Salam Redaksi, Puji Syukur Kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya era Reformasi dan kebebasan Pers telah dibuka oleh pemerintah, sehingga memungkinkan bagi perusaan Pers dan penerbitan untuk bersaing secara sehat dan sportif menerbitkan berbagi media cetak dan elektronik. Semua itu tiada lain ingin menyajikan informasi dan berita kepada masyarakat sekaligus sebagai Sosial kontrol bagi pelaksana pembangunan Nasional. Sebagi salah satu media informasi dan berita yang diterbitkan secara nasional dan menitikberatkan Fungsi Sosial kontrol di daerah khususnya dan Umumnya Indonesia Maka PT. KOMERING PELITA HARAPAN menerbitkan Surat Kabar dengan nama PELITA SUMATERA dan media online pelitasumatera. id berupaya untuk tampil menarik dengan bobot isi yang baik dan benar (Check & Balance) agar dapat menarik simpati pembacanya, tentu dengan mutu dan kualitas penulisan yang benar, akurat, tanggung jawab, handal dan dapat dipertanggung jawabkan. Perkembangan dunia pers dalam era globalisasi ini sangatlah pesat, terutama pers media elektronik. Hal ini merupakan tantangan bagi pers media cetak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi melalui media cetak masih sangat menonjol. Terbukti dengan banyaknya jumlah surat kabar yang beredar dipasaran, hal ini menandakan bahwa pers media cetak dan online diminati masyarakat luas. Perusahaan pers media cetak dan online memiliki prospek multi bisnis, karena saat ini koran tidak lagi menjadi konsumsi masyarakat di perkotaan semata, tetapi telah menjadi kebutuhan sarana informasi bagi masyarakat di tanah air. dilain hal bisnis surat kabar menghadapi tantangan arus globalisasi informasi dan transformasi sehingga perlu pengelolaan perusahaan yang serius Seiring dengan perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam era reformasi ini, telah mendorong perusahaan pers berlombalomba menerbitkan media cetak baru (surat kabar harian, tabloid/ majalah mingguan dll). Ini menandakan bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagai media penyebar informasi semata, tapi pers telah menjadi suatu industri yang sangat menguntungkan, sebab perkembangan dunia pers selain berlomba dalam persaingan bisnis namun yang terpenting adalah merupakan fungsi social control sertra pembawa suara persatuan dan pembaharuan sosial ekonomi budaya, hukum pertahanan dan keamanan serta kehadiran pers media cetak dalam tatanan nasional dapat mengawal kecerdasan masyarakat yang demokratis.
Salam Redaksi, Puji Syukur Kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya era Reformasi dan kebebasan Pers telah dibuka oleh pemerintah, sehingga memungkinkan bagi perusaan Pers dan penerbitan untuk bersaing secara sehat dan sportif menerbitkan berbagi media cetak dan elektronik. Semua itu tiada lain ingin menyajikan informasi dan berita kepada masyarakat sekaligus sebagai Sosial kontrol bagi pelaksana pembangunan Nasional. Sebagi salah satu media informasi dan berita yang diterbitkan secara nasional dan menitikberatkan Fungsi Sosial kontrol di daerah khususnya dan Umumnya Indonesia Maka PT. KOMERING PELITA HARAPAN menerbitkan Surat Kabar dengan nama PELITA SUMATERA dan media online pelitasumatera. id berupaya untuk tampil menarik dengan bobot isi yang baik dan benar (Check & Balance) agar dapat menarik simpati pembacanya, tentu dengan mutu dan kualitas penulisan yang benar, akurat, tanggung jawab, handal dan dapat dipertanggung jawabkan. Perkembangan dunia pers dalam era globalisasi ini sangatlah pesat, terutama pers media elektronik. Hal ini merupakan tantangan bagi pers media cetak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi melalui media cetak masih sangat menonjol. Terbukti dengan banyaknya jumlah surat kabar yang beredar dipasaran, hal ini menandakan bahwa pers media cetak dan online diminati masyarakat luas. Perusahaan pers media cetak dan online memiliki prospek multi bisnis, karena saat ini koran tidak lagi menjadi konsumsi masyarakat di perkotaan semata, tetapi telah menjadi kebutuhan sarana informasi bagi masyarakat di tanah air. dilain hal bisnis surat kabar menghadapi tantangan arus globalisasi informasi dan transformasi sehingga perlu pengelolaan perusahaan yang serius Seiring dengan perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam era reformasi ini, telah mendorong perusahaan pers berlombalomba menerbitkan media cetak baru (surat kabar harian, tabloid/ majalah mingguan dll). Ini menandakan bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagai media penyebar informasi semata, tapi pers telah menjadi suatu industri yang sangat menguntungkan, sebab perkembangan dunia pers selain berlomba dalam persaingan bisnis namun yang terpenting adalah merupakan fungsi social control sertra pembawa suara persatuan dan pembaharuan sosial ekonomi budaya, hukum pertahanan dan keamanan serta kehadiran pers media cetak dalam tatanan nasional dapat mengawal kecerdasan masyarakat yang demokratis.

Diduga Belanja Hibah Kabupaten Polewali Mandar 2018 Bermasalah

Polman (MIK-19) BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar TA 2018 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 05.A/LHP/XIX.MAM/05/2019 tanggal 23 Mei 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 05.C/LHP/XIX.MAM/05/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberi keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang ditemukan BPK diantaranya Belanja Hibah Belum di Pertanggungjawabkan oleh Penerima Hibah.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menganggarkan belanja Hibah sebesar Rp 62.911.753.650,00 pada TA 2018 dan telah direalisasikan sebesar Rp 60.426.820.482,00.

Dalam rangka mengatur mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial, diterbitkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan Surat Keputusan Bupati No 429 Tahun 2018 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 21 tahun 2018 tentang Penetapan Penerima Hibah Dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2018.

Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Hibah menunjukkan bahwa hibah telah disalurkan kepada 146 organisasi kemasyarakatan/panitia kegiatan keagamaan dan olahraga serta lembaga lainnya sebesar Rp60.426.820.482,00.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dari 146 organisasi kemasyarakatan/panitia kegiatan keagamaan dan olahraga yang menerima hibah, terdapat 24 organisasi yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawabannya baik sebagian maupun sepenuhnya sebesar Rp 2.165.641.000,00.

Atas kondisi tersebut, tim verifikasi bantuan sosial dan hibah menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan upaya penagihan laporan pertanggungjawaban secara lisan maupun tulisan bahkan dilakukan penagihan langsung dengan mendatangi satu persatu kepada organisasi penerima bantuan namun sampai dengan berakhirnya pemeriksaan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah belum disampaikan oleh 43 organisasi penerima hibah tersebut.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dirubah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Pasal 19, ayat (1), (2) dan (3)

Kondisi tersebut mengakibatkan pemberian Belanja Hibah kepada lembaga dan organisasi kemasyarakatan sebesar Rp 2.165.641.000,00, belum dapat diyakini kesesuaian penggunaannya.

Kondisi tersebut disebabkan karena penerima hibah tidak mematuhi batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban hibah.

Kepala Badan Keuangan menyatakan bahwa berdasarkan informasi dari penerima bantuan, sementara dalam proses penyelesaian pertanggungjawaban dana yang telah diterima dari pemerintah daerah.

Kepala Badan Keuangan akan tetap proaktif mendesak penerima hibah yang belum mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima untuk segera menyelesaikan kewajibannya sebagai penerima bantuan hibah dari pemerintah daerah.

BPK merekomendasikan Bupati Polewali Mandar memerintahkan Kepala Badan Keuangan untuk meminta laporan pertanggungjawaban Bantuan Hibah sebesar Rp 2.165.641.000,00 kepada Penerima Hibah.(daeng)

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article