Hukuman untuk daerah yang tidak penuhi mandatory spending

Jakarta (MIK-19) Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, masih ada 142 daerah yang tidak memenuhi mandatory spending pendidikan sebesar 20%, 180 daerah tidak memenuhi anggaran kesehatan 10%, 302 daerah tidak memenuhi anggaran infrastruktur 25%, dan 34 daerah tidak memenuhi alokasi dana desa 10%.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menjatuhkan hukuman  terhadap daerah-daerah yang tidak memenuhi kewajiban alokasi belanja yang telah diatur oleh undang-undang (mandatory spending). Sanksi yang dimaksud, yakni berupa penundaan hingga pemangkasan dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH).

Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo mengatakan, dalam Undang-Undang APBN ada empat jenis mandatory spending untuk daerah. Pertama, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBD.

Kedua, alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dari total APBD. Ketiga, alokasi anggaran infrastruktur sebesar 25% dari total APBD. Keempat, alokasi anggaran dana desa 10% dari total APBD.

Nyatanya, masih banyak daerah yang belum memenuhi mandatory spending tersebut. Oleh karena itu, selain memberikan insentif, pemerintah juga ingin memberikan hukuman (punishment) bagi daerah.

“Sanksinya, pertama, penundaan dengan pemberitahuan untuk melakukan penyesuaian. Kedua, memotong DAU atau DBH daerah yang belum memenuhi mandatory spending tadi,” kata Boediarso di Gedung Dhanapala, beberapa waktu lalu.

Boediarso mencontohkan, daerah X memenuhi alokasi anggaran kesehatan 5% dari kewajiban 10%. Dengan demikian, pemerintah akan memberikan peringatan bagi daerah tersebut untuk melakukan penyesuaian yang dibarengi dengan penundaan terlebih dahulu DAU atau DBH daerah itu.

Jika setelah diberikan peringatan daerah itu kemudian melakukan penyesuaian alokasi belanjanya maka pemerintah akan mencairkan DAU atau DBH daerah itu. Jika sebaliknya, maka pemerintah langsung memotong DAU atau DBH-nya.

Adapun besaran DAU atau DBH yang dipotong, yaitu selisih antara besaran yang dialokasikan dengan kewajibannya. “Misalnya dia (daerah X) hanya memenuhi 5%, (DAU atau DBH yang) dikurangi sebesar 5%,” tambah dia.

Boediarso bilang, punishment sebelumnya telah diberlakukan pada mandatory spending alokasi dana desa sebesar 10%.

Ia juga mengatakan, untuk melakukan penyesuaian alokasi anggaran dibutuhkan perubahan APBD. Bagi daerah yang mendapat peringatan ini namun telah melakukan perubahan APBD, maka tinggal melakukan perubahan penjabaran APBD-nya.

“Itu berartikan secara formal dan legal, kan terlaksana dan terpenuhi. Kalau tidak, maka kami potong,” ujarnya. (Red)

 

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *