Salam Redaksi, Puji Syukur Kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya era Reformasi dan kebebasan Pers telah dibuka oleh pemerintah, sehingga memungkinkan bagi perusaan Pers dan penerbitan untuk bersaing secara sehat dan sportif menerbitkan berbagi media cetak dan elektronik. Semua itu tiada lain ingin menyajikan informasi dan berita kepada masyarakat sekaligus sebagai Sosial kontrol bagi pelaksana pembangunan Nasional. Sebagi salah satu media informasi dan berita yang diterbitkan secara nasional dan menitikberatkan Fungsi Sosial kontrol di daerah khususnya dan Umumnya Indonesia Maka PT. KOMERING PELITA HARAPAN menerbitkan Surat Kabar dengan nama PELITA SUMATERA dan media online pelitasumatera. id berupaya untuk tampil menarik dengan bobot isi yang baik dan benar (Check & Balance) agar dapat menarik simpati pembacanya, tentu dengan mutu dan kualitas penulisan yang benar, akurat, tanggung jawab, handal dan dapat dipertanggung jawabkan. Perkembangan dunia pers dalam era globalisasi ini sangatlah pesat, terutama pers media elektronik. Hal ini merupakan tantangan bagi pers media cetak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi melalui media cetak masih sangat menonjol. Terbukti dengan banyaknya jumlah surat kabar yang beredar dipasaran, hal ini menandakan bahwa pers media cetak dan online diminati masyarakat luas. Perusahaan pers media cetak dan online memiliki prospek multi bisnis, karena saat ini koran tidak lagi menjadi konsumsi masyarakat di perkotaan semata, tetapi telah menjadi kebutuhan sarana informasi bagi masyarakat di tanah air. dilain hal bisnis surat kabar menghadapi tantangan arus globalisasi informasi dan transformasi sehingga perlu pengelolaan perusahaan yang serius Seiring dengan perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam era reformasi ini, telah mendorong perusahaan pers berlombalomba menerbitkan media cetak baru (surat kabar harian, tabloid/ majalah mingguan dll). Ini menandakan bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagai media penyebar informasi semata, tapi pers telah menjadi suatu industri yang sangat menguntungkan, sebab perkembangan dunia pers selain berlomba dalam persaingan bisnis namun yang terpenting adalah merupakan fungsi social control sertra pembawa suara persatuan dan pembaharuan sosial ekonomi budaya, hukum pertahanan dan keamanan serta kehadiran pers media cetak dalam tatanan nasional dapat mengawal kecerdasan masyarakat yang demokratis.
Salam Redaksi, Puji Syukur Kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya era Reformasi dan kebebasan Pers telah dibuka oleh pemerintah, sehingga memungkinkan bagi perusaan Pers dan penerbitan untuk bersaing secara sehat dan sportif menerbitkan berbagi media cetak dan elektronik. Semua itu tiada lain ingin menyajikan informasi dan berita kepada masyarakat sekaligus sebagai Sosial kontrol bagi pelaksana pembangunan Nasional. Sebagi salah satu media informasi dan berita yang diterbitkan secara nasional dan menitikberatkan Fungsi Sosial kontrol di daerah khususnya dan Umumnya Indonesia Maka PT. KOMERING PELITA HARAPAN menerbitkan Surat Kabar dengan nama PELITA SUMATERA dan media online pelitasumatera. id berupaya untuk tampil menarik dengan bobot isi yang baik dan benar (Check & Balance) agar dapat menarik simpati pembacanya, tentu dengan mutu dan kualitas penulisan yang benar, akurat, tanggung jawab, handal dan dapat dipertanggung jawabkan. Perkembangan dunia pers dalam era globalisasi ini sangatlah pesat, terutama pers media elektronik. Hal ini merupakan tantangan bagi pers media cetak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi melalui media cetak masih sangat menonjol. Terbukti dengan banyaknya jumlah surat kabar yang beredar dipasaran, hal ini menandakan bahwa pers media cetak dan online diminati masyarakat luas. Perusahaan pers media cetak dan online memiliki prospek multi bisnis, karena saat ini koran tidak lagi menjadi konsumsi masyarakat di perkotaan semata, tetapi telah menjadi kebutuhan sarana informasi bagi masyarakat di tanah air. dilain hal bisnis surat kabar menghadapi tantangan arus globalisasi informasi dan transformasi sehingga perlu pengelolaan perusahaan yang serius Seiring dengan perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam era reformasi ini, telah mendorong perusahaan pers berlombalomba menerbitkan media cetak baru (surat kabar harian, tabloid/ majalah mingguan dll). Ini menandakan bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagai media penyebar informasi semata, tapi pers telah menjadi suatu industri yang sangat menguntungkan, sebab perkembangan dunia pers selain berlomba dalam persaingan bisnis namun yang terpenting adalah merupakan fungsi social control sertra pembawa suara persatuan dan pembaharuan sosial ekonomi budaya, hukum pertahanan dan keamanan serta kehadiran pers media cetak dalam tatanan nasional dapat mengawal kecerdasan masyarakat yang demokratis.

Lima Paket Pekerjaan Pemprov Papua Di Duga Bermasalah

Papua, (MIK-19) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Provinsi Papua per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2018 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 01.A/LHP/XIX.JYP/05/2019 tanggal 9 Mei 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 01.B/LHP/XIX.JYP/05/2019 tanggal 9 Mei 2019.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Provinsi Papua. Pokok-pokok temuan pemeriksaan diantaranya Pekerjaan atas Lima Paket Pekerjaan pada Empat OPD diduga bermasalah.

Dijelaskan bahwa pada Pemerintah Provinsi Papua pada LRA TA 2018 menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar Rp 3.097.437.348.066,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.493.385.452.045,81 atau 80,50%, dan menganggarkan belanja modal sebesar Rp 2.384.986.064.176,30 dengan realisasi sebesar Rp1.918.505.428.471,71 atau 80,44%.

Pemeriksaan secara uji petik terhadap realisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal tersebut diketahui terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Olahraga dan Pemuda, Dinas Perhubungan, serta Dinas Kesehatan yang belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 411.695.699,83 dengan rincian sebagai berikut.

Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Olahraga Mandala pada Dinas PUPR Mengalami Keterlambatan Penyelesaian dan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp 107.682.424,40

Dinas PUPR Provinsi Papua pada TA 2018 merealisasikan belanja modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Olahraga Mandala yang dilaksanakan oleh PT. SRP dengan Surat Perjanjian Nomor 050/1924 tanggal 18 September 2018 sebesar Rp 83.904.024.000,00.

Jangka waktu pelaksanaan kontrak tersebut adalah 90 hari kalender terhitung mulai tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 20 Maret 2019 yang dilakukan bersama-sama dengan PPTK, dan kontraktor pelaksana terhadap beberapa item pekerjaan atas paket pekerjaan di atas, diketahui bahwa pekerjaan belum terselesaikan seluruhnya, yaitu pekerjaan pagar besi (bobot 0,51%), pekerjaan jalan (bobot 0,87%), dan pembersihan akhir.

Dengan demikian terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama minimal 93 hari (terhitung saat tim pemeriksa BPK melakukan pengecekan fisik di lapangan) karena sampai dengan pemeriksaan berakhir pekerjaan tersebut belum diselesaikan sehingga terdapat denda keterlambatan yang harus dikenakan kepada PT. SRP minimal sebesar Rp107.682.424,40 ((1/1000) x (100-98,62)% x Rp83.904.024.000,00 x 93 hari kalender).

Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sanoba di Kabupaten Nabire pada Dinas PUPR Mengalami Keterlambatan Penyelesaian dan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp 76.267.310,42

Dinas PUPR Provinsi Papua pada TA 2018 merealisasikan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) berupa Pembangunan Jembatan Sanoba di  Kabupaten Nabire yang dilaksanakan oleh PT. NK dengan Surat Perjanjian Nomor 050/2105 tanggal 25 September 2018 sebesar Rp 5.339.045.954,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender terhitung mulai tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018.

Dalam pelaksanaan Kontrak tersebut telah dilakukan satu kali addendum dengan Nomor 050/2648.G tanggal 03 Desember 2018. Addendum tersebut merubah gambar kerja, tambah/kurang volume, nilai kontrak berubah dari Rp5.339.045.954,00 menjadi Rp Rp5.872.950.549,00 dan waktu pelaksanaan berubah dari 90 hari (24 Desember 2018) menjadi 140 hari kalender (12 Februari 2019).

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 03 Februari 2019 yang dilakukan bersama-sama dengan PPTK, dan kontraktor pelaksana terhadap pekerjaan di atas, diketahui bahwa pekerjaan belum terselesaikan seluruhnya, dan berdasarkan laporan mingguan yang disampaikan ke tim pemeriksa dinyatakan bahwa sampai dengan tanggal 06 Januari 2019 realisasi progress di lapangan baru mencapai 77,61% yaitu pekerjaan abutment jembatan belum dikerjakan di satu sisi.

Berdasarkan hasil konfirmasi ke pejabat Dinas PUPR diketahui bahwa pada tanggal 11 April 2019 progres pekerjaan di lapangan masih tetap mencapai 77,61%

Dengan demikian terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama minimal 58 hari, sehingga denda keterlambatan yang harus dikenakan kepada PT. NK minimal sebesar Rp76.267.310,42 ((1/1000) x (100-77,61)% x Rp5.872.950.549,00 x 58 hari kalender).

Pekerjaan Pembangunan GOR Futsal Mimika pada Dinas Olahraga dan Pemuda Mengalami Keterlambatan Penyelesaian dan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp 172.522.899,04

Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua pada TA 2018 merealisasikan belanja hibah barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan GOR Futsal Mimika yang dilaksanakan oleh PT. SRP – PT. ASE (KSO) dengan Surat Perjanjian Nomor 027/196-KONTRAK/2017 tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp 58.482.338.656,00. Jangka waktu pelaksanaan kontrak tersebut adalah 382 hari kalender terhitung mulai tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 1 Februari 2019 yang dilakukan bersama-sama dengan PPTK, kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas terhadap beberapa item pekerjaan atas paket pekerjaan di atas, diketahui bahwa pekerjaan belum terselesaikan seluruhnya, yaitu pekerjaan tribun sisi barat GOR yang belum di cor (Grid 1-3,F-G), pengecatan, tendon air, dan pembersihan akhir.

Dengan demikian terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 59 hari terhitung sampai dengan 28 Februari 2019 sehingga denda keterlambatan yang harus dikenakan kepada PT. SRP – PT. ASE (KSO) sebesar Rp172.522.899,04 ((1/1000) x (100-95)% x Rp58.482.338.656,00 x 59 hari kalender).

Pekerjaan Pembangunan Terminal Type B Nabire pada Dinas Perhubungan Mengalami Keterlambatan Penyelesaian dan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp.41.571.500,21

Dinas Perhubungan Provinsi Papua pada TA 2018 merealisasikan belanja modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Pekerjaan Pembangunan Terminal Penumpang Type B di Kabupaten Nabire yang dilaksanakan oleh PT. AP dengan Surat Perjanjian Nomor 050/1500/PHB tanggal 28 September 2018 dengan nilai Rp4.014.281.734,00 dan jangka waktu pelaksanaan kontrak tersebut adalah 90 hari kalender terhitung mulai tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas realisasi pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 2 Februari 2019 yang dilakukan bersama-sama dengan PPTK, kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas diketahui bahwa pekerjaan belum terselesaikan seluruhnya.

Berdasarkan laporan konsultan pengawas diketahui bahwa progress realisasi pekerjaan per tanggal akhir kontrak atau 26 Desember 2018 adalah sebesar 64,29%. Pekerjaan baru diselesaikan sepenuhnya pada tanggal 24 Januari 2019, hal ini didukung dengan bukti surat jalan ready mix/delivery note.

Sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama 29 hari terhitung sampai dengan 24 Januari 2019 sehingga denda keterlambatan yang harus dikenakan kepada PT. AP sebesar Rp41.571.500,21 ((1/1000) x (100- 64,29)% x Rp4.014.281.734,00 x 29 hari kalender).

Pekerjaan Pembangunan FASYANKES RSUD Nabire pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Mengalami Keterlambatan Penyelesaian dan Belum Dikenakan Denda Sebesar Rp13.651.565,76

Dinas Kesehatan Provinsi Papua pada TA 2018 merealisasikan Belanja hibah barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berupa Pekerjaan Pembangunan FASYANKES RSUD Nabire yang dilaksanakan oleh PT. JS dengan Surat Perjanjian Nomor 602.1/5009/KONTRAK-OTSUS/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018 sebesar Rp20.075.832.000,00. Jangka waktu pelaksanaan kontrak tersebut adalah 90 hari kalender terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 03 Februari 2019 yang dilakukan bersama-sama dengan PPTK dan kontraktor pelaksana terhadap beberapa item pekerjaan di atas, diketahui bahwa terdapat pekerjaan belum terselesaikan seluruhnya, yaitu pekerjaan paving stone (bobot 1,142%), pekerjaan saniter (bobot 0,335%), pekerjaan lantai vinyl (bobot 0,523%), dan pembersihan akhir.

Dengan demikian terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama minimal 34 hari, sehingga denda keterlambatan yang harus dikenakan kepada PT. JS minimal sebesar Rp13.651.565,76 ((1/1000) x (100-98)% x Rp20.075.832.000,00 x 34 hari kalender)/(daeng)

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article