Satgasus Mabes Polri Cek Pendistribusian Pupuk, BPI KPNPA RI : Berikan Dampak Positif Bagi Masyarakat

muba, NASIONAL5 Dilihat

JAKARTA, MIK – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran (BPI KPNPA) mengapresiasi Satgas khusus pencegahan korupsi Mabes Polri terkait pendistribusian pupuk di PT Petrokimia Gresik. Demikan dikatakan Ketua Umum BPI KPNPA RI Tubagus Rahmad Sukendar saat dibincangi.

“Dengan adanya satgas yang melihat langsung pendistribusian ini, tentuemberikan dampak yang positid terhadap masyakat khususnya para tani di Indonesia. Karena kita ketahui akhir-akhir ini banyak masyatakat yang mengeluh terkai peredaran pupuk,” katanya.

Sebelumnya diketahui, Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi Mabes Polri  melakukan kegiatan pengecekan terkait distribusi pupuk dari PT. Petrokimia Gresik kepada sejumlah distributor, pengecer hingga ke kelompok petani.

 

Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri tersebut dipimpin langsung oleh Harun Al Rasyid. Diketahui, semasa di KPK, ia adalah eks pegawai yang dijuluki sebagai ‘Raja OTT’. Hal itu tak lepas dari kepiwaiannya menyelidiki dan menjerat para penilap duit negara.

 

Tim Satgasus Mabes Polri dalam melakukan kegiatan itu didampingi oleh Polda Jawa Timur serta Dinas dan Disperindag Pemprov Jawa Timur.

 

“Kegiatan untuk mencegah terjadinya kelangkaan pupuk dan penyelewengan pupuk bersubsidi,” kata Harun dalam keterangannya yang diterima Suara.com, Kamis (24/3/2022).

 

Cak Harun, sapaan akrabnya itu, mengatakan, bahwa kegiatan tersebut atas perintah langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Tujuannya untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi.

“Agar para petani tidak mengalami kelangkaan pupuk dan tidak ada pupuk bersubdisi diselewengkan atau diterima oleh pihak pihak yang tidak berhak,” katanya.

 

“Masalah ini akan kita (satgasus pencegahan) urai dari hulu ke hilir dulu dan ada yang dari hilir ke hulu. Kami akan melihat hubungan kerja dan alurnya seperti apa dengan kata lain integrasi bisnis dan usaha ini seperti apa terlebih dahulu,” imbuh dia.

 

 

Kata dia, dengan E-RDKK yang berupa pengajuan dari Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) data-datanya tentu akan dicermati dan diteliti di Dinas Pertanian kabupaten dan kota.

 

“Agar dalam pengajuannya juga tidak ada manipulasi manipulasi,” ucap Harun.

 

Ia menegaskan Tim Satgasus Mabes Polri tentu akan sangat komprehensif melihat dan mengkaji produksi dalam melakukan distribusi pupuk.

 

“Sehingga diharapkan tidak akan adalagi kelangkaan dan penyelewengan pupuk bersubsidi,” katanya menambahkan.

 

 

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *