PALEMBANG (MIK-19)– Kejagung akan segera menetapkan tersangka lain pada perkara dugaan pidana Korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada APBD tahun anggaran 2013 dinyatakan oleh Jampidsus Adi Toegarisman.
Jampidsus “Adi Toegarisman” menyatakan kepada awak media “tim penyidik hanya tinggal menunggu hasil perhitungan (audit) kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendapatkan nama tersangka lain dalam kasus korupsi itu”
Adi selanjutnya menyatakan juga tim penyidik Kejagung sama sekali tidak menemukan kendala apapun dalam menangani perkara tersebut. Hanya menurutnya, penyidik butuh proses dan waktu untuk menetapkan pihak yang bertanggungjawab atas peristiwa tindak pidana itu.
“Saya hanya tinggal menunggu hasil audit BPK dan BPKP baru tersangka ditetapkan. Semuanya lagi proses,” tuturnya, Jumat (29/11).
Kendati demikian, Adi tidak mau mengungkap siapa nama tersangka lain pada perkara yang diduga merugikan keuangan negara yang diduga mencapai ratusan milyard itu. “Kita kan harus menuntaskan kasus ini secara keseluruhan ya,” ujar Adi Toegar dengan seriusnya.
Seperti diketahui, tim penyidik sudah 2 kali gelar (ekspose) kasus tersebut. Gelar perkara pertama dilakukan pada Rabu 9 September 2018. Kemudian tim penyidik menemukan bukti tindak pidana korupsi baru terkait pemeriksaan Alex Noerdin beberapa waktu lalu.
Bukti dimaksud mulai dari pembelian sejumlah sepeda motor dengan nilai mencapai Rp. 26 miliar dan penggelontoran dana yang dilakukan Alex Noerdin setiap kali melakukan kunjungan ke daerah pada periode tahun anggaran 2013 dengan nilai mencapai miliaran rupiah.
Kemudian, ekspose perkara dana hibah dan bansos yang kedua dilakukan pada Rabu 10 Oktober 2018. Gelar perkara yang kedua ini dilakukan tim penyidik agar dapat menentukan sikap terhadap status hukum Alex Noerdin.
Penetapan tersangka sepertinya akan dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi, di antaranya anggota DPRD Provinsi Sumsel.
Sementara itu Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin diketahui sudah dipanggil Kejagung selama dua kali. Diketahui, absennya Alex pada pemanggilan sebelumnya lantaran harus mengikuti acara pelantikan penjabat Penjabat Gubernur Sumatera Selatan pada 20 September tahun lalu.
Pada kasus ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Sumatera Selatan Laonna Toningg dan Mantan Kepala Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan, Ikhwanuddin. Penyidik telah memeriksa anggota DPRD Provinsi Sumsel sampai setelahnya menetapkan tersangka.
Diduga ada penyimpangan dana dalam perubahan anggaran untuk dana hibah dan bansos tersebut. Nilai bansos dan hibah di provinsi tersebut awalnya berjumlah Rp1,4 triliun. Namun angka ini berubah menjadi Rp2,1 triliun. Diduga ada ketidaksesuaian dan pemotongan anggaran di perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban.
Hal ini senada dengan pernyataan Loanma Pasindak Lumban Tobing dalam memory PK pada Hibah tersebut “saya di tumbalkan karena perbuatan yang tidak saya lakukan dan semua pasti akan terbukti nantinya karena kezoliman akan terungkap”, ujar Tobing.
“Banyak sekali keterangan palsu dalam proses persidangan tapi biarlah karena Tuhan tidak tidur”, ucap Tobing kembali.
“Jelas dinyatakan pada putusan sela Mahkamah Konstitusi tahun 2013 pada perkara sengketa pilgub siapa pihak yang di untungkan dalam penggelontoran dana hibah itu”, ujar Tobing di akhir pernyataanya.
Masyarakat berharap dengan pergantian Jaksa Agung dan Pasangan Presiden yg baru perkara Bansos Sumsel dapat segera menetapkan tersagka lain dan bisa di sidangkan di Peradilan Dunia.
Dalam tahu ini Kejaksaan agung sudah memanggil beberapa nama pejabat dan anggota DPRD Sumatera Selatan untuk di mintai keterangannya terkait kasus hibah diantaranya, Ahmad nasuhi alias ustad cok mantan kabag kesra, Richard cahyadi mantan biro kesra, Robi kurniawan mantan biro umum, Iren mantan biro humas, Anggota DPRD Anita (kini Ketua DPRD),dari partai golkar, holda (demokrat) dan sakim (mas)
(Sumber TRANSFORMASINEWS.COM)
Terkesan tarik ulur bak main layang”.
yang busuk pasti tercium aromanya
Seharusnya segera ditetapkan status tersangka baru yg paling bertanggungjawab atas indikasi korupsi dana hibah ini agar masyarakat semakin percaya pada pemerintah dan lembaga penegakan hukum. Jangan ada tebang pilih. Jangan ada seolah seseorang merasa kebal hukum. Masyarakat sudah geram dengan ulah koruptor. Terlalu banyak modus korupsi kasat mata, bila penegak hukum serius untuk membongkar dan memberantas korupsi.
Kasus Dana Hibah Bansos 2013 ini hrs segera dituntaskan karens hal ini sdh berlangsung cukup lama dan menimbulkan polemik yg tdk berkesudahan serta mengisyaratkan adanya ketidakadilan dan kepastian hukum dlm masyarakat khususnya Masyarakat Sumsel.Secara logika saja rasanya tdk mungkin Kepala Dinas berani mencairkan dana bantuan sebesar 1,2 Triliun tsb tanpa sepengetahuan atasannya.Kami sdh sangat lama mengamati kinerja Pemprop Sumsel selama masa kepemimpinan Pak A.N ini yg sarat dgn kepentingan politik dan memelihara oligarkhi kekuasaan dgn melakukan pembodohan politik.Ada kesan beliau adalah pelobi ulung yg punya taji sehingga bnyk kesalahan yg dibuat beliau selalu ditutupi dan sulit utk dijerat hukum.Terus terang masyarakat sangat dizholimi selama ini.Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan adanya ketegasan sikap dari Kejagung utk segera menyelesaikan kasus dana hibah yg terkesan mengantung selama ini sehingga ada kepastian hukum sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat kembali kpd lembaga penegak hukum khususnya Kejaksaan Agung RI yg sangat lamban dlm menangani masalah tsb.