Salam Redaksi, Puji Syukur Kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya era Reformasi dan kebebasan Pers telah dibuka oleh pemerintah, sehingga memungkinkan bagi perusaan Pers dan penerbitan untuk bersaing secara sehat dan sportif menerbitkan berbagi media cetak dan elektronik. Semua itu tiada lain ingin menyajikan informasi dan berita kepada masyarakat sekaligus sebagai Sosial kontrol bagi pelaksana pembangunan Nasional. Sebagi salah satu media informasi dan berita yang diterbitkan secara nasional dan menitikberatkan Fungsi Sosial kontrol di daerah khususnya dan Umumnya Indonesia Maka PT. KOMERING PELITA HARAPAN menerbitkan Surat Kabar dengan nama PELITA SUMATERA dan media online pelitasumatera. id berupaya untuk tampil menarik dengan bobot isi yang baik dan benar (Check & Balance) agar dapat menarik simpati pembacanya, tentu dengan mutu dan kualitas penulisan yang benar, akurat, tanggung jawab, handal dan dapat dipertanggung jawabkan. Perkembangan dunia pers dalam era globalisasi ini sangatlah pesat, terutama pers media elektronik. Hal ini merupakan tantangan bagi pers media cetak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi melalui media cetak masih sangat menonjol. Terbukti dengan banyaknya jumlah surat kabar yang beredar dipasaran, hal ini menandakan bahwa pers media cetak dan online diminati masyarakat luas. Perusahaan pers media cetak dan online memiliki prospek multi bisnis, karena saat ini koran tidak lagi menjadi konsumsi masyarakat di perkotaan semata, tetapi telah menjadi kebutuhan sarana informasi bagi masyarakat di tanah air. dilain hal bisnis surat kabar menghadapi tantangan arus globalisasi informasi dan transformasi sehingga perlu pengelolaan perusahaan yang serius Seiring dengan perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam era reformasi ini, telah mendorong perusahaan pers berlombalomba menerbitkan media cetak baru (surat kabar harian, tabloid/ majalah mingguan dll). Ini menandakan bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagai media penyebar informasi semata, tapi pers telah menjadi suatu industri yang sangat menguntungkan, sebab perkembangan dunia pers selain berlomba dalam persaingan bisnis namun yang terpenting adalah merupakan fungsi social control sertra pembawa suara persatuan dan pembaharuan sosial ekonomi budaya, hukum pertahanan dan keamanan serta kehadiran pers media cetak dalam tatanan nasional dapat mengawal kecerdasan masyarakat yang demokratis.
Salam Redaksi, Puji Syukur Kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya era Reformasi dan kebebasan Pers telah dibuka oleh pemerintah, sehingga memungkinkan bagi perusaan Pers dan penerbitan untuk bersaing secara sehat dan sportif menerbitkan berbagi media cetak dan elektronik. Semua itu tiada lain ingin menyajikan informasi dan berita kepada masyarakat sekaligus sebagai Sosial kontrol bagi pelaksana pembangunan Nasional. Sebagi salah satu media informasi dan berita yang diterbitkan secara nasional dan menitikberatkan Fungsi Sosial kontrol di daerah khususnya dan Umumnya Indonesia Maka PT. KOMERING PELITA HARAPAN menerbitkan Surat Kabar dengan nama PELITA SUMATERA dan media online pelitasumatera. id berupaya untuk tampil menarik dengan bobot isi yang baik dan benar (Check & Balance) agar dapat menarik simpati pembacanya, tentu dengan mutu dan kualitas penulisan yang benar, akurat, tanggung jawab, handal dan dapat dipertanggung jawabkan. Perkembangan dunia pers dalam era globalisasi ini sangatlah pesat, terutama pers media elektronik. Hal ini merupakan tantangan bagi pers media cetak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat terhadap informasi melalui media cetak masih sangat menonjol. Terbukti dengan banyaknya jumlah surat kabar yang beredar dipasaran, hal ini menandakan bahwa pers media cetak dan online diminati masyarakat luas. Perusahaan pers media cetak dan online memiliki prospek multi bisnis, karena saat ini koran tidak lagi menjadi konsumsi masyarakat di perkotaan semata, tetapi telah menjadi kebutuhan sarana informasi bagi masyarakat di tanah air. dilain hal bisnis surat kabar menghadapi tantangan arus globalisasi informasi dan transformasi sehingga perlu pengelolaan perusahaan yang serius Seiring dengan perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam era reformasi ini, telah mendorong perusahaan pers berlombalomba menerbitkan media cetak baru (surat kabar harian, tabloid/ majalah mingguan dll). Ini menandakan bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagai media penyebar informasi semata, tapi pers telah menjadi suatu industri yang sangat menguntungkan, sebab perkembangan dunia pers selain berlomba dalam persaingan bisnis namun yang terpenting adalah merupakan fungsi social control sertra pembawa suara persatuan dan pembaharuan sosial ekonomi budaya, hukum pertahanan dan keamanan serta kehadiran pers media cetak dalam tatanan nasional dapat mengawal kecerdasan masyarakat yang demokratis.

Penasehat Hukum Reynold & Tim : Minta kepada Presiden RI Joko Widodo Untuk Keadilan Hukum Pengesahan PT. Tjitajam

Jakarta, Mediainfokorupsi.com – Sidang perkara terdakwa Jahja Komar Hidayat diketuai oleh majelis hakim Agan Syarief Baharudin. SH. MH anggota Lingga Setiawan. SH. MH, dan Nyoman Suharta.SH.  Sidang terdakwa Jahja komar Hidayat dengan pasal 263 PT. Tjitajam, di PN Jaktim., Selasa 18/01/2022.

Dengan agenda pemanggilan saksi oleh JPU, namun sudah 3 kali jaksa penuntut belum siap untuk menghadir saksi dari Dirjen AHU,Ponten Cahaya Surbakti dan Lorensius.

Agenda Sidang Perkara Pidana Nomor : 926/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 adalah mendengarkan Keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) yaitu Saksi dari Dirjen AHU atas nama Pranudio, S,H., dan Saksi Ponten Cahaya Surbakti namun sampai hari ini Jaksa Penuntut Umum belum juga dapat menghadirkan Saksi tersebut, dan bahkan ini sudah ketiga kalinya sidang ditunda karena ketidaksanggupan jaksa Penuntut Umum menghadirkan Saksi dari Dirjen AHU dan Ponten Cahaya Surbakti.

Bahwasan Dirjen AHU sebagai instansi Negara seharusnya dapat taat dan tunduk pada Hukum (perintah Hakim), terlebih untuk membuat terang dan jelas terkait Sengketa PT. TJITAJAM yang telah berlangsung selama ± 22 (lebih kurang dua puluh dua) tahun.

Dan terdakwa Jahja Komar Hidajat didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dugaan Memberikan Keterangan Palsu di atas Sumpah
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 242 KUHP dan Pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, atas Laporan Polisi Tamami Imam Santoso.

Adapun Peristiwa Pidana yang disangkakan kepada Jahja Komar Hidajat adalah terkait kedudukannya selaku Direktur Utama PT. TJITAJAM pada saat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Perkara Perdata Nomor :108/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Tim, dimana Jahja Komar Hidajat selaku Direktur Utama pada saat itu berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat “PT. Tjitajam” Nomor:12 tertanggal 6 Maret 1998 yang dibuat dihadapan Notaris Elza Gazali, S.H., memberikan Kuasa kepada Daulat Saragih yang merupakan karyawan PT. TJITAJAM.

Menurut pelapor Tamami Imam Santoso, pengangkatan Jahja Komar Hidajat sebagai Direktur Utama PT. TJITAJAM berdasarkan Akta tersebut di atas tidak sah karena tidak mendapatkan pengesahan dari Dirjen AHU/ Menteri Kehakiman padahal Faktanya sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1995 tentang perseroan
terbatas, Perubahan Anggota Direksi tidak perlu mendapatkan pengesahan melainkan cukup dilaporkan dan itu merupakan tugas dari Notaris.

Selain itu, pengangkatan Jahja Komar Hidajat selaku Direktur Utama PT. TJITAJAM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT. Tjitajam” Nomor:12 tertanggal 6 Maret 1998 yang dibuat di hadapan Notaris Elza Gazali, S.H., adalah sah menurut hukum karena RUPSLB tertanggal 3 Maret 1998 dihadiri dan telah disetujui oleh seluruh pemegang saham pada saat itu, yaitu PT. Suryamega Cakrawala sebesar 2.250 Lembar Saham dan Laurensius Hendra Soedjito sebesar 250 Lembar Saham.

Dan menurut Tim Penasehat Hukum Jahja Komar Hidajat, Reynold. SH & Tim.Kehadiran Dirjen AHU dan Ponten Cahaya Surbakti dalam Persidangan ini sangat diperlukan, karena sumber permasalahan/ biang kerok Sengketa PT. TJITAJAM adalah Ponten Cahaya Surbakti yang menggunakan Akta yang diduga Tidak Benar/ diduga Palsu yaitu Akta Nomor:29 tahun 2002 yang dibuat Notaris Nurul Huda, S.H., untuk mengaku-ngaku sebagai organ pengurus dan pemegang saham PT. TJITAJAM, yang mana tindakan tersebut didukung oleh Oknum-oknum di dalam Dirjen AHU dengan cara menerbitkan Pengesahan kepada PT. TJITAJAM versi Ponten Cahaya Surbakti tanpa adanya Jual Beli dari Pemegang Saham PT. TJITAJAM yang sah.

Yakni PT. Suryamega Cakrawala (2.250 Lembar Saham) dan Jahja Komar Hidajat (250 Lembar Saham) bisa terjadi perubahan susunan organ pengurus dan pemegang saham PT. TJITAJAM pada sistem administrasi Badan Hukum (SABH) Dirjen AHU.

Tindakan oknum di dalam Dirjen AHU masih dilakukan sampai saat ini, dimana Dirjen AHU terus menerbitkan Pengesahan terhadap Akta-akta PT. TJITAJAM versi Ponten Cahaya Surbakti, Tamami Imam Santoso, Drs.Cipto Sulistio, Ade Prasetyo, dkk padahal diketahuinya.

PT. TJITAJAM yang sah menurut Hukum berdasarkan 9 (Sembilan) Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) yang mengabulkan Pokok Perkara dan bahkan telah dilakukan eksekusi adalah PT. TJITAJAM dengan susunan organ
pengurus dan pemegang saham, sebagai berikut. Direktur : Rotendi, Komisaris : Jahja Komar Hidajat, Pemegang Saham, 1. PT. Suryamega Cakrawala : 2.250 Lembar Saham 2. Jahja Komar Hidajat : 250 Lembar Saham.

Terlihat jelas Akta-akta berikut Pengesahan Dirjen AHU milik PT. TJITAJAM versi Ponten Cahaya Surbakti, Tamami Imam Santoso, Drs. Cipto Sulistio, Ade Prasetyo,. Dkk telah dinyatakan batal demi Hukum alias tidak sah oleh, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No : 108/PDT/G/1999/PN.JKT.TIM Tertanggal 27 April 2000 Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde),dan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No 79 / PDT.G/2017/PN.CBI No : 79 PDT. INT /2017/PN.CBI Tertanggal 7 September 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 146/PDT/2019/PT.BDG Tertanggal
16 Mei 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 2682 K/PDT/2019 Tertanggal 4 Oktober 2019. Yang Telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) Jo Penetapan Eksekusi No 33 / PEN.PDT/EKS.PENG/2019/PN.CBI JO NO. 79/PDT.G/2017/PN.CBI-Nomor 79/ PDT .INT/2017/PN.CBI JO NO.146/ PDT/2019/ PT .BDG.JO NO.2682 K/PDT/2018 Tertanggal 20 Agustus 2021 Jo Berita Acara Eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan Tertanggal 15 September 2021.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No :142/G/2019/PTUN.JKT.Tertanggal 19 Desember 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No 101/B/2020/ PT.TUN.JKT Tertanggal 4 Juni 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 548 K/TUN/2020 Tertanggal 14 Desember 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).

Menurut penasehat hukum Reynold. SH & Tim sudah jelas Pembajakan, Pembegalan PT. TJITAJAM yang dilakukan oleh Ponten Cahaya Surbakti, Tamami Imam Santoso,Drs.Cipto Sulistio, Ade Prasetyo, Dkk merupakan suatu bentuk praktik mafia tanah, dimana dengan dasar akta dan pengesahan AHU, Pihak-pihak pembajak,pembegal tersebut melakukan perampasan aset-aset tanah milik PT. TJITAJAM.

Hal tersebut terbukti dari adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 54/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim tertanggal 11 Juni 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung No 1420 K/PID/2015 tertanggal 31 Desember 2015 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewidsje) atas nama terpidana Ponten Cahaya Surbakti, dimana yang bersangkutan dihukum 1 (satu) tahun penjara karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penipuan” karena mengatasnamakan PT. TJITAJAM dan menjual aset PT. TJITAJAM kepada pihak lain.

Saat ini Ponten Cahaya Surbakti berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dalam rangka menjalani Eksekusi putusan
tersebut di atas, sehingga jaksa penuntut dalam Perkara a quo seharusnya dapat segera menghadapkan saksi Ponten Cahaya Surbakti ke hadapan persidangan. Berikut adalah catatan-catatan penting dari Tim Penasehat Hukum kepada para penegak Hukum dan Instansi Pemerintah.

Untuk itu kami penasehat hukum Reynold. SH & Tim meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bpk. Joko Widodo. Komitmen dalam melakukan pemberantasan mafia tanah catatan untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Prof. Yasonna Hamonangan Laoly SH.M.Sc.Ph.D.

Menindak Oknum-Oknum Yang Bermain Di dalam Pengelolaan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Pada Dirjen AHU, yang tidak
menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang mengabulkan pokok perkara
dengan masih menerbitkan Pengesahan PT TJITAJAM.Yang diajukan oleh Pihak-pihak yang telah dinyatakan kalah dan terbukti
melakukan perbuatan melawan hukum terkait pembajakan PT.TJITAJAM.

“Dimana Pihak-Pihak tersebut tetap menggunakan Akta-akta Notaris yang dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Yang Telah Inkracht tersebut di atas dan seakan mendapat restu dari Dirjen AHU untuk menerbitkan Pengesahan”.

Mengesahkan Organ Pengurus dan Pemegang Saham PT TJITAJAM. Berdasarkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
yang mengabulkan pokok perkara sebagaimana Disebutkan Di atas,catatan untuk Bapak Kapolri Komisaris Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. ST Burhanuddin SH.MH.

Untuk menghentikan segala bentuk Kriminalisasasi yang dilakukan oleh
Oknum-oknum penyidik terhadap organ pengurus dan pemegang saham PT TJITAJAM yang sah berdasarkan putusan pengadilan Yany telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas.

Dan Proses Hukum para Mafia tanah dengan modus pembajakan PT. TJITAJAM untuk merampas Aset-aset tanah perseroan seluas
kurang lebih 155 Ha, dengan cara membuat Akta-akta Notaris yang terindikasi palsu. dimana Akta- akta Notaris,berikut pengesahan AHU yang sudah dibatalkan oleh putusan Incracht, masih digunakan oleh Drs Cipto Sulistio, Tamami Imam Santoso, Ade Prasetyo untuk mengaku sebagai Pengurus dan Pemegang Saham PT TJITAJAM.

Seharusnya atas putusan Incracht mendukung dan menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Implementasikan Motto POLRI yang Prediktif, Responsibilitas dan Tranparansi Berkeadilan (PRESISI) Dalam Kasus PT TJITAJAM,.Demi tercapainya tujuan hukum.adil dalam menegakkan Hukum tanpa memandang pihak-pihak tertentu, dimana Jahja Komar Hidajat yang telah dimenangkan oleh 9 (Sembilan) putusan pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) yang mengabulkan pokok perkara dan telah dieksekusi malah dijadikan terdakwa dengan sangkaan peristiwa pidana yang tidak pernah terjadi, dan justru sebaliknya pihak pelapor
yang terbukti telah menggunakan Akta-akta yang tidak benar palsu malah terkesan dilindungi dan tidak tersentuh Hukum.

(Ali)

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -spot_img

Latest article