Korupsi Dana Covid -19 Rp61 Miliar di Minut, ini Peran dan Modus Tiga Tersangka

NASIONAL8 Dilihat

Sulut, mik – Polisi menghadirkan tiga tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana Covid-19 pada Dinas Pangan dan Setda Kabupaten Minahasa Utara  (Minut), Sulawesi Utara tahun anggaran 2020. Kejahatan ini mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai lebih dari Rp61 miliar.

 

Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan yang diterima Polda Sulut pada tanggal 24 Mei 2021. Lokasi TKP yakni di lingkungan Dinas Pangan dan Setda Kabupaten Minut, sekitar Maret 2020 silam.

 

 

“Modus operandinya yakni penyalahgunaan dana hasil refocusing untuk penanganan dampak ekonomi Covid-19,” ujarnya  didampingi Dirreskrimsus Polda Sulut Kombes Pol Nasriadi dan Kasubdit Tipikor AKBP Iwan Permadi, Selasa (15/2/2022).

 

Ketiga tersangka yakni perempuan berinisial JNM, seorang ASN warga Tikala, Kota Manado, kemudian dua pria masing-masing berinisial MMO juga seorang ASN warga Airmadidi, Minut dan SE pekerja swasta.

 

 

Modusnya yakni dalam setiap pencairan anggaran dilakukan Direktur CV Dewi berinisial SE di Bank SulutGo di Manado. Tahapan proses pencairan anggaran dilakukan bersama dengan tersangka JNM. Setelah cair, seluruh uang tersebut diserahkan kepada tersangka JNM. Atas perbuatan tersebut, SE mendapat fee dari setiap tahapan pencairan anggaran.

 

Jules menjelaskan, Pemkab Minut mengalokasikan anggaran penanganan dampak ekonomi Covid-19 kepada beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang di dalamnya terdapat dana sejumlah Rp62.750.000.000. Kemudian Setda dengan jumlah dana sebesar Rp4.987.000.000. Total dana yakni mencapai Rp67.737.000.000.

 

 

Menurutnya, proses pengadaan menggunakan satu perusahan bernama CV Dewi. Akan tetapi perusahaan tersebut hanya dipinjamkan saja dengan memberikan komitmen fee kepada Direktur CV berinisial SE oleh Kadis Pangan Kabupaten Minut saat itu yang berinisial JNM.

 

“Penyaluran bahan pangan guna penanganan dampak ekonomi pandemi Covid-19 tidak sesuai dengan rencana kebutuhan barang dan nota perusahan sehingga berdasarkan audit PKKN oleh BPKP RI Perwakilan Sulut menyatakan kegiatan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp61.021.406.385,22,” katanya.

 

 

Dalam penanganan kasus tersebut, penyidik Ditreskrimsus Polda Sulut juga telah menyita sejumlah barang bukti yakni dokumen pengadaan barang, dokumen pencairan keuangan, dokumen penyaluran bahan pangan kepada masyarakat dari semua perangkat pemerintah desa se-Kabupaten Minut. Kemudian 1 unit mobil Honda HRV warna abu-abu bernomor polisi DB 1312 FJ yang digunakan sebagai sarana mengambil dan menyimpan uang.

 

 

Selanjutnyan satu bidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Rap-rap, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minut seluas 15.708 meter persegi dan Sertifikat Hak Milik atas nama tersangka JNM.

 

Jules menerangkan, terhadap ketiga tersangka dikenakan pasal 2 dan atau 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55, pasal 56 KUHP.

 

“Ancaman hukumannya pidana mati (pasal pemberatan karena perbuatan dilakukan saat bencana non-alam) penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan atau denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar,” ucapnya.

 

Sementara itu Dirreskrimsus Polda Sulut Kombes Pol Nasriadi menambahkan, tidak menutup kemungkinan kasus ini juga turut melibatkan tersangka lain.

 

“Diketahui yang bersangkutan (JNM) merupakan mantan Kepala Dinas Pangan, (MMO) mantan Kabag Umum Setda Minut dan satu lagi SE pemilik CV Dewi. Berarti, ada pimpinan di atasnya. Ini adalah dana penanganan Covid-19, ada pemotongan seluruh instansi atau SKPD, terkumpullah sekitar Rp67 miliar lebih. Ternyata yang mereka hanya gunakan adalah sekitar Rp6 miliar dan yang Rp61 miliar itu tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

 

Lanjut Kombes Pol Nasriadi, terkait adanya tersangka lain, dia menegaskan ada.

 

“Intellectual dader-nya adalah yang memimpin saat itu, sebagai bupati saat itu, dan sekarang yang bersangkutan sedang menjalani proses pidana korupsi perkara yang berbeda, dan sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan. Kita akan periksa dan apabila memenuhi unsur pidananya kita akan jadikan dia sebagai tersangka,” katanya.

 

Kombes Pol Nasriadi mengaku miris atas kasus korupsi ini. Sebab seharusnya dana sekitar Rp61 miliar tersebut bisa digunakan oleh masyarakat Minut untuk pertumbuhan ekonomi, membeli beras, sembako guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang terdampak ekonomi karena tidak bekerja akibat pandemi.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *