Dugaan Penyimpangan Keuangan Provinsi Bengkulu

Bengkulu6 Dilihat

Bengkulu, (MIK-19) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Bengkulu.

BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2018 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 24.A/LHP/XVIII.BKL/05/2019 tanggal 22 Mei 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 24.B/LHP/XVIII.BKL/05/2019 tanggal 22 Mei 2019.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.

Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan diantaranya sebagai berikut:

  • Terdapat ketidakjelasan status kepemilikan kas atas gaji ditahan pada RSUD dr. M. Yunus sebesar Rp.144.704.902,00;
  • Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada 12 OPD terindikasi tidak senyatanya sebesar Rp.312.061.403,00 dan tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.20.440.000,00;
  • Pemberian jasa pelayanan pada Rumah Sakit Kesehatan Jiwa (RSKJ) Soeprapto tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.200.000.000,00; dan
  • Tujuh pekerjaan diputus kontrak dan jaminan pelaksanaan belum dicairkan sebesar Rp.852.680.656,22 serta belum semua penyedia jasa dimasukkan ke Daftar Hitam dan kelebihan/potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis sebesar Rp.1.929.913.479,86.(DAENG)
banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *