Dugaan Pungutan Uang Pelantikan Kades Oku Timur Rp5 Juta, BPI KPNPA RI Lakukan Investigasi Mendalam

NASIONAL, oku timur30 Dilihat

OKUT, MIK – Merebaknya informasi dari beberapa kepala desa  hasil Pilkades di oku timur yang dilantik secara bertahap oleh Bupati Oku Timur, beredar rumor  terkait adanya Pemungutan uang  pelantikan 210 kepala desa di OKU Timur menjadi perhatian dari Ikatan Wartawan Online (IWO) OKU Timur.

Sebab Pilkades OKU Timur sudah dialokasikan anggaran sebesar Rp 11 miliar. “Alokasi anggaran Pilkades sebesar Rp 11 miliar dari APBD apakah masih kurang? sehingga harus dibebankan kepada kades terpilih?” Ungkap Triangga selaku Ketua IWO OKU Timur.

IWO OKU Timur menilai pemungutan uang sebesar Rp 5 juta dengan dalih untuk membayar kegiatan seremonial pelantikan Kepala Desa sudah menyalahi perbup No. 8 Tahun 2017.  “Dalam pasal 8 Perbup tersebut sudah disebut alokasi APBD diperuntukkan untuk tahapan pilkades, dari tahapan proses pendaftaran hingga pelantikan.”

Jika memang benar pungutan   sebesar Rp 5 juta  perkades  dari total  210 kades yang dilantik  maka diperkirakan mencapai Rp 1 miliar lebih. Padahal dalam alokasi anggaran sebesar Rp 11 miliar  sudah termasuk dalam tahapan pilkades  yang meliputi dari tahapan seleksi hingga pelantikan.  “Seperti halnya ditegaskan oleh Kabag Hukum bahwa tahapan pilkades meliputi hingga ke pelantikan kepala desa. Pertanyaannya ke mana dana  Rp 11 miliar kok sampai harus merogoh kocek Rp 5 juta per kepala desa yang dilantik.”

Untuk itu IWO OKU Timur mendesak BPKP/BPK dan Inspektorat  OKU Timur untuk melakukan Audit terhadap penggunaan anggaran Rp 11 miliar. “Kalau perlu dirilis ke publik terkait alokasi anggaran itu, jangan sampai jadi bancakan korupsi.

Pemilihan kepala desa ini, berpijak pada Peraturan Bupati OKU Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak. Pijakan hukum lainnya yaitu Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang tata cara pemilihan kepala desa,katanya.

Berdasarkan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Pada pasal 34 ayat No 6 disebutkan “Biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dengan rincian  biaya yang ditanggung APBD Kabupaten/Kota itu berupa: pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan”.

Kapolres OKU Timur AKBP Dalizon, SIK, MH, menghimbau agar calon Kepala Desa yang merasa dirugikan dengan pungutan uang tersebut untuk segera melaporkan kepihak yang berwajib, Rabu (10/02).

Menurut Kapolres OKU Timur, biaya Pilkades sudah ada dari APBD bahkan angkanya cukup besar mencapai Rp.11 miliar. Karena itu tidak ada alasan bagi panitia untuk memungut maupun meminta uang kepada calon Kades.

“Jika ada calon merasa dirugikan dengan dimintai uang dengan alasan tertentu, sebaiknya segera melapor dan calon juga harus kristis mempertanyakan apa alasan panitia meminta uang kepada calon untuk pelaksanaan pemilihan Kades,”tegasnya.

Menjelang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2021 di Bumi Sebiduk Sehaluan. Polres OKU menggelar kegiatan Coaching Clinic dalam Rangka Penegakkan Hukum Pilkades yang berlangsung di Aula belakang Mapolres OKU Timur, Kegiatan Coching Clinic dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres OKU Timur AKP I Putu Suryawan, SH, SIK

Sebelumnya Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD OKU Timur, Hendri Nursandi juga menjelaskan, Pilkades tahun ini sudah dianggarkan melalui APBD sebesar Rp 11 miliar. Bantuan anggaran tapi itu bukan berupa uang namun berupa barang.

“Dana bantuan tersebut untuk 223 desa akan menggelar Pilkades. Adapun yang dibiayai APBD antara lain, untuk pengamanan, kotak suara, surat suara, honor panitia, pengawas desa, surat undangan hingga pelantikan Pilkades tidak dipungut biaya lagi,”imbuhnya.

Hal ini pun mendapat cepat dari Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran (BPI KPNPA) RI. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat BPI akan melakukan investigasi kendalam terkait informasi yang beredar ini.

“Kita akan melakukan investigasi, setelah itu akan kita laporkan,” kata ketua investigasi BPI KPNPA RI DPW Sumsel

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *