Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang UMKM Kota Depok Diduga Langgar Perpres no.16

Jawa Barat17 Dilihat

Depok, (MIK-19) Pemerintah Kota Depok menganggarkan belanja modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2018 sebesar Rp.212.500.886.772,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.187.998.590.951,55, diantaranya untuk Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana UMKM pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp.4.739.737.000,00.

Pekerjaan tersebut merupakan janji Politik Walikota dan Wakil Walikota untuk mencapai visi pembangunan 2016-2021 yaitu “Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”. Janji politik tersebut telah dituangkan dalam RPJMD 2016-2021.

Penyediaan kios bagi UMKM direncanakan sebanyak 1.000 unit dan akan dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2017 s.d 2021 oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai OPD utama dan dibantu oleh OPD dan instansi terkait lainnya.

Pada TA 2018, program tersebut telah termasuk dalam Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian berupa pengadaan kios (booth) UMKM yang akan ditempatkan pada Alfamidi, Alfamart, Indomaret, dan Pusat Perbelanjaan yang terdapat di Kota Depok. Atas pekerjaan tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah mengikat kontrak dengan lima penyedia.

Hasil pemeriksaan OLEH BPK RI atas pengadaan booth UMKM menunjukkan permasalahan bahwa Terdapat Potensi Keterlambatan Pekerjaan.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen serah terima booth dari penyedia ke pemilik lokasi menunjukkan bahwa tidak semua dokumen memiliki informasi tanggal serah terima sehingga menyulitkan untuk menentukan tanggal pasti penerimaan booth UMKM di lokasi tujuan. Dari 25 dokumen serah terima booth, hanya ada delapan dokumen yang mencantumkan tanggal serah terima.

PPK dan penyedia menjelaskan bahwa keterlambatan terjadi karena penolakan dari toko dan permasalahan saat pengiriman.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi denda keterlambatan yang belum dikenakan atas keterlambatan penerimaan booth UMKM di lokasi yang telah ditetapkan.

Selain itu Booth UMKM Belum Dimanfaatkan, Hasil pemeriksaan fisik terhadap 36 booth menunjukkan bahwa semua booth belum dimanfaatkan serta beberapa booth sudah mulai rusak dan disalahgunakan oleh masyarakat sekitar.

Hasil pemeriksaan notulen rapat terkait pemanfaatan booth UMKM yang diadakan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa booth belum dapat dimanfaatkan karena proses seleksi pengguna booth UMKM belum selesai dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UMKM.

Hal ini menunjukkan bahwa booth UMKM belum dapat memberikan manfaat untukpengembangan kemandirian ekonomi yang kokoh dan berkeadilan di Kota Depok.

Hal tersebut tidak sesuai dengan a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 7 yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut, antara lain: tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi dan denda.

Pasal 78 ayat (5) yang menyatakan bahwa pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Pasal 79, Ayat (4) yang menyatakan bahwa pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar satu permil dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan Ayat (5) yang menyatakan bahwa nilai kontrak atau nilai bagian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Daeng)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *