Salam Redaksi, Puji Syukur Kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya era Reformasi dan kebebasan Pers telah dibuka oleh pemerintah, sehingga memungkinkan bagi perusaan Pers dan penerbitan untuk bersaing secara sehat dan sportif menerbitkan berbagi media cetak dan elektronik. Semua itu tiada lain ingin menyajikan informasi dan berita kepada masyarakat sekaligus sebagai Sosial kontrol bagi pelaksana pembangunan Nasional. Sebagi salah satu media informasi dan berita yang diterbitkan secara nasional dan menitikberatkan Fungsi Sosial kontrol di daerah khususnya dan Umumnya Indonesia Maka PT. KOMERING PELITA HARAPAN menerbitkan Surat Kabar dengan nama PELITA SUMATERA dan media online pelitasumatera. id berupaya untuk tampil menarik dengan bobot isi yang baik dan benar (Check & Balance) agar dapat menarik simpati pembacanya, tentu dengan mutu dan kualitas penulisan yang benar, akurat, tanggung jawab, handal dan dapat dipertanggung jawabkan. Perkembangan dunia pers dalam era globalisasi ini sangatlah pesat, terutama pers media elektronik. Hal ini merupakan tantangan bagi pers media cetak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi melalui media cetak masih sangat menonjol. Terbukti dengan banyaknya jumlah surat kabar yang beredar dipasaran, hal ini menandakan bahwa pers media cetak dan online diminati masyarakat luas. Perusahaan pers media cetak dan online memiliki prospek multi bisnis, karena saat ini koran tidak lagi menjadi konsumsi masyarakat di perkotaan semata, tetapi telah menjadi kebutuhan sarana informasi bagi masyarakat di tanah air. dilain hal bisnis surat kabar menghadapi tantangan arus globalisasi informasi dan transformasi sehingga perlu pengelolaan perusahaan yang serius Seiring dengan perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam era reformasi ini, telah mendorong perusahaan pers berlombalomba menerbitkan media cetak baru (surat kabar harian, tabloid/ majalah mingguan dll). Ini menandakan bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagai media penyebar informasi semata, tapi pers telah menjadi suatu industri yang sangat menguntungkan, sebab perkembangan dunia pers selain berlomba dalam persaingan bisnis namun yang terpenting adalah merupakan fungsi social control sertra pembawa suara persatuan dan pembaharuan sosial ekonomi budaya, hukum pertahanan dan keamanan serta kehadiran pers media cetak dalam tatanan nasional dapat mengawal kecerdasan masyarakat yang demokratis.
Salam Redaksi, Puji Syukur Kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya era Reformasi dan kebebasan Pers telah dibuka oleh pemerintah, sehingga memungkinkan bagi perusaan Pers dan penerbitan untuk bersaing secara sehat dan sportif menerbitkan berbagi media cetak dan elektronik. Semua itu tiada lain ingin menyajikan informasi dan berita kepada masyarakat sekaligus sebagai Sosial kontrol bagi pelaksana pembangunan Nasional. Sebagi salah satu media informasi dan berita yang diterbitkan secara nasional dan menitikberatkan Fungsi Sosial kontrol di daerah khususnya dan Umumnya Indonesia Maka PT. KOMERING PELITA HARAPAN menerbitkan Surat Kabar dengan nama PELITA SUMATERA dan media online pelitasumatera. id berupaya untuk tampil menarik dengan bobot isi yang baik dan benar (Check & Balance) agar dapat menarik simpati pembacanya, tentu dengan mutu dan kualitas penulisan yang benar, akurat, tanggung jawab, handal dan dapat dipertanggung jawabkan. Perkembangan dunia pers dalam era globalisasi ini sangatlah pesat, terutama pers media elektronik. Hal ini merupakan tantangan bagi pers media cetak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi melalui media cetak masih sangat menonjol. Terbukti dengan banyaknya jumlah surat kabar yang beredar dipasaran, hal ini menandakan bahwa pers media cetak dan online diminati masyarakat luas. Perusahaan pers media cetak dan online memiliki prospek multi bisnis, karena saat ini koran tidak lagi menjadi konsumsi masyarakat di perkotaan semata, tetapi telah menjadi kebutuhan sarana informasi bagi masyarakat di tanah air. dilain hal bisnis surat kabar menghadapi tantangan arus globalisasi informasi dan transformasi sehingga perlu pengelolaan perusahaan yang serius Seiring dengan perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam era reformasi ini, telah mendorong perusahaan pers berlombalomba menerbitkan media cetak baru (surat kabar harian, tabloid/ majalah mingguan dll). Ini menandakan bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagai media penyebar informasi semata, tapi pers telah menjadi suatu industri yang sangat menguntungkan, sebab perkembangan dunia pers selain berlomba dalam persaingan bisnis namun yang terpenting adalah merupakan fungsi social control sertra pembawa suara persatuan dan pembaharuan sosial ekonomi budaya, hukum pertahanan dan keamanan serta kehadiran pers media cetak dalam tatanan nasional dapat mengawal kecerdasan masyarakat yang demokratis.

BPI KPNPA RI Pertanyakan Terkait Pengelolaan Belanja Hibah Prov Papua TA 2018 Diduga Bermasalah

Papua, (MIK-19) BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2018 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 01.A/LHP/XIX.JYP/05/2019 tanggal 9 Mei 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 01.B/LHP/XIX.JYP/05/2019 tanggal 9 Mei 2019.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Provinsi Papua pada Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tidak Sesuai Ketentuan Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2018 menganggarkan belanja hibah sebesar Rp 2.283.860.446.585,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.123.552.050.331,45 atau 92,98%, dan belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp46.977.208.904,00 dengan realisasi sebesar Rp 39.237.700.000,00 atau 83,52 %.

Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Realisasi belanja hibah TA 2018 terdiri dari:

Sedangkan belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pada TA 2018 belanja bantuan sosial diberikan kepada 289 anggota masyarakat dan organisasi masyarakat

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial pada Pemerintah Provinsi Papua menunjukkan bahwa pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial tidak sesuai ketentuan dengan uraian sebagai berikut.

Penganggaran Belanja Hibah Tidak Sesuai Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Pemeriksaan terhadap dokumen APBD, Perubahan APBD, SK Gubernur mengenai daftar penerima hibah, register SP2D dan buku besar pembantu hibah diketahui terdapat penganggaran belanja hibah yang tidak sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagrri Nomor 14 Tahun 2016.

Diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Papua tidak menyebutkan nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah penerima baik dalam APBD TA 2018 maupun dalam Perubahan APBD TA 2018.

Seharusnya seluruh belanja hibah merupakan hibah terencana yang tercantum dalam surat keputusan kepala daerah mengenai daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Lebih lanjut, kepala daerah mencantumkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Namun, APBD dan APBD Perubahan tidak mencantumkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran hibah dimaksud, dan SK Gubernur mengenai daftar penerima hibah tidak seluruhnya merinci daftar penerima hibah.

TAPD menjelaskan bahwa adanya anggaran hibah lainnya merupakan kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengakomodir hibah yang sifatnya mendadak.

Penyaluran Hibah Mendahului Keputusan Gubernur Tentang Daftar Penerima Hibah, Daftar penerima hibah dan jumlah yang diterima pada TA 2018 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4474/Tahun 2018 tanggal 27 November 2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/370 Tahun 2017 tentang Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial TA 2018.

Sesuai ketentuan, daftar penerima hibah merupakan dasar penyaluran hibah sehingga hibah tidak bisa disalurkan terlebih dahulu tanpa adanya keputusan tersebut.

Hasil uji petik terhadap realisasi belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi – PAD diketahui terdapat realisasi penyaluran hibah mendahului penetapan daftar penerima hibah Sesuai ketentuan, daftar penerima hibah harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum penyaluran/penyerahan hibah.

Verifikasi Usulan Hibah Belum Berjalan Dengan Tertib, Gubernur Papua telah membentuk Tim Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial TA 2018 melalui Keputusan Gubernur Nomor 188.4/170/Tahun 2018. Tugas Tim Verifikasi adalah melakukan verifikasi terhadap penerima hibah dan bantuan sosial, serta membuat laporan terkait hasil verifikasi hibah dan bantuan sosial.

Namun, mekanisme verifikasi belum diatur secara rinci. Menurut keterangan Kepala Bidang Anggaran BPKAD, verifikasi bantuan hibah belum berjalan dengan tertib karena belum adanya mekanisme yang rinci mengenai verifikasi.

Verifikasi yang telah dilakukan hanya sebatas pada kelengkapan dokumen. Namun, tidak semua usulan diverifikasi oleh Tim Verifikasi dikarenakan pemohon bantuan menginginkan agar bantuan bisa segera dicairkan, seperti hibah tidak terprogram ke KNPI sebesar Rp.500.000.000,00.

Pembayaran Bantuan Hibah Pemerintah Provinsi Papua kepada Panitia Perayaan Natal Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Pelangi Kasih Entrop sebesar Rp.150.000.000,00; dan Pembayaran Bantuan Hibah Pemerintah Provinsi Papua kepada Panitia Perayaan Natal Gereja Kemah Injil (KINGMI) di Tanah Papua Jemaat Rehoboth Tipakotu Klasis Paniai Barat sebesar Rp 150.000.000,00.

Penyaluran Bantuan Sosial Kepada 16 Penerima Bantuan Tidak Memenuhi Kriteria Terkena Risiko Sosial, Risiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Berdasarkan pemeriksaan atas register SP2D diketahui terdapat penyaluran bantuan sosial yang tidak memenuhi kriteria terkena risiko sosial sebanyak 16 penerima bantuan yang dipergunakan untuk kepanitiaan

Hibah kepada KNPI melebih anggaran yang ditetapkan Selama TA 2018, KNPI menerima hibah dari Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp2.000.000.000,00.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 188.4/474/Tahun 2018 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/370/Tahun 2017 tentang Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial TA 2018 diketahui bahwa hibah kepada KNPI dianggarkan sebesar Rp 1.500.000.000,00.

Dengan demikian, hibah KNPI tersebut melebihi dari anggaran sebesar Rp 500.000.000,00 (Rp 2.000.000.000,00 – Rp 1.500.000.000,00). Realisasi penyaluran belanja hibah kepada KNPI sebesar Rp 500.000.000,00 ini menggunakan anggaran hibah lainnya yang seharusnya terdapat rincian penerima, alamat, dan nilai uang yang dihibahkan dalam APBD, Perubahan APBD, dan Keputusan Gubernur mengenai Daftar Penerima Hibah.

Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tidak Sesuai Ketentuan, Hasil konfirmasi kepada 3 penerima hibah dan 6 penerima bantuan social diketahui permasalahan sebagai berikut.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang tidak memiliki secretariat tetap, Berdasarkan reviu dokumen pengajuan hibah dan konfirmasi kepada penerima hibah, diketahui terdapat pemberian hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang tidak memiliki sekretariat tetap, yaitu GP Anshor Wamena sebesar Rp150.000.000,00.

Hasil konfirmasi ke Wamena menunjukkan bahwa lokasi yang dimaksud sekretariat bukanlah Sekretariat

GP Anshor Wamena melainkan tempat usaha pengurus GP Anshor. Sesuai aturan, hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Hibah untuk kegiatan pelaksanaan sidang perdana Klasis Nabire Timur tidak diterima oleh panitia, Hibah untuk kegiatan ini telah terealisasi sesuai SP2D Nomor 124/SP2DLS/4.04.05.02/2018 tanggal 22 Februari 2018 sebesar Rp100.000.000,00.

Berdasarkan hasil konfirmasi diketahui bahwa pengurus gereja/panitia yang namanya tidak tercantum dalam SP2D menyatakan di tahun 2018 tidak menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua.

Permohonan hibah ke Pemerintah Provinsi Papua diajukan pada bulan Februari 2017 sedangkan kegiatan sidang dilaksanakan pada bulan Mei 2017 dengan menggunakan dana sumbangan dari masyarakat/jemaat. Di samping itu, menurut keterangan pengurus gereja, stempel gereja yang tertera di kuitansi hibah bukan berasal dari GKI Nabire Timur, melainkan GKI Klasis Paniai. Lebih lanjut, rekening penerima hibah yang ada di SP2D berbeda dengan rekening gereja GKI Nabire Timur.

Wakil Ketua Panitia pelaksana menyatakan gereja hanya memiliki satu rekening. Rekening pada proposal

yaitu rekening Bank Papua atas nama Panitia Sidang I Klasis Nabire dengan nomor 1130202002425. Sedangkan rekening Panitia Sidang I Klasis Nabire sesuai dengan hasil konfirmasi adalah atas nama Panitia Sidang I Klasis Nabire Timur dengan Nomor 9050201000433 di Bank Papua.

Konfirmasi kepada penerima yang namanya tercantum dalam proposal pengajuan hibah tidak dapat dilakukan karena yang bersangkutan tidak dapat dihubungi.

Laporan penggunaan hibah telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua namun tidak dapat diyakini ketepatan penggunaannya.

Hibah PB PON XX, Provinsi Papua ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Tahun 2020. Sebagai tindak lanjutnya dibentuklah PB PON XX melalui SK KONI Nomor 100 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah melalui SK KONI Nomor 116 Tahun 2018.

Hasil konfirmasi kepada PB PON diketahui bahwa PB PON menerima hibah dari Provinsi Papua sejak tahun 2016. Menurut keterangan Bendahara I, biaya operasional PB PON sepenuhnya dibiayai Pemerintah Provinsi Papua melalui mekanisme hibah. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, PB PON belum menyampaikan laporan penggunaan dana dan bukti pertanggungjawaban dana hibah kepada Pemerintah Provinsi Papua

Realisasi hibah TA 2018 yang diterima oleh PB PON dari Pemerintah Provinsi Papua adalah sebesar Rp 10.000.000.000,00 yang terdiri dari dua kali penyaluran, yakni (1) SP2D Nomor 1568/SP2D-LS/4.04.05.02/2018 tanggal 4 Juli 2018 sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan (2) SP2D Nomor 4254/SP2DLS/4.04.05.02/2018 tanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp 9.000.000.000,00.

PB PON belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban hibah. Pengeluaran selama TA 2018 masih belum bisa dirinci oleh Bendahara I.

Berdasarkan Rekening Koran per 31 Desember 2018, saldo rekening Nomor 1000114000454 adalah sebesar Rp402.845.778,00 di Bank Papua. Sedangkan di Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 154-00-5070202-0 sebesar Rp 1.407.000,00.

Bantuan sosial tidak tepat sasaran sebesar Rp 400.000.000,00, Hasil konfirmasi kepada penerima bantuan sosial diketahui terdapat bantuan sosial tidak tepat sasaran karena diberikan kepada Anggota DPRD maupun calon anggota DPRD, yaitu Anggota DPRD Kabupaten Nabire (RW) untuk pembangunan tempat tinggal sebesar Rp150.000.000,00 sesuai SP2D Nomor 5842/SP2D-LS/4.04.05.02/2018 tanggal 5 Desember 2018.

Hasil konfirmasi ke Nabire menunjukkan bahwa bantuan digunakan untuk memperluas bangunan rumah (area belakang rumah). Selain itu terdapat penyaluran bansos kepada calon Anggota DPRD Kabupaten Yahukimo atas nama EB untuk biaya Pengembangan Usaha Peternakan Babi sebesar Rp250.000.000,00. Hasil konfirmasi menunjukkan bahwa penerima bansos telah menjalankan usaha ternak babi sejak lama.

Bantuan sosial salah peruntukan sebesar Rp50.600.000,00, Hasil konfirmasi kepada penerima bantuan sosial diketahui bahwa realisasi bantuan sosial berbeda dengan yang ada dalam proposal pengajuan bantuan sosial yang diajukan oleh penerima, yaitu penerima bantuan modal usaha bagi usaha produktif masyarakat atas nama YSW sebesar Rp 50.600.000,00.

Dalam proposal pengajuan bantuan sosial, dana akan digunakan untuk modal usaha ternak babi. Namun dalam pelaksanaannya, dana tersebut dibelikan 10 ekor babi untuk dibagikan kepada keluarga penerima. Bahkan dari 10 ekor tersebut, 3 diantaranya telah dikonsumsi sendiri oleh keluarga penerima. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, penerima bansos belum menyampaikan laporan penggunaan hibah dan bukti pertanggungjawaban.

Bantuan sosial tidak tersalurkan kepada penerima yang berhak, Hasil konfirmasi kepada 3 penerima bantuan sosial diketahui bahwa bantuan sosial yang disalurkan Pemerintah Provinsi Papua tidak diterima oleh penerima atau tidak terlaksananya kegiatan sesuai yang diajukan, serta penerima tidak menerima secara utuh bantuan sosial.

Bansos untuk kegiatan rehabilitasi asrama panti jompo Yayasan Wamena Baliem Valley tidak diterima oleh pihak yayasan Bansos untuk kegiatan ini telah terealisasi sesuai SP2D Nomor 3834/SP2D-LS/4.04.05.02/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp 200.000.000,00 kepada Yayasan Wamena Baliem Valley untuk biaya rehabilitasi asrama Panti Jompo.

Hasil konfirmasi kepada Yayasan tersebut diketahui bahwa Yayasan tidak menerima bansos sebesar Rp200.000.000,00. Lebih lanjut, nomor rekening Yayasan tidak sesuai dengan nomor rekening dana tujuan bansos yang disalurkan oleh Bendahara Bantuan SKPKD.

Hasil wawancara diketahui bahwa Yayasan Wamena Baliem Valley benar telah mengajukan proposal bantuan kepada Pemerintah Provinsi Papua. Pengajuan disampaikan oleh Ketua Yayasan. Berdasarkan proposal yang menjadi dasar persetujuan dan pencairan dana bansos diketahui telah terdapat perubahan yaitu:

pada Struktur Organisasi yaitu pada posisi Bendahara telah diganti oleh istri Ketua Yayasan, Nomor rekening yayasan semula adalah Bank Papua yang dibuka di Wamena, namun pada nomor rekening dana bansos dicairkan dibuka di Bank Papua Cabang Sentani. Pada saat ini Yayasan telah mengganti buku tabungan dengan membuka buku tabungan pada Bank BNI Wamena.

Stempel yayasan tidak sama dengan yang dimiliki yayasan. Berdasarkan kuitansi penerima dana hibah diketahui bahwa yang menerima dana hibah adalah Ketua Yayasan, namun selama tahun 2018 Ketua Yayasan tidak pernah lagi mengikuti kegiatan di Wamena sejak melanjutkan pendidikan di Jayapura dan telah tinggal di Sentani.

Pemeriksa telah mencoba menghubungi Ketua Yayasan tersebut namun tidak ada tanggapan dari yang bersangkutan, bahkan nomor telepon yang tertera dalam proposal pengajuan sudah tidak aktif. Laporan penggunaan bansos telah disampaikan ke Pemerintah Provinsi Papua namun tidak diyakini ketepatan penggunaannya.

Bantuan sosial untuk kompetisi sepakbola di Nabire, Hasil konfirmasi ke Nabire menunjukkan bahwa kegiatan kompetisi sepakbola tidak dilaksanakan dikarenakan dana bantuan dari Pemerintah Provinsi tidak cair.

Berdasarkan penelusuran pada SP2D, diketahui bahwa bantuan sosial untuk kegiatan ini telah dibayarkan sebesar Rp 200.000.000,00 sesuai SP2D Nomor 3921/SP2D-LS/4.04.05.02/2018 tanggal 16 Oktober 2018, dengan penerima Sdri. MMPA (Anggota DPRD Kabupaten Nabire dari Partai Golkar) dengan Nomor Rekening 9000201331201.

Konfirmasi kepada penerima tidak dapat dilakukan karena yang bersangkutan tidak berada di tempat dan tidak dapat dihubungi. Sampai dengan pemeriksaan berakhir. penerima bansos belum menyampaikan laporan penggunaan dana dan bukti pertanggungjawaban.

Bantuan sosial untuk modal usaha pengembangan penjualan pinang di Entrop Jayapura dengan nama penerima MW telah terealisasi dengan SP2D Nomor 7031/SP2D-LS/4.04.05.02/2018 tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp 150.000.000,00.

Hasil konfirmasi kepada penerima diketahui bahwa permohonan bantuan dilakukan atas nama yang bersangkutan namun permohonan tersebut dibuat oleh orang lain.

Penerima menyatakan hanya tanda tangan di surat permohonan. Kemudian, orang tidak dikenal tersebut meminjam buku tabungan penerima dan saat bantuan dicairkan, penerima hanya menerima Rp10.000.000,00 dari orang tidak dikenal tersebut yang digunakan untuk usaha pinang. Konfirmasi kepada Ketua RT setempat menyatakan bahwa yang bersangkutan hanya menandatangani formulir kosong surat pernyataan domisili dan tanggung jawab sebagai penerima bansos.

Ketua RT juga menyatakan tidak pernah meminjamkan KTP kepada siapapun. Pemeriksa tidak dapat mengonfirmasi kepada penerima sebenarnya karena keterbatasan informasi. Laporan penggunaan bansos telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua namun tidak diyakini ketepatan penggunaannya sebesar Rp140.000.000,00 (Rp150.000.000,00 –  Rp10.000.000,00).

Pertanggungjawaban Hibah Tidak Didukung Bukti Yang Lengkap, KONI Papua menerima hibah dari Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2018 sebesar Rp105.000.000.000,00 yang direalisasikan masing-masing melalui SP2D nomor 2120/SP2D-LS/4.04.05.02/2018 tanggal 9 Agustus 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00; SP2D nomor 2769/SP2D-LS/4.04.05.02/2018 tanggal 4 September 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00; dan SP2D nomor 3833/SP2DLS/4.04.05.02/2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebesar Rp95.000.000.000,00.

KONI Papua telah menyampaikan laporan dan bukti pertanggungjawaban hibah. Dalam laporan pertanggungjawaban diketahui bahwa KONI Papua memiliki sisa dana hibah Pemerintah Provinsi Papua tahun sebelumnya sebesar Rp39.000.000.000,00 sehingga total dana yang dimiliki di tahun 2018 sebesar Rp144.000.000.000,00 (Rp39.000.000.000,00 + Rp105.000.000.000,00).

Pemeriksaan secara uji petik terhadap bukti pertanggungjawaban hibah yang diterima KONI dari Pemerintah Provinsi Papua pada TA 2018 menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban telah memiliki bukti pertanggungjawaban lengkap sebesar Rp3.500.965.515,00; tidak lengkap sebesar Rp108.122.088.169,00; pertanggungjawaban ganda sebesar Rp52.602.089,00, serta tidak ada bukti pertanggungjawaban sebesar Rp,26.989.022.800,00.

Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap, tidak ada bukti transfer/kuitansi masing-masing penerima, tidak ada bukti pembayaran pajak, tidak ada boarding pass, tidak ada tiket perjalanan, tidak ada bukti pengeluaran ril untuk uang makan dan transport atlit dan operasional tim kerja, tidak ada tanda tangan penerima di kuitansi pembayaran.

Bukti pertanggungjawaban ganda atas biaya tagihan listrik bulan Oktober 2018 sebesar Rp 52.602.089,00. Tidak ada bukti pertanggungjawaban. Hanya ada BKU dan kuitansi bendahara tanpa tanda tangan penerima, namun tidak ada bukti pengeluaran ril atas penggunaan dana. Menurut keterangan juru bayar KONI terdapat kendala dalam melengkapi pertanggungjawaban dari masing-masing penerima dana. h. Para Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Belum Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Yang Diterimanya Masing-masing Sebesar Rp 49.851.280.338,00 dan Rp 18.710.333.221,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian register SP2D serta dokumen pertanggungjawaban pemberian hibah dan bansos diketahui bahwa para penerima hibah dan bansos belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada kepala daerah, dengan rincian sebagai berikut.

Dari total 241 penerima hibah sebesar Rp 2.123.552.050.331,45 (termasuk KPU dan Bawaslu sebesar Rp868.974.097.751,45 yang pertanggungjawaban hibahnya mengikuti mekanisme  APBN, sampai dengan pemeriksaan berakhir pada 16 April 2018 diketahui terdapat 197 penerima hibah sebesar Rp  2.073.700.769.993,45 telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban sehingga masih terdapat 44 penerima hibah sebesar Rp49.851.280.338,00 belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Dari total 273 penerima bantuan sosial sebesar Rp39.237.700.000,00 sampai dengan pemeriksaan berakhir pada 16 April 2018 diketahui sebanyak 166 penerima bansos sebesar Rp20.527.366.779,00 telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban sehingga masih terdapat 107 penerima bansos sebesar Rp18.710.333.221,00 belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan keterangan Bendahara Bantuan SKPKD, monitoring dan evaluasi belum berjalan dengan baik. Dalam memperoleh pertanggungjawaban hibah dan bansos dari penerima, BPKAD membuat surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah kepada penerima hibah dan bantuan sosial untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban hibah dan bansos. Untuk penerima  personal dan berada di luar daerah, surat disampaikan kepada penjamin, atau disampaikan langsung kepada penerima, atau jika sulit didatangi, surat dititipkan kepada BPKAD Kabupaten.

Sesuai ketentuan, SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial dan hasilnya disampaikan kepada Inspektorat. Namun, Inspektorat menyatakan belum pernah  menerima hasil monitoring dan evaluasi dari SKPD.

Hal tersebut disebabkan:

  1. Gubernur Papua tidak menetapkan SK Gubernur mengenai Daftar Penerima Hibah dan Bansos secara tepat waktu;
  2. Gubernur Papua belum menunjuk SKPD yang akan melaksanakan monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;
  3. TAPD tidak mengusulkan anggaran hibah sesuai ketentuan dengan merinci anggaran hibah lainnya;
  4. Belum adanya mekanisme rinci atas verifikasi hibah dan bansos yang akan dilakukan Tim Verifikasi;
  5. Kepala OPD tidak optimal meminta laporan penggunaan dana hibah/bansos; dan
  6. Kurangnya kesadaran penerima bantuan hibah dan bansos dalam menyampaikan laporan penggunaan dana dan bukti pertanggungjawaban.

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua melalui Kepala BPKAD menyatakan sependapat atas temuan BPK dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

BPK merekomendasikan Gubernur Papua agar:

  1. Menetapkan SK Gubernur mengenai Daftar Penerima Hibah dan Bansos secara tepat waktu;
  2. Menunjuk OPD/SKPD yang akan melaksanakan monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;
  3. Memerintahkan TAPD mengusulkan anggaran hibah sesuai ketentuan dengan merinci anggaran hibah lainnya;
  4. Menetapkan mekanisme rinci atas verifikasi hibah dan bansos yang akan dilakukan Tim Verifikasi; dan
  5. Memerintahkan Inspektur untuk melakukan verifikasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial yang berpotensi disalahgunakan;
  6. Memerintahkan Kepala BPKAD untuk meminta.

Ketua Umum Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI ( BPI KPNPA RI ), Tubagus Rahmad Sukendar mengatakan, pihaknya akan menindklanjuti terkait dugaan tersebut.

“Kita akan menindaklanjuti sejauhmana rekondasi dari BPK itu. Jika memang ada tindak pidana korupsi sudah sejauhmana jalannya. Karena jika terbukti korupsi meskipun uang dikembalikan tidak akan menghapus pidanya,” tegasnya.

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article