Mombongkar beberapa dugaan penyimpangan Anggaran Perintah Kota Depok TA 2018

Jawa Barat24 Dilihat

Depok,(MIK-19) – Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Depok per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Depok. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Kota Depok tahun 2018 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 29A/LHP/XVIII.BDG/05/2019 tanggal 22 Mei 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 29B/LHP/XVIII.BDG/05/2019 tanggal 22 Mei 2019.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Kota Depok terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.

Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kota Depok. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan adalah sebagai berikut.

  1. Sanksi Administratif Berupa Denda kepada PPAT dan PPATS yang Tidak Menyampaikan Laporan Bulanan Secara Tertib Belum Dikenakan Sebesar Rp.161.250.000,00
  2. Belanja Daerah pada Tiga OPD Sebesar Rp.100.678.746,00 Tidak Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban yang Lengkap
  3. Kekurangan Volume Sebesar Rp.144.598.684,92 pada Empat Paket Pekerjaan di Dinas Perumahan dan Permukiman.
  4. Kekurangan Volume Sebesar Rp.204.070.225,09 pada Pekerjaan Penurapan dan Normalisasi Serta Penataan Sempadan Situ Pedongkelan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan Penggunaan Personil dalam Jasa Konsultansi Tidak Dilaksanakan sebesar Rp.594.629.073,00 pada Empat OPD.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Depok antara lain agar Memerintahkan Kepala BKD untuk mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada PPAT/PPATS yang tidak atau terlambat menyerahkan laporan bulanan sebesar Rp.161.250.000,00

Memerintahkan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, dan Camat Kecamatan Cilodong untuk menyetorkan belanja yang tidak didukung SPJ ke Kas Daerah sebesar Rp.100.678.746,00.

Memerintahkan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp144.598.684,92 atas empat paket Pekerjaan Gedung dan Bangunan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah.

Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp.204.070.225,09 atas dua pekerjaan infrastruktur sumber daya air sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah.

Serta Memerintahkan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp.594.629.073,00 atas pekerjaan pengadaan penyedia jasa konsultasi sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah. (daeng)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *