Salam Redaksi, Puji Syukur Kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya era Reformasi dan kebebasan Pers telah dibuka oleh pemerintah, sehingga memungkinkan bagi perusaan Pers dan penerbitan untuk bersaing secara sehat dan sportif menerbitkan berbagi media cetak dan elektronik. Semua itu tiada lain ingin menyajikan informasi dan berita kepada masyarakat sekaligus sebagai Sosial kontrol bagi pelaksana pembangunan Nasional. Sebagi salah satu media informasi dan berita yang diterbitkan secara nasional dan menitikberatkan Fungsi Sosial kontrol di daerah khususnya dan Umumnya Indonesia Maka PT. KOMERING PELITA HARAPAN menerbitkan Surat Kabar dengan nama PELITA SUMATERA dan media online pelitasumatera. id berupaya untuk tampil menarik dengan bobot isi yang baik dan benar (Check & Balance) agar dapat menarik simpati pembacanya, tentu dengan mutu dan kualitas penulisan yang benar, akurat, tanggung jawab, handal dan dapat dipertanggung jawabkan. Perkembangan dunia pers dalam era globalisasi ini sangatlah pesat, terutama pers media elektronik. Hal ini merupakan tantangan bagi pers media cetak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi melalui media cetak masih sangat menonjol. Terbukti dengan banyaknya jumlah surat kabar yang beredar dipasaran, hal ini menandakan bahwa pers media cetak dan online diminati masyarakat luas. Perusahaan pers media cetak dan online memiliki prospek multi bisnis, karena saat ini koran tidak lagi menjadi konsumsi masyarakat di perkotaan semata, tetapi telah menjadi kebutuhan sarana informasi bagi masyarakat di tanah air. dilain hal bisnis surat kabar menghadapi tantangan arus globalisasi informasi dan transformasi sehingga perlu pengelolaan perusahaan yang serius Seiring dengan perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam era reformasi ini, telah mendorong perusahaan pers berlombalomba menerbitkan media cetak baru (surat kabar harian, tabloid/ majalah mingguan dll). Ini menandakan bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagai media penyebar informasi semata, tapi pers telah menjadi suatu industri yang sangat menguntungkan, sebab perkembangan dunia pers selain berlomba dalam persaingan bisnis namun yang terpenting adalah merupakan fungsi social control sertra pembawa suara persatuan dan pembaharuan sosial ekonomi budaya, hukum pertahanan dan keamanan serta kehadiran pers media cetak dalam tatanan nasional dapat mengawal kecerdasan masyarakat yang demokratis.
Salam Redaksi, Puji Syukur Kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya era Reformasi dan kebebasan Pers telah dibuka oleh pemerintah, sehingga memungkinkan bagi perusaan Pers dan penerbitan untuk bersaing secara sehat dan sportif menerbitkan berbagi media cetak dan elektronik. Semua itu tiada lain ingin menyajikan informasi dan berita kepada masyarakat sekaligus sebagai Sosial kontrol bagi pelaksana pembangunan Nasional. Sebagi salah satu media informasi dan berita yang diterbitkan secara nasional dan menitikberatkan Fungsi Sosial kontrol di daerah khususnya dan Umumnya Indonesia Maka PT. KOMERING PELITA HARAPAN menerbitkan Surat Kabar dengan nama PELITA SUMATERA dan media online pelitasumatera. id berupaya untuk tampil menarik dengan bobot isi yang baik dan benar (Check & Balance) agar dapat menarik simpati pembacanya, tentu dengan mutu dan kualitas penulisan yang benar, akurat, tanggung jawab, handal dan dapat dipertanggung jawabkan. Perkembangan dunia pers dalam era globalisasi ini sangatlah pesat, terutama pers media elektronik. Hal ini merupakan tantangan bagi pers media cetak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi melalui media cetak masih sangat menonjol. Terbukti dengan banyaknya jumlah surat kabar yang beredar dipasaran, hal ini menandakan bahwa pers media cetak dan online diminati masyarakat luas. Perusahaan pers media cetak dan online memiliki prospek multi bisnis, karena saat ini koran tidak lagi menjadi konsumsi masyarakat di perkotaan semata, tetapi telah menjadi kebutuhan sarana informasi bagi masyarakat di tanah air. dilain hal bisnis surat kabar menghadapi tantangan arus globalisasi informasi dan transformasi sehingga perlu pengelolaan perusahaan yang serius Seiring dengan perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam era reformasi ini, telah mendorong perusahaan pers berlombalomba menerbitkan media cetak baru (surat kabar harian, tabloid/ majalah mingguan dll). Ini menandakan bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagai media penyebar informasi semata, tapi pers telah menjadi suatu industri yang sangat menguntungkan, sebab perkembangan dunia pers selain berlomba dalam persaingan bisnis namun yang terpenting adalah merupakan fungsi social control sertra pembawa suara persatuan dan pembaharuan sosial ekonomi budaya, hukum pertahanan dan keamanan serta kehadiran pers media cetak dalam tatanan nasional dapat mengawal kecerdasan masyarakat yang demokratis.

Belum Laksanakan Rekomendasi BPK, Enam Pemda di Sumsel Jadi Sorotan

Palembang (MIK-19) Berdasarkan Pemeriksaani BPK, ada enam daerah pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan yang terindikasi adanya kerugian negara,ii sesuai hasil pemeriksaan BPK RI pada Semester II Tahun 2018 yang telah disampaikan kepada DPD RI, 28 Mei 2019 lalu. Ketua Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Drs Abdul Gafar Usman MM mengatakan, enam daerah pemerintahan tersebut yakni Pemprov Sumsel, Pemkot Palembang, Kebkab Musi Banyuasin (Muba), Pemkab Muaraenim, Pemkab Banyuasin, dan Pemkab Ogan Ilir (OI).

“Hari ini agenda dengar pendapat tersebut bermaksud meminta supaya temuan BPK yang sudah terindikasi merugikan negara sudah dikembalikan secara resmi bisa dipertanggungjawabkan. Kemudia yang belum ditindaklanjuti untuk segera diselesaikan. Dan kami juga ingin mengetahui apa yang menjadi kendala dan apa yang menjadi kendala dan apa yang bisa kami fasilitasi,” jelasnya usai Rapat Dengar Pendapat BAP DPD RI bersama Pemprov Sumsel atas Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) di Ruang Rapat Bina Praja, Pemprov Sumsel, beberapa waktu lalu.

Dari hasil dengar pendapat tersebut, enam daerah pemerintah tersebut telah menyepakati dalam kurun waktu enam bulan atau di Semester II/2019 ini dapat segera diselesaikan. “Mereka sudah komit enam bulan sudah selesai. Tadi Wagub juga sudah mengatakan karena ada beberapa pertimbangan, maka tidak semua bisa dipaparkan dalam dengar pendapat kali ini. Namun, dalam satu pekan ini beliau akan mengirimkan surat tertulis secara detil berisikan apa saja temuan yang dimaksud dan seberapa jauh progresnya,” jelasnya.

Menurut Gafar, Meski secara tata kelola Provinsi Sumsel sudah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun pengembalian hal-hal temuan yang mengindikasikan kerugian negara tetap harus dikembalikan. “Semua ada syarat dan prosedur. Baik aset seperti kendaraan ataupun uang tetap harus dikembalikan. Walaupun hasil penelusuran ada yang sudah meninggal, maka ahli waris tetap harus menyelesaikannya, terkecuali jika yang bersangkutan dari keluarga miskin maka diwajibkan melampirkan keterangan yang ditujukan ke BPK perwakilan ditembuskan ke DPD lalu kami akan ke PPK pusat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya dalam kesempatan tersebut menuturkan, saat ini pihaknya terus melakukan tindak lanjut sampai dengan tuntas. “Ada pula kesulitan yang kami hadapi. Ya, misalnya kaitan dengan pihak ketiga,” bebernya. Mawardi menambahkan, dengan kehadiran BAP DPD RI setidaknya akan menjadi tekanan untuk

menyelesaikan hasil temuan BPK RI tersebut. “Saat ini sudah 68 persen ditindaklanjuti, dan dalam waktu dekat semuanya akan kami selesaikan,” tutupnya.

Dalam kesempatan tersebut juga turut hadir rombongan BAP DPD RI di antaranya Asmawati SE MM, senator asal Sumatera Selatan, sebagai tuan rumah, Abdurrahman Abubakar Lc senator asal Gorontalo, Prof Dr John Pieris SH MS senator dari Maluku, Nofi Chandra SE senator asal Sumatera Barat, Riri Damayanti John Latief Spsi senator asal Bengkulu, dan Drs HA Hudarni Rani SH senator asal Kepulauan Bangka Belitung. (mAS)

Catatan:

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006).

Setelah dilakukan pemeriksaan, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Terkait dengan adanya kerugian negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 pada Pasal 10 juga memberi wewenang kepada BPK untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian ditetapkan dengan keputusan BPK. Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang memantau:

 

  1. penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
  2. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan
  3. pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

 

Selanjutnya, hasil pemantauan diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Terkait dengan hasil pemeriksaan, terdapat kewajiban pihak-pihak untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan. Hal ini diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Pasal 20, sebagai berikut:

  1. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
  2. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
  3. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
  4. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
  5. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
  6. BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

 

Terhadap pelaksanaan tindak lanjut ini, terdapat juga ketentuan pada Pasal 21 UU Nomor 15 Tahun 2004 sebagai berikut:

  1. Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.
  2. DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindak lanjuti hasil pemeriksaan.
  3. DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.
  4. DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan
  • Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

 “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan)

 

 

 

 

 

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article