BPI KPNPA RI Minta Mabes Eksekusi Cik Ujang Terkait Ijaza Palsu

NASIONAL6 Dilihat

Jakarta, Mik – Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mulai memeriksa dua pelapor dugaan jual beli ijazah atas nama Bupati Lahat Cik Ujang.

 

“Ada sekitar kurang lebih 12 pertanyaan yang ditanyakan kepada kami,” ujar Bambang Irawan, pelapor yang diperiksa Bareskrim Polri, di Jakarta, Rabu.

Bambang Irawan adalah Ketua Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), dan seorang pelapor lagi adalah Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Palembang Adi Bedman.

 

Mereka mengaku diperiksa kurang lebih 3 jam, mulai pukul 10.00 sampai 13.00 WIB, yang dicecar penyidik dengan belasan pertanyaan terkait dengan dugaan jual beli ijazah atas nama Cik Ujang.

 

Menurut Bambang, ada tambahan dokumen yang diserahkan dirinya kepada penyidik sehingga diyakininya penyidik bersikap objektif dan profesional.

 

“Kami juga melampirkan 21 bukti. Satu buktinya itu mengenai tanda tangan Cik Ujang sebagai Bupati Lahat,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Palembang Adi Bedman berharap penyidik serius mengusut kasus dugaan jual beli ijazah dan penggunaan gelar sarjana tanpa hak tersebut.

 

“Harapan kami pihak kepolisian serius mengungkap kasus ini. Ini mencederai dunia pendidikan di Indonesia, terutama di Sumsel. Ini demi keadilan dan biar kasus serupa tidak terulang kembali pada masa depan dan kampus lain,” katanya.

 

Sebelumnya, sejumlah organisasi aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Organisasi Kepemudaan Sumatera Selatan Bersatu (OKSB) melaporkan Bupati Lahat Cik Ujang ke Mabes Polri pada hari Rabu (4/11).

Menyikapi hal ini, Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran RI (BPI KPNPA RI) meminta kepada Mabes Polri untuk segera melakukan eksekusi terhadap cek ujang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi mengeluarkan keputusan terkait status ijazah Strata Satu (S1) gelar Sarjana Hukum atas nama Bupati Lahat Cik Ujang.

 

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen DiktiKemendikbud Aris Junaidi mengatakan, dirinya yang mendatangani surat putusan status tidak sah ijazah Cik Ujang tersebut. Surat tersebut ditandatangani Aris Junaidi pada 6 April 2020.

 

“Ini betul dari Direktur Belmawa, saya sendiri. Betul (saya yang tanda tangan surat itu yang menyatakan ijazah Bupati Lahat tidak sah),” kata Aris saat dihubungi, Senin (21/9/2020). (BISA DIKLIK: Kasus Penggelapan Rp 1,7 miliar, Aipda D-S Dilaporkan Lagi ke Propam Polda Sumsel )

 

Surat putusan Kemendikbud perihal status ijzah Cik Ujang tersebut bernomor 461/E2/TU/2020 dan ditujukan kepada Koordinator Forum Nasional Jurnalis Indonesia (FNJI). (BACA JUGA: Pria yang Terobos Gerbang Mapolresta Tasikmalaya Jadi Tersangka )

 

Dalam surat itu disebutkan bahwa ijazah yang dikeluarkan Universitas Sjakhyakirti Palembang Dan Kopertis Wilayah II Sumatra Selatan pada 2013 silam itu tidak sah karena bertentangan dengan surat Direktur Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 595/D5.1/T/2007. Sebab, Kemendikbud melarang penyelenggaraan pendidikan model “kelas jauh dan kelas Sabtu-Minggu”.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *