Pengunduran Diri PPTK Muara Enim Diduga Karena Fee Proyek Akibatkan Pekerjaan Amburadul

NASIONAL6 Dilihat

PALEMBANG, MIK – Di kabarkan puluhan PPK dan PPTK di Dinas PUPR Muara Enim mengundurkan diri, Selasa 15 Februari 2022 karena tidak adanya pembelaan dan perlindungan hukum terhadap mereka tersandung permasalahan hukum dalam menjalankan tugas selaku PPK dan PPTK. Ketakutan para PPTK ini sebenarnya bukan karena tidak adanya pendampingan hukum tetapi karena akan adanya potensi hukum yang akan mereka hadapi menurut pendapat K MAKI.

 

“Potensi hukum ini dampak fee proyek dimana produk yang di hasilkan pastinya tidak akan sesuai kontrak karena pengurangan speaks untuk menutupi kerugian akibat fee proyek”, ujar Koordinator K MAKI Bony Balitong. Saptu 26/02/2022

 

“Oleh karenanya mereka menjadi takut karena pendampingan hukum bukanlah solusi kalau barang atau produk yg di hasilkan tidak sesuai kontrak”, papar Bony Balitong.

 

“Solusi yang paling tepat adalah memberikan mereka kuasa penuh atas pelaksanaan pekerjaan termasuk tidak menandatangi progres fisik bila pekerjaan amburadul”, jelas Bony Balitong.

 

“Namun yang kami dengar dari cerita PPTK bahwa kontraktor sangat berkuasa dan punya hak paksa karena mereka bayar fee dan biasanya sangat dekat petinggi Pemerintahan”, ujar BONY Balitong

 

“Orang nikmati duit fee sementara PPTK menghadapi proyek yang pasti bermasalah karena mutu dengan dimensi proyek pasti tidak sesuai kontrak”, pungkas Bony Balitong.

 

Sementara Deputy K MAKI berpendapat yang tidak jauh berbeda, ‘PPTK selalu akan menjadi korban karena bertanggung jawab terkait fisik dan keuangan proyek”, kata Feri Kurniawan Deputy K MAKI.

“Fee proyek sudah menjadi rahasia umum dan bagian dari aturan pengadaan barang jasa Pemerintah Daerah”, jelas Feri Kurniawan.

 

“Total fee proyek terkadang lebih dari 20% dari nilai kontrak plus PPN dan PPH 12,5% serta keuntungan minimalis 20% maka proyek akan terlaksana pada kisaran 40% sampai 50% dari nilai kontrak”, ujar Feri Kurniawan.

 

“Kalau ingin buktikan mari kita kroscek hasil pelaksanaan pekerjaan infrastruktur dan bisa di katakan tidak sesuai kontrak minimal 25%”, imbuh Feri Kurniawan.

 

“Kalau betul – betul di terapkan undang – undang jasa konstruksi maka tiada lagi ASN yang mau menjadi PPTK dan pengawas karena pasti akan bermasalah hukum”, pungkas Feri Kurniawan. [¥]

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *