Kemenkumham Penempatan Pegawai Atau Promosi Jabatan  Sesuai Mekanisme

Jakarta, Mediainfokorupsi.com –  Penempatan pegawai atau promosi jabatan di lingkungan Kemenkumham selama ini sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan seleksi yang cukup ketat dari tingkat kantor wilayah (Kanwil) sampai pusat.

Karo Kepegawaian Kemenkumham Sutrisno terkait ada pegawai yang terkena sanksi disiplin namun mendapat promosi jabatan kepada awak mediainfokorupsi di Jakarta, Selasa (22/2).

”Sebenarnya dalam penempatan pegawai di Kemenkumham itu sesuai dengan mekanisme berlaku dan hasil tim penilai kerja dari tingkat daerah sampai pusat. ”Ungkapnya.

Mantan Kanwil Imigrasi Sumatra Utara ini mengatakan bahwa,  proses penempatan dan promosi jabatan pegawai itu ada tiga tahapan dari tim penilai kerja mulai dari kanwil sampai pusat. Tingkat kanwil atau TPK III terlebih dahlu merapatkan secara internal sebelum pegawai-pegawai mana saja mau dipromosikan atau dimutasi dari satu tempat ke tempat lain atau dari daerah ke pusat.

”Hasil internal Kanwil tersebut lalu dibawa ke Direktorat Jenderal Pemasyarakat (Dirjenpas) dan Dirjen Imigrasi atau TPK II untuk dilakukan pembahasan ulang, apakah pegawai tersebut pantas atau tidak diusulkan ke Kemenkumham,” ujar Sutrisno.

Setelah lolos di seleksi tahapan di Direktorat Jenderal, lanjutnya, usulan tersebut lalu dibawa ke TPK 1 atau Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham untuk dirapat kembali secara bersama-sama.

”Sebelum penerbitan SK mutasi itu dikeluarkan kita pastikan terlebih dahulu apakah pegawai yang diusulkan tersebut pernah dihukum displin atau ada masalah. Kalau ada arahan dari inspektorat atau temuan, maka pegawai yang diusulkan tersebut langsung kita coret,” ungkap Sutrisno.

Sutrisno juga tidak menapik bahwa ada pegawai yang sebelumnya terkena sanksi displin mendapat promosi jabatan. Informasi itu sangat betul sekali karena pegawai tersebut telah selesai menjalani hukuman yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Masak tidak dikasih terus mandat untuk menjabat meski sudah selesai menjalani hukuman. Artinya promosi atau penempatan jabatan itu sesuai mekanisme yang berlaku. Tidak ada tiba-tiba muncul namanya dan keluar SK baru,” kata Sutrisno.

Sementara itu, Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti menyatakan proses pengusulan hingga keluarnya SK tersebut sudah dilakukan sesuai dengan peraturan dari Kemenkumham dan Dirjenpas.

“Adanya ketidakpuasan atau koreksi dari masyarakat atau kelompok tersebut menjadi bahan masukan dan evaluasi. Tentunya apabila ditemukan adanya kesalahan atau langkah yang menyalahi peraturan akan ada penerapan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” Tutup Rika

(Red)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *