Salam Redaksi, Puji Syukur Kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya era Reformasi dan kebebasan Pers telah dibuka oleh pemerintah, sehingga memungkinkan bagi perusaan Pers dan penerbitan untuk bersaing secara sehat dan sportif menerbitkan berbagi media cetak dan elektronik. Semua itu tiada lain ingin menyajikan informasi dan berita kepada masyarakat sekaligus sebagai Sosial kontrol bagi pelaksana pembangunan Nasional. Sebagi salah satu media informasi dan berita yang diterbitkan secara nasional dan menitikberatkan Fungsi Sosial kontrol di daerah khususnya dan Umumnya Indonesia Maka PT. KOMERING PELITA HARAPAN menerbitkan Surat Kabar dengan nama PELITA SUMATERA dan media online pelitasumatera. id berupaya untuk tampil menarik dengan bobot isi yang baik dan benar (Check & Balance) agar dapat menarik simpati pembacanya, tentu dengan mutu dan kualitas penulisan yang benar, akurat, tanggung jawab, handal dan dapat dipertanggung jawabkan. Perkembangan dunia pers dalam era globalisasi ini sangatlah pesat, terutama pers media elektronik. Hal ini merupakan tantangan bagi pers media cetak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi melalui media cetak masih sangat menonjol. Terbukti dengan banyaknya jumlah surat kabar yang beredar dipasaran, hal ini menandakan bahwa pers media cetak dan online diminati masyarakat luas. Perusahaan pers media cetak dan online memiliki prospek multi bisnis, karena saat ini koran tidak lagi menjadi konsumsi masyarakat di perkotaan semata, tetapi telah menjadi kebutuhan sarana informasi bagi masyarakat di tanah air. dilain hal bisnis surat kabar menghadapi tantangan arus globalisasi informasi dan transformasi sehingga perlu pengelolaan perusahaan yang serius Seiring dengan perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam era reformasi ini, telah mendorong perusahaan pers berlombalomba menerbitkan media cetak baru (surat kabar harian, tabloid/ majalah mingguan dll). Ini menandakan bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagai media penyebar informasi semata, tapi pers telah menjadi suatu industri yang sangat menguntungkan, sebab perkembangan dunia pers selain berlomba dalam persaingan bisnis namun yang terpenting adalah merupakan fungsi social control sertra pembawa suara persatuan dan pembaharuan sosial ekonomi budaya, hukum pertahanan dan keamanan serta kehadiran pers media cetak dalam tatanan nasional dapat mengawal kecerdasan masyarakat yang demokratis.
Salam Redaksi, Puji Syukur Kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya era Reformasi dan kebebasan Pers telah dibuka oleh pemerintah, sehingga memungkinkan bagi perusaan Pers dan penerbitan untuk bersaing secara sehat dan sportif menerbitkan berbagi media cetak dan elektronik. Semua itu tiada lain ingin menyajikan informasi dan berita kepada masyarakat sekaligus sebagai Sosial kontrol bagi pelaksana pembangunan Nasional. Sebagi salah satu media informasi dan berita yang diterbitkan secara nasional dan menitikberatkan Fungsi Sosial kontrol di daerah khususnya dan Umumnya Indonesia Maka PT. KOMERING PELITA HARAPAN menerbitkan Surat Kabar dengan nama PELITA SUMATERA dan media online pelitasumatera. id berupaya untuk tampil menarik dengan bobot isi yang baik dan benar (Check & Balance) agar dapat menarik simpati pembacanya, tentu dengan mutu dan kualitas penulisan yang benar, akurat, tanggung jawab, handal dan dapat dipertanggung jawabkan. Perkembangan dunia pers dalam era globalisasi ini sangatlah pesat, terutama pers media elektronik. Hal ini merupakan tantangan bagi pers media cetak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi melalui media cetak masih sangat menonjol. Terbukti dengan banyaknya jumlah surat kabar yang beredar dipasaran, hal ini menandakan bahwa pers media cetak dan online diminati masyarakat luas. Perusahaan pers media cetak dan online memiliki prospek multi bisnis, karena saat ini koran tidak lagi menjadi konsumsi masyarakat di perkotaan semata, tetapi telah menjadi kebutuhan sarana informasi bagi masyarakat di tanah air. dilain hal bisnis surat kabar menghadapi tantangan arus globalisasi informasi dan transformasi sehingga perlu pengelolaan perusahaan yang serius Seiring dengan perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam era reformasi ini, telah mendorong perusahaan pers berlombalomba menerbitkan media cetak baru (surat kabar harian, tabloid/ majalah mingguan dll). Ini menandakan bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagai media penyebar informasi semata, tapi pers telah menjadi suatu industri yang sangat menguntungkan, sebab perkembangan dunia pers selain berlomba dalam persaingan bisnis namun yang terpenting adalah merupakan fungsi social control sertra pembawa suara persatuan dan pembaharuan sosial ekonomi budaya, hukum pertahanan dan keamanan serta kehadiran pers media cetak dalam tatanan nasional dapat mengawal kecerdasan masyarakat yang demokratis.

Pemberian dan Pelaksanaan Subsidi BRT Trans Musi Diduga Tidak Sesuai Aturan, BPI KPNPA RI Minta BPK Audit SP2J dan Dibubarkan

JAKARTA, MIK – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA) pusat tengah menyoroti kinerja di PT SP2J Kota Palembang terkait pelaksanaan subsidi kepada BRT Trans Musi yang diduga belum melalui proses Kajian dan Evaluasi yang memadai tahun 2015-2016.

 

Berdasarkan informasi yang diterima BPI KPNPA RI, Pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Palembang telah mengalokasikan anggaran untuk belanja subsidi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp15.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.783.569.690,25 atau 70,94% dari anggaran.

Realisasi tersebut merupakan realisasi atas pemberian subsidi angkutan penumpang umum di jalan perkotaan dalam kota yang diberikan kepada Perseroan Terbatas Sarana Pembangunan Palembang Jaya (PT SP2J).

 

PT SP2J merupakan BUMD milik Pemerintah Kota Palembang yang salah satu bidang usahanya bergerak di bidang pengelolaan dan pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) Trans Musi (TM). Realisasi selama Tahun 2016 sebesar Rp10.783.569.690,25 merupakan realisasi atas belanja subsidi Desember 2015 sebesar Rp1.904.461.450,00 dan belanja subsidi Januari sampai dengan Juni 2016 sebesar Rp3.879.108.240,25.

 

PT SP2J setiap triwulannya mengajukan permohonan pencairan dana subsidi yang merupakan selisih antara pendapatan operasional dan biaya operasional. Pengajuan permohonan ini diteruskan kepada Tim Verifikasi Pencairan Belanja Subsidi yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 326 KPTS/BPKD/2015.

 

Tim Verifikasi yang terdiri dari Bidang Anggaran BPKAD, melakukan verifikasi atas pengajuan dan dibuatkan Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Permintaan Pencairan Dana Subsidi BRT TM yang ditujukan kepada Kepala BPKAD untuk mendapat persetujuan.

 

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja subsidi pada Bus Rapid Transit (BRT) Trans Musi (TM) menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut.

 

Pertama Proses Penganggaran Belanja Subsidi Belum Melalui Analisa yang Memadai.

 

Pemberian subsidi kepada BRT Trans Musi diberikan sejak Tahun 2015, pemberian subsidi dilakukan dengan metode perhitungan biaya operasional kendaraan dan bukan pendekatan tarif.

 

Hal ini disebabkan karena tarif BRT Trans Musi telah ditetapkan oleh Walikota sebesar Rp5.500,00 untuk setiap trayek dalam kota. Subsidi kepada BRT Trans Musi digunakan untuk menutupi biaya operasional BRT Trans Musi dalam rangka melaksanakan pelayanan jasa angkutan kepada masyarakat.

 

Hasil pemeriksaan dokumen dan konfirmasi kepada pihak terkait diketahui bahwa proses penganggaran biaya subsidi belum melalui analisa yang memadai, hal ini diuraikan sebagai berikut.

 

1) Pihak SP2J mengajukan surat permintaan pemohonan belarya subsidi untuk APBD TA 2016 sebesar Rp39.374.678 25500 melalui surat Nomor 389 SP2JAUK/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015. Perhitungan subsidi diperoleh dari selisih pendapatan dan Biaya Operasional Kendaraan (BOK) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 687 AJ.206/DRID 2002.

 

Berdasarkan permohonan tersebut, dalam pengajuannya kepada DPRD. pihak BPKAD mengangarkan Belanja Subdisi sebesar Rp24.000.000.000,00.

 

Besaran penganggaran belanja subsidi ini hanya berdasarkan besaran anggaran Tahun 2015. Pada saat pembahasan APBD, nilai subsidi ditetapkan sebesar Rp12.000.000.000,00.

 

Pada saat APBD Perubahan, pihak SP2J kembali mengajukan permohonan belanja subsidi sebesar Rp31.285.630.359,00 melalui surat Nomor 080/SP2J/VIV/2016 tanggal 14 Juli 2016. Perhitungan belanja subsidi tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan atas perhitungan biaya subsidi BOK oleh KAP Achmad Rivai & Bunyamin pada bulan Mei 2016. Namun, perubahan anggaran belanja subsidi yang disetujui DPRD hanya sebesar Rp15.200.000.000,00:

2) Pihak Pemerintah Kota Palembang tidak pernah melakukan analisa dan studi kelayakan lebih lanjut atas besaran belanja subsidi yang diajukan oleh pihak SP2J. Pengajuan penganggaran Pemerintah Kota Palembang kepada DPRD berdasarkan realisasi belanja subsidi tahun sebelumnya.

 

Pembayaran Belanja Subsidi kepada PT SP2J sebesar Rp10.783.569.690,25 belum sesuai dengan realisasi

 

Hasil Pemeriksaan atas dokumen subsidi dan konfirmasi kepada pihak terkut, diketahui bahwa pada bulan Agustus Tahun 2016, telah dilakukan pemotongan subsidi sebesar Rp847.035.310,50 terhadap subsidi Tahun 2015. Pemotongan dana subsidi tersebut merupakan selisih biaya operasional BRT Trans Musi dengan realisasi subsidi selama Tahun 2015. Sedangkan selisih biaya operasional diperoleh dari jumlah biaya

 

operasional BRT Trans Musi dengan pendapatan BRT Trans Musi. Namun, dalam perhitungan pemotongan subsidi tersebut masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain:

 

1) Perhitungan biaya operasional berupa biaya langsung tidak berdasarkan realisasi pengeluaran riil kendaraan yang melayani trayek dalam kota. Selain melayani trayek dalam kota, BRT Trans Musi juga melayani trayek luar kota. Selain itu, perhitungan biaya langsung dilakukan berdasarkan persentase rata-rata jumlah kendaraan per hari yang melayani trayek dalam kota dan luar kota,

 

2) Tim Verifikasi Pencairan Belanja Subsidi tidak memverifikasi bukti pendukung perhitungan biaya operasional yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tidak langsung yang disampaikan oleh pihak PT SP2J maupun pendapatan operasional PT SP2J. Perhitungan biaya operasional dan pendapatan operasional hanya berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pihak PT SP2J.

 

Pemeriksaan lebih lanjut atas mekanisme pembayaran belanja subsidi selama TA2016, menunjukkan bahwa pembayaran belanja subsidi masih menunjukkan permasalahan sebagai berikut.

 

1) Dalam perhitungan pengajuan belanja subsidi oleh PT SP2J, untuk biaya operasional BRT yang diperhitungkan masih diperoleh dengan perhitungan Biaya

 

2) Pertanggungjawaban honorarium pada BPKAD tidak lengkap

 

Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban dan konfirmasi dengan bendahara BPKAD  diketahui bahwa terdapat pembayaran atas honorarium tenaga ahli atau narasumber ons kegiatan penyusunan rencana perda dan perwako APBD  tahun 2017 tidak diyakini kegiatannya sebasar Rp 48.300.000.

 

Melihat adanya dugaan praktek yang tidak dilakukan dengan aturan yang benar itu, BPI menilai sepantasnya transmusi di Palembang sebaiknya dibubarkan. Hal ini dianggap hanya menghabiskan dan menghamburkan uang negara saja. Karena sejatinya Trasmusi dibentuk untuk menambah PAD Kota Palembang namun berdasarkan informasi tersebut transmusi justru merugi.

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article