Dana Hibah untuk Kejari Makassar Disebut Dapat Pengaruhi Independensi, Danny: Sesuai Permintaan dalam Proposal

NASIONAL25 Dilihat

MAKASAR, MIK – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memberikan penjelasan terkait dana hibah untuk Kantor Kejaksaan Negeri Makassar.

 

Diketahui Pemerintah Kota Makassar menyiapkan anggaran sekitar Rp7 Miliar untuk pembangunan interior dan pengadaan meubelair Kantor Kejari.

Penganggaran itupun telah masuk tahu tender dengan sumber anggaran dari APBD 2022

Dia mengatakan, dana hibah yang digelontorkan tersebut merupakan kelanjutan dari dana hibah sebelumnya.

“Begini, kita kalau kasih hibah orang harus tuntas. Kemarin kan banyak hal yang tidak tuntas. Makanya kita tuntaskan. Jangan kita kasih dana hibah  tidak tuntas,” katanya, Minggu, (26/2/2022).

Dia mengatakan, pengangguran tersebut sesuai dengan permintaan dalam proposal.

“Saya kira ini sesuai permintaan. Kecuali kita yang. Itukan dari proposal. Bukan kami yang menawarkan ke mereka. Jadi kan lain. Beda. Semua itukan hibah itu proposal. Hibah untuk Polrestabes, hibah dari dandim, hibah dari kejari sama. Itu semua dari proposal,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengamat Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Negara Universitas Patria Artha Makassar, Bastian Lubis mengatakan, pemberian dana hibah sah-sah saja untuk ke pemerintah pusat maupun swasta.

Hanya saja menurutnya itu terlalu berlebihan jika urusan wajib di internal Pemkot Makassar sendiri belum terpenuhi.

“Rasanya agak lucu-lucu juga ya kebijakan Pemkot Makassar yang lebih berpihak kepada instasi vertikal untuk membangun gedung baru Kejari Makassar sampai dengan interior dan mobiler,” katanya kepada Fajar.co.id, Rabu, (23/2/2022).

Padahal kata dia, kantor dinas lingkup pemerintah kota Makassar sendiri masih sangat memprihatinkan.

Rektor Universitas Patria Artha (UPA) Makassar ini khawatir pemberian dana hibah itu dapat mempengaruhi independensi Kejari.

 

“Diharapkan setelah berfungsi kantor kejarinya tetap bisa independen dalam menyikapi dugaan korupsi di pemkot Makassar yang diduga masih banyak kasus-kasus yang belum diungkap,” ujarnya.

Di sisi lain kata Bastian, jika ditelisik lebih lanjut lagi, salah satu fungsi APBD adalah fungsi distribusi yang merupakan kebijakan APBD harus memperhatikan keadilan dan kepatutan serta fungsi stabilitas guna menjaga keseimbangan fundamental perekonomian di daerahnya.

Diketahui, berdasarkan laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Makassar, ada dua paket dana hibah untuk Kejari.

Pertama, belanja hibah barang kepada pemerintah pusat pekerjaan interior Kantor Kejaksaan Negeri Makassar dengan nilai pagu Rp 1.806.000.000,00 dan nilai HPS Rp. 1.575.051.504,05.

Kedua, paket belanja hibah barang kepada pemerintah pusat pengadaan meubelair Kantor Kejaksaan Negeri Makassar dengan nilai pagu Rp5.301.900.000,00 dan nilai HPS Rp4.629.988.539,29.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *