Kesempatan Prilaku Korup, disaat Pembahasan APBD ?

OPINI37 Dilihat

Dalam melaksanakan pemerintahannya, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Desentralisasi adalah penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (atau pusat kepada cabangnya dan sebagainya). Penerapan desentralisasi ini dimaksudkan agar kekuasaan negara tidak terpusat dan tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah diperbolehkan untuk mengelola keuangan daerahnya. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kegiatan pengelolaan keuangan daerah ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Diperlukan perencanaan keuangan yang optimal agar pemerintahan berjalan dengan baik dan pembangunan di daerah berjalan sesuai tujuan.

Wujud perencanaan keuangan daerah yaitu APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD adalah rencana anggaran belanja dan pendapatan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pada kenyataannya, dalam pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan mengelola keuangan dan aset pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota masih tergolong lemah. Akibatnya muncullah penyalahgunaan anggaran daerah seperti korupsi, pemborosan, salah alokasi serta banyaknya berbagai macam pungutan.

Hal ini dapat memperlambat upaya pertumbuhan perekonomian daerah. Kaitannya dengan APBD, masalah yang kerap terjadi adalah korupsi.

Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Korupsi ini kerap terjadi di Indonesia sehingga pemerintah membentuk badan khusus untuk menangani kasus korupsi bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Terkait dengan APBD, kasus korupsi sering teradi dalam proses penyusunan APBD dan pengadaan barang dan jasa. Korupsi dalam perencanaan APBD biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD.

Salah satu praktek korupsi dalam perencanaan APBD yaitu melalui penyusunan program anggaran di desa. Program ini diintervensi oleh pihak yang tidak bertanggungjwab yang memaksa masyarakat untuk mengikuti keinginannya yang belum tentu bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Melalui program ini juga kemudian terjadi persaingan proyek antar instansi termasuk di dalamnya pemerintah kecamatan dan desa dengan tujuan tertentu.

Biasanya dalam proyek ini terjadi transaksi ekonomi-politik bersifat win-win solution bagi-bagi proyek. Pihak yang memiliki kepentingan mempengaruhi pemerintahan melalui anggota DPRD agar program-program tersebut diloloskan dalam anggaran.

Jika program tersebut lolos, anggota DPRD tersebut akan mendapatkan jatah keuntungan dari proyek tersebut. Hal ini dikenal dengan mafia anggaran.

Contoh kasus korupsi yang pernah terjadi yaitu pada tahun 2015, anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur, ditetapkan sebagai tersangka suap. Kasus ini juga melibatkan kepala daerah dan pejabat pemerintahan daerah selaku eksekutif.

Terlibatnya pemerintahan daerah serta anggota DPRD dalam kasus korupsi, membuat roda pemerintahan dan pembangunan tidak berjalan dengan maksimal serta melukai kepercayaan masyarakat terhadap citra DPRD sebagai wakil rakyat dan pemerintahan daerah sebagai pemimpin rakyat.

Selain di Malang, kasus korupsi dalam perencanaan dan penyusunan APBD juga terjadi di Sumatera Utara pada tahun 2018. Sebanyak 38 orang anggota dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi.

Dengan adanya tindak korupsi terkait APBD ini, penyelenggaraan program untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai.

Seharusnya perencanaan dan penyusunan APBD juga melibatkan peran serta masyarakat agar anggaran direncanakan dan disusun sesuai kepentingan rakyat, sehingga tidak akan terjadi kasus korupsi dalam proses perencanaan anggaran.

Namun pada kenyataannya, peran serta masyarakat dalam perencanaan dan penyusunan APBD seringkali diabaikan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran yaitu melalui mekanisme musrenbang.

Tetapi pelaksanaan musrenbang ini juga belum dimaksimalkan. Masyarakat seringkali terima jadi, padahal masyarakat juga berhak berpartisipasi dalam proses perencanaan tersebut, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan mencegah bila terindikasi tindak korupsi di kalangan pejabat atas.

Pencegahan tindak korupsi dalam perencanaan dan penyusunan APBD dapat dihindari dengan dibentuknya pemerintahan yang transparan. Pemerintah dapat bertindak transparan dengan cara menyediakan suatu media informasi yang berguna sebagai wadah agar masyarakat dapat mengetahui dan turut mengawasi proses penganggaran keuangan daerahnya.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *