18.7 C
New York
Tuesday, September 28, 2021

Buy now

spot_img

Membongkar Dugaan Penyimpangan Di PT POS Indonesia

Jakarta, (MIK-19) – Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun 2017 dan 2018 pada PT Pos Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya dan kegiatan investasi PT Pos Indonesia dan Anak Perusahaan tahun 2017 dan 2018 dengan ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab BPK adalah menyatakan kesimpulan atas kepatuhan pelaksanaan pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya dan kegiatan investasi pada PT Pos Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan tahun 2017 dan 2018 dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan hasil pemeriksaan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih dengan pertimbangan pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan.

Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan. Hasil pemeriksaan mencatat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, sebagai berikut:

  1. Pengelolaan Piutang Surat Paket dan Logistik pada PT Pos Indonesia Tidak Memadai Sehingga Terjadi Piutang Bermasalah
  2. PT Pos Indonesia Berpotensi Menanggung Biaya Program Pengiriman Buku Bebas Biaya Sebesar Rp 13.885.299.344,00
  3. Pendapatan Segmen LPU Tahun 2017 dan 2018 Tidak Mampu Menutup Biaya Operasional, Sehingga Membebani Keuangan Perusahaan Tahun 2017 Sebesar Rp 1.098.907.392.476,00 dan Tahun 2018 Sebesar Rp 1.271.429.127.830,00
  4. PT Pos Indonesia Terlambat Menerima Biaya Atribusi BO LPU Triwulan I s.d. III dan Pendapatan BO LPU Tidak Diterima Sebesar Rp 2.896.105.072,00
  5. Terdapat Selisih Kurang Berat atas Kiriman Internasional Sebanyak 9.294,49 kg, Sehingga PT Pos Indonesia Kurang Menerima Pendapatan Sebesar Rp 2.008.114.919,78
  6. Pengendalian Internal atas Pengelolaan Kiriman COD pada PT Pos Indonesia Belum Memadai
  7. PT Pos Indonesia Belum Mengelola Kiriman Impor Secara Memadai 8. Kelebihan Penyetoran Potongan Kredit Pensiun Kepada Mitra Sebesar Rp 976.721.356,00 dan Beban Panjar pada UPT Kantor Pos yang Belum Dipulihkan Sebesar Rp 551.928.248,00
  8. Pengelolaan Kiriman E-Commerce Lazada Tidak Tertib Sehingga PT Pos Indonesia Dikenakan Klaim yang Membebani Perusahaan Minimal Sebesar Rp 8.789.253.590,00
  9. Pemberian Uang Apresiasi Pada Tahun 2017 Tidak Sesuai Ketentuan, Sehingga Membebani Keuangan Perusahaan Sebesar Rp 53.781.071.917,00
  10. Hasil Pengadaan Tanah Pada PT Pos Banjarmasin Berpotongan Dengan Tanah yang Berbatasan Seluas 3.766 m2, Sehingga PT Pos Indonesia Berpotensi Mengalami Kerugian Sebesar Rp 2.521.337.000,00
  11. Pengelolaan BOT Plaza Posindo Pada Regional IX Banjarbaru dan BOT Kepanjen pada Regional VII Surabaya Belum Optimal
  12. Kekurangan Volume Pekerjaan pada Kantor Pusat dan Dua Kanreg sebesar Rp 234.967.058,66 (Daeng)

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
2,959FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles