Inspektorat Pemda tidak Efektif di Bawah Kepala Daerah

JAKARTA, MIK – KEMENTERIAN Dalam Negeri menilai tidak maksimalnya pengawasan aparat intern pengawas pemerintah (APIP) di daerah mencegah korupsi lantaran persoalan kelembagaan. Menurut Kemendagri, idealnya inspektorat provinsi ditarik ke pusat sedangkan inspektorat pemkab/pemkot ke tingkat provinsi agar bisa tercipta independensi dalam pengawasan.

“Selama APIP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah, selama itu pula tidak akan efektif. Apalagi independensi, tidak akan pernah independen,” kata Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simajuntak dalam webinar yang digelar Stranas Pencegahan Korupsi, Senin (1/11).

Menurut Tumpak, banyak hambatan APIP untuk mengawal akuntabilitas pemerintahan di daerah. Dia turut menyinggung, pada 2017 ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyurati Presiden terkait penguatan APIP. Kemendagri pun mengusulkan penarikan organ APIP ke tingkat lebih tinggi.

“Maka solusinya menurut kami dulu pernah diwacanakan APIP di kabupaten/kota ditarik menjadi organ provinsi. APIP provinsi ditarik menjadi organnya menteri atau pusat,” imbuhnya.

Untuk persoalan anggaran, Tumpak mengatakan pemda memang kerap mengalokasikan dana yang minim. Padahal, imbuhnya, sudah ada peraturan Mendagri pada 2019 terkait pedoman APBD yang di dalamnya ada ketentuan alokasi anggaran pengawasan dihitung berdasarkan total belanja daerah.

“Saya yakin belum ada daerah yang bisa memenuhinya apalagi memang 2019, 2020, kita dilanda pandemi covid-19 sehingga ada refocusing dan realokasi anggaran. Sebelum pandemi pun anggaran pengawasan selalu rendah,” tuturnya.

Mengenai hambatan sumber daya manusia (SDM), Tumpak mengatakan sudah ada PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. PP itu juga terkait pengangkatan, pemberhentian, serta mutasi pimpinan inspektorat.”Sudah dibuat PP Nomor 72 Tahun 2019 untuk mengatasi kekurangan sisi SDM. Tapi kami melihat sejauh ini kurang efektif karena masih banyak kepala daerah yang mengangkat terlebih dulu baru meminta persetujuan ke Kemendagri. Capek juga kita menegur-negurnya,” kata Tumpak.

Kepala Daerah Kini Tak Bisa Intervensi Inspektorat dalam Investigasi Korupsi

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menyatakan, terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memperkuat kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di pemerintah daerah (Pemda).

 

Dengan demkian, kepala daerah tak lagi bisa mengintervensi inspektorat daerah saat menginvestigasi kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah khususnya dalam hal penganggaran.

 

Melalui PP ini, pula ada penambahan satu pejabat eselon III untuk investigasi

 

“Ada penambahan kewenangan bagi APIP dapat melakukan pengawasan berindikasi kerugian daerah tanpa harus menunggu persetujuan kepala daerah,” kata Bahtiar melalui pesan singkat, Saat itu.

 

Menurut Bahtiar, langkah ini dilakukan dengan harapannya APIP dapat membangun FCP (fraud control plan) atau pengendalian kecurangan guna meminimalisasi korupsi, apalagi sampai terjadi operasi tangkap tangan (OTT).

“Ini sesuai prinsip internasional APIP, yakni tidak boleh dibatasi atau bebas menentukan ruang lingkup pengawasannya sendiri,” kata Bahtiar.

 

Ia menambahkan, nantinya tugas APIP tak hanya menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada kejaksaan negeri setempat, tetapi juga menganalisis LHP bersama Mendagri atau Gubernur.

 

Ke depan, pelaksanaan supervisi hasil pengawasan inspektorat daerah dilakukan bersama Mendagri bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

 

Kemudian, pengangkatan dan mutasi Inspektur Daerah termasuk pembentukan panitia seleksi dilakukan setelah konsultasi kepada Mendagri.

 

“Tujuannya agar Inspektorat Daerah dapat obyektif tanpa harus khawatir atau gamang, takut dipindah dan agar ada jaminan karir bagi seorang Inspektur dalam menjalankan tugasnya,” kata Bahtiar.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *