Salam Redaksi, Puji Syukur Kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya era Reformasi dan kebebasan Pers telah dibuka oleh pemerintah, sehingga memungkinkan bagi perusaan Pers dan penerbitan untuk bersaing secara sehat dan sportif menerbitkan berbagi media cetak dan elektronik. Semua itu tiada lain ingin menyajikan informasi dan berita kepada masyarakat sekaligus sebagai Sosial kontrol bagi pelaksana pembangunan Nasional. Sebagi salah satu media informasi dan berita yang diterbitkan secara nasional dan menitikberatkan Fungsi Sosial kontrol di daerah khususnya dan Umumnya Indonesia Maka PT. KOMERING PELITA HARAPAN menerbitkan Surat Kabar dengan nama PELITA SUMATERA dan media online pelitasumatera. id berupaya untuk tampil menarik dengan bobot isi yang baik dan benar (Check & Balance) agar dapat menarik simpati pembacanya, tentu dengan mutu dan kualitas penulisan yang benar, akurat, tanggung jawab, handal dan dapat dipertanggung jawabkan. Perkembangan dunia pers dalam era globalisasi ini sangatlah pesat, terutama pers media elektronik. Hal ini merupakan tantangan bagi pers media cetak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi melalui media cetak masih sangat menonjol. Terbukti dengan banyaknya jumlah surat kabar yang beredar dipasaran, hal ini menandakan bahwa pers media cetak dan online diminati masyarakat luas. Perusahaan pers media cetak dan online memiliki prospek multi bisnis, karena saat ini koran tidak lagi menjadi konsumsi masyarakat di perkotaan semata, tetapi telah menjadi kebutuhan sarana informasi bagi masyarakat di tanah air. dilain hal bisnis surat kabar menghadapi tantangan arus globalisasi informasi dan transformasi sehingga perlu pengelolaan perusahaan yang serius Seiring dengan perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam era reformasi ini, telah mendorong perusahaan pers berlombalomba menerbitkan media cetak baru (surat kabar harian, tabloid/ majalah mingguan dll). Ini menandakan bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagai media penyebar informasi semata, tapi pers telah menjadi suatu industri yang sangat menguntungkan, sebab perkembangan dunia pers selain berlomba dalam persaingan bisnis namun yang terpenting adalah merupakan fungsi social control sertra pembawa suara persatuan dan pembaharuan sosial ekonomi budaya, hukum pertahanan dan keamanan serta kehadiran pers media cetak dalam tatanan nasional dapat mengawal kecerdasan masyarakat yang demokratis.
Salam Redaksi, Puji Syukur Kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya era Reformasi dan kebebasan Pers telah dibuka oleh pemerintah, sehingga memungkinkan bagi perusaan Pers dan penerbitan untuk bersaing secara sehat dan sportif menerbitkan berbagi media cetak dan elektronik. Semua itu tiada lain ingin menyajikan informasi dan berita kepada masyarakat sekaligus sebagai Sosial kontrol bagi pelaksana pembangunan Nasional. Sebagi salah satu media informasi dan berita yang diterbitkan secara nasional dan menitikberatkan Fungsi Sosial kontrol di daerah khususnya dan Umumnya Indonesia Maka PT. KOMERING PELITA HARAPAN menerbitkan Surat Kabar dengan nama PELITA SUMATERA dan media online pelitasumatera. id berupaya untuk tampil menarik dengan bobot isi yang baik dan benar (Check & Balance) agar dapat menarik simpati pembacanya, tentu dengan mutu dan kualitas penulisan yang benar, akurat, tanggung jawab, handal dan dapat dipertanggung jawabkan. Perkembangan dunia pers dalam era globalisasi ini sangatlah pesat, terutama pers media elektronik. Hal ini merupakan tantangan bagi pers media cetak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi melalui media cetak masih sangat menonjol. Terbukti dengan banyaknya jumlah surat kabar yang beredar dipasaran, hal ini menandakan bahwa pers media cetak dan online diminati masyarakat luas. Perusahaan pers media cetak dan online memiliki prospek multi bisnis, karena saat ini koran tidak lagi menjadi konsumsi masyarakat di perkotaan semata, tetapi telah menjadi kebutuhan sarana informasi bagi masyarakat di tanah air. dilain hal bisnis surat kabar menghadapi tantangan arus globalisasi informasi dan transformasi sehingga perlu pengelolaan perusahaan yang serius Seiring dengan perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam era reformasi ini, telah mendorong perusahaan pers berlombalomba menerbitkan media cetak baru (surat kabar harian, tabloid/ majalah mingguan dll). Ini menandakan bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagai media penyebar informasi semata, tapi pers telah menjadi suatu industri yang sangat menguntungkan, sebab perkembangan dunia pers selain berlomba dalam persaingan bisnis namun yang terpenting adalah merupakan fungsi social control sertra pembawa suara persatuan dan pembaharuan sosial ekonomi budaya, hukum pertahanan dan keamanan serta kehadiran pers media cetak dalam tatanan nasional dapat mengawal kecerdasan masyarakat yang demokratis.

7 Temuan BPK RI Terhadap Keuangan DIY Yogyakarta

Yogyakarta, (MIK-19)  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2018 dan 2017 serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 16A/LHP/XVIII.YOG/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 16B/LHP/XVIII.YOG/05/2019 tanggal 24 Mei 2019.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan  pengujian kepatuhan pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.

Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan adalah sebagai berikut.

  1. Pembebanan biaya penyusutan dalam Perhitungan Biaya Operasional Kendaraan Trans Jogja yang dibayarkan kepada PT AMI senilai Rp.3.039.919.298,12 tidak tepat;
  2. Biaya penginapan atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Sekretariat DPRD terindikasi dipertanggungjawabkan tidak senyatanya senilai Rp.2.445.686.048,00;
  3. Penganggaran dan realisasi biaya listrik senilai Rp99.501.408,00 atas satu unit bangunan gedung dilakukan tanpa dasar hukum yang melandasi;
  4. Kontrak pengadaan jasa kebersihan kantor pada UPTD Taman Budaya tidak dapat diselesaikan oleh rekanan penyedia jasa dan tidak dilakukan pemutusan kontrak serta dikenakan sanksi;
  5. Pembayaran Gaji, Tunjangan Fungsional, dan Tunjangan Profesi Guru senilai Rp.119.021.045,00 kepada ASN yang memasuki masa pensiun, telah meninggal dunia, maupun cuti besar tidak sesuai ketentuan;
  6. Realisasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dipertanggungjawabkan oleh penerima tidak tepat waktu; dan
  7. Kekurangan volume atas lima paket pekerjaan pada empat Organisasi Perangkat Daerah senilai Rp.1.330.667.443,68.(DAENG)

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article