Banyuasin (MIK-19) Lembaga Investigasi Tipikor Perwakilan Sumatera Selalan, membongkar Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Swakelola Rehabilitasi dan Bangun Baru Ruang Kelas Baru di Sanggar Kegiatan Belajar Sebesar Rp.498.521.638,00.
Menurut Ketua LI- Tipikor Feriyandi, berdasarkan data yang mereka miliki diduga terjadi pemahalan Harga atas Kegiatan Swakelola Rehabilitasi dan Bangun Baru Ruang Kelas Baru di Sanggar Kegiatan Belajar Sebesar Rp.498.521.638,00. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana SKB dilaksanakan dengan cara swakelola sesuai dengan perjanjian pemberian DAK bidang PAUDNI TA 2018 yang ditandatangani oleh PPK yang bertindak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin dan Kepala SKB selaku penerima DAK PAUDNI.
Dengan rincian Perjanjian Nomor 425/030/Disdikporapar-PAUDNI/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang pemberian dana DAK SD/ SDLB TA 2018 sebesar Rp.910.950.000,00 untuk kegiatan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Perjanjian Nomor 425/031/Disdikporapar-PAUDNI/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang pemberian dana DAK SD/ SDLB TA 2018 sebesar Rp.320.000.000,00 untuk kegiatan rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB).
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana SKB dianggarkan sebesar Rp1.230.950.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.230.950.000,00 atau 100% dari anggaran, Berdasarkan dokumen pertangggungjawaban pembangunan sarana dan prasarana SKB, diketahui hal-hal sebagai berikut:
Sesuai dengan buku laporan keuangan bulan I (Juni), bulan II (Juli), bulan III (Agustus), bulan IV (September), bulan V (Oktober) dan bulan ke VI (November) yang dilampirkan bukti nota asli dan fotocopy menunjukkan bahwa sisa dana sebesar Rp.5.980,19
Berdasarkan rincian penerimaan dan pengeluaran di buku tabungan Bank Sumsel Babel atas nama SKB Banyuasin Nomor 16.709.000.771 diketahui jumlah uang yang diterima dari pencairan SP2D sebesar Rp.1.123.521.638,00, dan apabila dilakukan perhitungan ulang antara uang yang diterima dan digunakan menunjukkan bahwa saldo akhir sebesar (Rp.107.422.381,81) berbeda dengan saldo akhir dalam buku laporan keuangan yang tercatat sebesar Rp.5.980,19
Perbedaan saldo akhir menunjukkan bahwa pengguna dana dan pembuat laporan tidak benar-benar meyakini nilai uang yang telah diterima dan harus dipertanggungjawabkan.
Bukti-bukti pendukung SPJ berupa kuitansi dan nota serta tanda tangan pekerja memiliki kesamaan format dan tulisan, hasil konfirmasi ke toko material dan pekerja diketahui bahwa dokumen yang dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban bukan berasal/dikeluarkan dari toko mereka dan tanda tangan yang ada bukan tandatangan mereka. Berdasarkan konfirmasi kepada Kepala SKB dan Bendahara P2S diketahui hal-hal sebagai berikut.
Dokumen pertanggungjawab penggunaan dana tersebut dibuat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, Sesuai dengan bukti riil penggunaan dana rehab dan bangun RKB menunjukkan bahwa pelaksanaan rehab dan bangun ruang kelas baru di laksanakan oleh Sdr. MJ baik untuk pembelian material/bahan bangunan maupun pembayaran upah tukang serta Sesuai dengan bukti kuitansi dan transfer yang dilakukan pihak SKB ke Sdr. MJ diketahui bahwa uang yang digunakan untuk pekerjaan rehab dan bangun ruang kelas baru sebesar Rp.625.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.8. Rincian Biaya Riil
No. Bukti Pembayaran Tujuan Nilai (Rp)
1 Kuitansi 31-5-2018 Sdr. MJ 100.000.000,00
2 Kuitansi 21-6-2018 Sdr. MJ 60.000.000,00
3 Kuitansi 25-6-2018 Sdr. MJ 20.000.000,00
4 Kuitansi 10-6-2018 Sdr. MJ 10.000.000,00
6 Kuitansi 12-7-2018 Sdr. MJ 10.000.000,00
7 STS Sumsel Babel 8-8-2018 CV PL 100.000.000,00
8 STS Sumsel Babel 24-9-2018 Sdr. MJ 150.000.000,00
9 STS Sumsel Babel 1-10-2018 Sdr. MJ 50.000.000,00
10 STS Sumsel Babel 22-10-2018 CV PL 125.000.000,00
Total 625.000.000,00
Namun diduga sisa uang sebesar Rp.498.521.638,00 (Rp.1.123.521.638,00-Rp.625.000.000,00) digunakan oleh Kepala SKB (Sdri. SK) untuk biaya operasional SKB, kepentingan pribadi dan dana taktis. Penggunaan uang tersebut tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban.
Sementara itu Kepala SKB, Siti Kamsiatun MPd ketika di konfirmasi media mengakui bahwa memang benar terjadi dan sudah berusaha untuk mengembalikan dengan cara menyicil, “ iya pak memang benar ada kejadian tersebut dan dananya sudah saya cicil,” ungkapnya.
Selain itu Kamsiatun juga mempersilahkan pihak media untuk berkoordinasi dengan pihak diknas Kabupaten Banyuasin,” kalau mau lebih jelas silahkan dating ke diknas karena kasus ini sudah ditanggulangi Kepala Dinas,” Jelas Kamsiatun (Prabu)
