Salam Redaksi, Puji Syukur Kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya era Reformasi dan kebebasan Pers telah dibuka oleh pemerintah, sehingga memungkinkan bagi perusaan Pers dan penerbitan untuk bersaing secara sehat dan sportif menerbitkan berbagi media cetak dan elektronik. Semua itu tiada lain ingin menyajikan informasi dan berita kepada masyarakat sekaligus sebagai Sosial kontrol bagi pelaksana pembangunan Nasional. Sebagi salah satu media informasi dan berita yang diterbitkan secara nasional dan menitikberatkan Fungsi Sosial kontrol di daerah khususnya dan Umumnya Indonesia Maka PT. KOMERING PELITA HARAPAN menerbitkan Surat Kabar dengan nama PELITA SUMATERA dan media online pelitasumatera. id berupaya untuk tampil menarik dengan bobot isi yang baik dan benar (Check & Balance) agar dapat menarik simpati pembacanya, tentu dengan mutu dan kualitas penulisan yang benar, akurat, tanggung jawab, handal dan dapat dipertanggung jawabkan. Perkembangan dunia pers dalam era globalisasi ini sangatlah pesat, terutama pers media elektronik. Hal ini merupakan tantangan bagi pers media cetak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi melalui media cetak masih sangat menonjol. Terbukti dengan banyaknya jumlah surat kabar yang beredar dipasaran, hal ini menandakan bahwa pers media cetak dan online diminati masyarakat luas. Perusahaan pers media cetak dan online memiliki prospek multi bisnis, karena saat ini koran tidak lagi menjadi konsumsi masyarakat di perkotaan semata, tetapi telah menjadi kebutuhan sarana informasi bagi masyarakat di tanah air. dilain hal bisnis surat kabar menghadapi tantangan arus globalisasi informasi dan transformasi sehingga perlu pengelolaan perusahaan yang serius Seiring dengan perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam era reformasi ini, telah mendorong perusahaan pers berlombalomba menerbitkan media cetak baru (surat kabar harian, tabloid/ majalah mingguan dll). Ini menandakan bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagai media penyebar informasi semata, tapi pers telah menjadi suatu industri yang sangat menguntungkan, sebab perkembangan dunia pers selain berlomba dalam persaingan bisnis namun yang terpenting adalah merupakan fungsi social control sertra pembawa suara persatuan dan pembaharuan sosial ekonomi budaya, hukum pertahanan dan keamanan serta kehadiran pers media cetak dalam tatanan nasional dapat mengawal kecerdasan masyarakat yang demokratis.
Salam Redaksi, Puji Syukur Kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya era Reformasi dan kebebasan Pers telah dibuka oleh pemerintah, sehingga memungkinkan bagi perusaan Pers dan penerbitan untuk bersaing secara sehat dan sportif menerbitkan berbagi media cetak dan elektronik. Semua itu tiada lain ingin menyajikan informasi dan berita kepada masyarakat sekaligus sebagai Sosial kontrol bagi pelaksana pembangunan Nasional. Sebagi salah satu media informasi dan berita yang diterbitkan secara nasional dan menitikberatkan Fungsi Sosial kontrol di daerah khususnya dan Umumnya Indonesia Maka PT. KOMERING PELITA HARAPAN menerbitkan Surat Kabar dengan nama PELITA SUMATERA dan media online pelitasumatera. id berupaya untuk tampil menarik dengan bobot isi yang baik dan benar (Check & Balance) agar dapat menarik simpati pembacanya, tentu dengan mutu dan kualitas penulisan yang benar, akurat, tanggung jawab, handal dan dapat dipertanggung jawabkan. Perkembangan dunia pers dalam era globalisasi ini sangatlah pesat, terutama pers media elektronik. Hal ini merupakan tantangan bagi pers media cetak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi melalui media cetak masih sangat menonjol. Terbukti dengan banyaknya jumlah surat kabar yang beredar dipasaran, hal ini menandakan bahwa pers media cetak dan online diminati masyarakat luas. Perusahaan pers media cetak dan online memiliki prospek multi bisnis, karena saat ini koran tidak lagi menjadi konsumsi masyarakat di perkotaan semata, tetapi telah menjadi kebutuhan sarana informasi bagi masyarakat di tanah air. dilain hal bisnis surat kabar menghadapi tantangan arus globalisasi informasi dan transformasi sehingga perlu pengelolaan perusahaan yang serius Seiring dengan perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam era reformasi ini, telah mendorong perusahaan pers berlombalomba menerbitkan media cetak baru (surat kabar harian, tabloid/ majalah mingguan dll). Ini menandakan bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagai media penyebar informasi semata, tapi pers telah menjadi suatu industri yang sangat menguntungkan, sebab perkembangan dunia pers selain berlomba dalam persaingan bisnis namun yang terpenting adalah merupakan fungsi social control sertra pembawa suara persatuan dan pembaharuan sosial ekonomi budaya, hukum pertahanan dan keamanan serta kehadiran pers media cetak dalam tatanan nasional dapat mengawal kecerdasan masyarakat yang demokratis.

JPU Hadirkan 2 Ahli Hukum Pidana Dan Ahli Kementerian Agraria dan Tata Ruang Di PN Jaktim

JPU Hadirkan 2 Ahli Hukum Perkara Pasal 263 ayat 1 Terdakwa Ridwan Dulhadi Mengeluarkan Surat Atas Kepentingan Pengadilan PTUN

Jakarta, Mediainfokorupsi.com – PN Jaktim menggelar sidang perkara Pasal 263 ayat (1) dengan terdakwa Ridwan Dulhadi majelis hakim yang diketu’i oleh Kadwanto.SH anggota Mu’arif.SH dan muhammad Jhohan Arifin,SH.

JPU Septina.SH.MH,. Asry.SH.MH dan Sefti Sabrina.SH.,Handri Dwi. SH. menghadirkan 2 saksi ahli Hukum Pidana dan Ahli Kementerian Agraria dan Tata Ruang di persidangan.

Ahli Hukum Pidana Dr.Septa Candra.SH.MH  dimana unsur pidana pemalsuan pasal 263 dan siapa yang mempertanggungjawabkan  kita akan melihat unsur kesengajaan atas surat tersebut dan dia tidak ada ilmu pengetahuan maka dia tidak dapat dipidana menurut ahli Dr.Septa Candra.SH.MH tapi kalau dia psrgunakan juga ada ilmu pengetahuan maka dia dapat di pidana karena ada unsur kesengajaan.

JPU jika kalau ada yang membuat surat dan mengetahui atas dasar hukum, ,ahli Dr.Septa Candra.SH.MH kalau ada yang sengaja membuat surat maka itu adalah suatu melawan hukum,Ujar Ahli.

Penasehat hukum terdakwa Ridwan Dulhadi sehubungan ada yang membuat surat tidak mengetahui atau tidak ada pengetahuan apakah bisa dikatakan pasal 263 ayat 1.Ahli Dr.Septa Candra.SH.MH itu tergantung atas niat surat tersebut apakah dipergunakan atau tidak,kalau dipergunakan berarti bertentangan dengan hukum bilamana juga apakah bertentangan dengan pengetahuan sengaja atau tidak sengaja maka akan tergantung dari penggunaan.

Masih kata Penasehat Hukum terdakwa apakah peruntukan surat tersebut tidak diketahui orang lain, ada di BAP pidana dan dihukum Admitrasi dalam pasal 50 dan pasal 51 ayat 1 dimana surat tersebut ada yang menyuruh dan melakukan dan penasehat hukum apakah dalam pasal 55 ayat 1 bisa dilakukan tanpa ada saling kenal melakukan perbuatan pidana.

Majelis hakim mempertanyakan kepada ahli bagaimana untuk membuktikan, ranah untuk penyidik atas perbuatan salah atau tidak semua itu adalah sesuai dengan fakta di persidangan perbuatan melawan hukum atau tidak.

Jadi kesimpulannya yang tidak diketahui atas perbuatan melawan hukum atau tidak yang menilai adalah majelis hakim pada saat dipersidangan salah atau tidak perbuatan tersebut, Ungkap Septa.

Saksi Ahli Kementerian Agraria dan Tata Ruang Dr. Iing.R Sodikin Arifin.SH.Cn.MH,Mk.n. mengatakan dipersidangan hak lama adalah refendom dan kalau istilah jawa atau sekarang adalah Girik, ada leter C adalah atas dasar obyek dari lahan tersebut leger D adalah untuk persil dan pembayaran pajak dan ukuran obyek tanah.

“Jadi girik tidak bisa menjaminkan hak miliknya kalau surat dirjen pajak atau PBB dapat jaminan sesuai peraturan tahun 1993.” (6 Oktober 2021).

Jadi setiap tanah yang sudah memiliki surat sertifikat seharus masyarakat tidak bertanya pada lurah seharusnya pertanyakan kepada BPN terdaftar atau tidaknya tanah tersebut.

Ahli menambahkan kalau setiap surat sertifikat seharusnya mempunyai data yang akurat dan tidak bisa menimbulkan sertifikat tanpa ada warkahnya.

Penasehat hukum terdakwa Ridwan Dulhadi mempertanyakan kepada ahli apa surat sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Jaktim tersebut apa lurah Cakung Barat bisa terlibat,ahli jawab seharusnya ada kepastian dahulu sebelum obyek tanah tersebut baru bisa dikatakan kalau obyek tanah tidak berada diwilayah tersebut dan tidak mendatangani suratnya,Ucap Ahli.

Surat girik yang sah seharus membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh 2 orang saksi itu berarti itu sah itu sesuai dengan PP 24.1997 ayat 18.Ungkap Ahli.

Setelah pertanyaan Ahli majelis hakim melanjutkan pemeriksaan terdakwa isi penjelasan masalah Surat 183 tidak ada 8 data tidak berada di wilayah kelurahan Cakung Barat atas dasar tidak menemukan nama dan letak obyek lahan tersebut karena tidak ditemukan girik dan persil diwilayah kelurahan Cakung Barat kecamatan Cakung.

Dan kelurahan Cakung Barat kecamatan Cakung menerima surat 306 yang di ajukan Hendra isinya telaah warkah tidak ada 20 data dan persil mengajukan surat permohonan oleh Hendra dan dipergunakan 2 surat tersebut untuk membatalkan surat sertifikat di BPN.

Dalam pemeriksaan terdakwa Ridwan Dulhadi Majelis hakim apakah terdakwa merasa bersalah atas pengajuan permohonan surat tersebut,saya tidak merasa bersalah,karena atas dasarnya apa yang diajukan atas surat tersebut tidak ada data-data yang ada di wilayah kelurahan Cakung Barat kecamatan Cakung.

Saya sebagai pelayanan masyarakat harus melayani apa yang diajukan masyarakat asal sesuai dengan peraturan pemerintah juga sesuai data yang kelurahan Cakung Barat kecamatan Cakung miliki, Ucap Ridwan.

JPU pertanyakan kenapa terdakwa Ridwan Dulhadi tidak menjawab secara lisan saja atas dasar apa terdakwa Ridwan Dulhadi jawab karena atas dasar surat yang dilayang oleh Hendra untuk kepentingan dipengadilan PTUN atas dasar itulah saya jawab.

Dan sidang lanjutan saksi atau ahli dari terdakwa Ridwan Dulhadi.

(Ali)

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article