Jakarta, (MIK-19) – Beberapa waktu lalu Serikat Pekerja Antara melaporkan dugaan korupsi di Lembaga Kantor Berita Nasional Antara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tepatnya hari Rabu, 15 Januari 2020. Dugaan korupsi yang dilaporkan yakni proyek fiktif pengadaan surat suara untuk Pemilihan Umum 2019.
“Kami menemukan indikasi korupsi,” kata Ketua Umum SP Antara, Abdul Gofur di kantor KPK, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020.
Dalam laporannya, SP Antara membawa bukti berupa kwitansi penagihan pembayaran sebanyak Rp 13,7 miliar tertanggal 17 Desember 2019 dari Perum Percetakan Negara Republik Indonesia kepada Perum LKBN Antara. Menurut dia, tagihan ini aneh. Sebab LKBN Antara tak pernah mendapatkan tender berupa pencetakan surat suara dari KPU. Ia mengatakan Antara juga tak memiliki bisnis di bidang percetakan.
Direktur Utama LKBN Antara Meidyatama Suryodiningrat menampik tudingan proyek fiktif tersebut. Ia mengatakan ada bukti berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dari Komisi Pemilihan Umum kepada PT Balai Pustaka yang berada dalam satu klaster bersama PNRI dan Perum LKBN Antara yakni klaster National Publication and News Corporation (NPNC) di Kedeputian Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Kementerian BUMN.
Ia mengatakan PNRI bersama PT Balai Pustaka dan PT Balebat Dedikasi Prima, anak Perusahaan PT Telkom, mendapat pekerjaan pencetakan surat suara dan pendistribusian ke wilayah Jawa Tengah. Antara dan PNRI, kata dia, telah sepakat bekerja sama untuk melakukan produksi pencetakan kertas suara pada Pemilihan Umum 2019. Kerja sama itu telah ditandatangani pada tanggal 23 Januari 2019.
“Dalam kerja sama ini Antara merespon penawaran dari PNRI untuk berkontribusi pada pembiayaan produksi kertas suara itu dengan skema yang telah disepakati kedua pihak,” kata Meidyatama lewat keterangan tertulis, Rabu, 15 Januari 2020.
“Kerja sama ini juga telah termaktub dalam audit BPK terhadap Perum LKBN Antara tahun lalu,” kata dia.( red )
