Lahan Rawa Tidak Boleh Lagi Dibangun Perumahan

NASIONAL29 Dilihat

Palembang,mik –Salah satu faktor masih sering terjadi banjir di Kota Palembang, karena masih banyaknya penimbunan kawasan rawa terutama di wilayah berkembang untuk membangun perumahan, sehingga luasan serapan air berkurang.

Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda mengatakan, semestinya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk tidak memberikan izin kepada pengembang yang ingin membangun perumahan terutama di area rawa yang dilarang untuk ditimbun.

Seperti yang diketahui, bahwa rawa dibagi menjadi tiga klasifikasi yakni rawa budidaya dan konservasi.

“Untuk rawa konservasi ini dilarang dilakukan pembangunan. Sebab rawa konservasi inilah untuk menampung air. Biasanya, pada saat musim hujan dan kemarau air di rawa tersebut tetap ada,” kata Fitrianti Agustinda, Rabu (29/1/2020).

Pemberi izin pembangunan harus memperhatikan mana rawa konservasi dan budidaya. Meski tidak mengetahui jumlah luasan rawa yang tersisa, namun ia memastikan pasti ada pengurangan. Selain itu, diharapkan OPD terkait berlaku tegas dan tidak memberikan izin sembarangan.

“Di kawasan yang banyak pemukiman baru, seperti Gandus, harus ada cek ulang perbandingan jumlah dulu dan sekarang,” katanya.

Dia mengatakan, pada tahun 2020 ini dirinya akan segera menegakkan aturan yang tegas untuk oknum yang melakukan penimbunan kawasan rawa tanpa izin.

“Kalau ada yang coba-coba melanggar maka akan kami tindak tegas bahkan hukuman pidana akan menanti mereka yang mencoba melanggar,” ujarnya.

Lihat Juga :  Deru: Utamakan Pelayanan Masyarakat dengan Etiket dan Kehati-hatian

Dia mengatakan, penimbunan harus dilakukan dengan meminta izin kepada tetangga, kelurahan, kecamatan dan ke Dinas PUPR Kota Palembang lalu mengurus izin ke DPMPTSP Kota Palembang.

“Selain sanksi pindana kepada oknum yang melanggar maka akan kami perintahkan untuk segera mengembalikan kembali fungsi rawa tersebut,” tegasnya.

Lanjutnya, bukan hanya pemerintah yang harus bekerja mengawasi kawasan rawa tersebut, dirinya berharap masyarakat juga ikut terlibat untuk mengawasi lingkungan masing-masing.

“Sejauh ini pelanggaran sering dilakukan oleh pengembang bahkan ada juga yang pribadi,” katanya.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang mengimbau kepada setiap warga Palembang, baik itu badan usaha dan perorangan yang ingin melakukan penimbunan wajib mengurus izin terlebih dahulu ke Pemerintah Kota Palembang.

Izin tersebut harus melewati beberapa tahap salah satu point utama adalah warga harus mengajukan permohonan rekomendasi peil banjir. Bahkan pada tahun 2019 lalu ada sebanyak 52 orang yang melakukan pengajuan peil banjir.

Sebelumnya, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Palembang, Yudha Fardyansah mengatakan, dari total 52 orang/badan yang melakukan pengajuan peil banjir pada tahun 2019 hanya satu yang melakukan pengajuan rekomendasi penimbunan lahan rawa yaitu di wilayah Sukarami.

Lihat Juga :  Deru: Utamakan Pelayanan Masyarakat dengan Etiket dan Kehati-hatian

“Yang melakukan penimbunan tanpa izin maka akan di stop,” ujarnya.

Penyetopan penimbunan tidak bisa langsung dilakukan, harus melewati beberapa proses yaitu pertama harus ada laporan dari masyarakat, maka dari laporan tersebut UPTD akan turun ke lokasi dan melayangkan Surat Peringatan (SP) I, jika tidak dihiraukan maka UPTD akan kembali melayangkan SP 2 dan setalh itu Pol PP akan menyetop penimbunan tersebut.

“Jika ada yang melakukan penimbunan di lahan rawa konservasi tanpa izin, maka akan kami setop dan meminta lahan rawa tersebut dikembalikan fungsinya kembali,” ujarnya.

Dari total 52 orang/badan yang melakukan pengajuan peil banjir pada tahun 2019, sekitar 60 persen dari pengajuan tersebut wajib melakukan pengajuan rekomendasi izin menimbun ke dinas PUPR Kota Palembang sebelum mereka menimbun.

“Harusnya ada sekitar 30 orang/badan yang sudah mengurus izin timbun ke DPMPTSP Kota Palembang, nyatanya di tahun 2019 hanya ada 1 yang mengurus surat rekomendasi izin nimbun yang terdata pada kami,” katanya.

Saat ini tercatat paling banyak yang mengajukan peil banjir di dominasi oleh perusahaan perumahan atau bisnis.

“Malau perorangan jarang, kebanyakan dari perumahan karena lahan tersebut akan digunakan untuk binsis,” ujarnya.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *