Penasehat Hukum Warga PATUAN ANGIE NAINGGOLAN.SH Angkat Bicara : Pihak Apartemen Signature Park Eksekusi Tanpa Putusan Pengadilan Kerahkan TNI Polri Dan Sat Pol PP Walikota Jakarta Timur Ada Apa ???

Jakarta,Mediainfokorupsi.com – Pada Senin 28/3/2022. Permasalahan lahan di lingkungan kelurahan Cawang kecamatan kramat jati kota madya jakarta timur. Mengaku KSO yang menjual pada walikota jakarta timur seharga 33 juta permeter diketahui padahal lahan ini sudah dihuni oleh masyarakat tinggal semenjak dari kakek nenek nya dari tahun 1938 yang diketahui Ketua RW 01 bapak Muhammad Somad yang didampingi oleh ketua RT 04 dan RT 05 kelurahan cawang kecamatan kramat jati kota madya jakarta timur.

Saat mediainfokorupsi wawancarai  Ketua RW 01 bapak Muhammad Somad kami tidak ada urusan dengan aparat TNI dan Polri juga Sat Pol PP. Pada intinya harapan kami sebagai warga selesaikan dulu dengan warga dan ekses dan duduk bareng,saat ini yang sangat kami merasa terganggu ada saluran limbah dari apartemen SIGNATURE keluar kepemungkinan warga yang masih dihuni, Ujar Pak RW Somat

“Sepengetahuan RW 01 dan masyarakat belum pernah dijual-belikan kepada siapapun dan mereka KSO sudah memiliki dan tidak pernah ganti rugikan kepada masyarakat yang menghuni lahan sepeserpun lokasi yang tinggal disini sekitar 80 Kk luas sekitar ± 7 Hektar” Ungkap Somat.

(Inilah gambar rumah warga saat ini yang sangat mengenaskan pemandangan yang menyedihkan)

Ditambahkan oleh salah satu warga kasiman kalau dulunya daerah ini sangat tinggi terlihat jelas ada 4 rumah yang terendam air limbah dari apartemen terlihat sangat mengenaskan, kami siap mati untuk mempertahankan lahan kami dan rumah kami yang lama kami huni semenjak kakek buyut kami, Ucapnya.

Dan kami juga mewawancarai Penasehat hukum Warga PATUAN ANGIE NAINGGOLAN. SH.Menyatakan Disini karena walikota dengan KSO memaksakan untuk mengerjakan tanah masyarakat yang ini, kalo kita bisa liat nih yang dibelakang ini mau dibuat untuk Drainase (pembuangan limbah) dari apartemen SINAGTURE PARK. Sementara ini milik masyarakat belum di bayar begitu,terakhir kami rapat di Walikota tanggal 8 Maret 2022.

Disitu aja saya sudah keberatan, mengapa ini koordinasi pengamanan seharusnya pemerintah Walikota Jakarta timur memediasi antar pengusaha apartemen dengan masyarakat, bukan koordinasi pengamanan dari situ saja sudah salah, isi rapat juga memang tidak ada solusi karena solusinya harus koordinasi dengan masyarakat,masalahnya sekarang disini banyak TNI, Polri, Satpol PP, ada urusan apa mereka datang kemari, ini kan bukan ranah putusan pengadilan untuk dieksekusi. Ini Ranah untuk kepentingan pengusaha apartemen, kepentingan apartemen, apalagi mereka dipengadilan sudah mengakui ini bukan tanahnya, bukan miliknya lalu mereka mau bekerja disini, ini kan pemaksaan.

Maka saya katakan kami curiga dengan Walikota Jakarta Timur, ada apa Walikota Jakarta Timur memaksakan untuk melakukan eksekusi ini? Padahal ya mereka pihak di pengadilan, mereka tau bermasalah, mengapa mereka ambisi untuk mengeksekusi ini?mengapa tidak Walikota memediasi saja antar pengusaha apartemen Signature Park dengan masyarakat. Begitu dong seharusnya, lalu apalagi mereka mau bekerja hari ini, maka kita jaga-jaga.

Masyarakat sudah siap mati, siap dikubur disini, mereka sudah siap statement. Kalo mereka nggak dibayar tanahnya mereka siap untuk di kubur disini, lalu nggak bisa pengusaha yang namanya pemerintah atau aparat keamanan untuk kepentingan sendiri, Pemerintah harus ada ditengah! Pemerintah atau negara tapi pengusaha juga jangan mengintimidasi warga, jangan mendiskriminasi warga, jangan merugikan warga, nah ini yang tidak kita mau gitu lho.

Kami kecewa sebagai kuasa hukum warga ya, bahwa Walikota memaksakan untuk mengerjakan yang objek wisatanya sedang di pengadilan yang objek sengketanya masih dipengadilan, kami curiga ada apa ini?walikota ambisius mengerjakan ini, betul mereka mempunyai persoalannya adalah tanahnya sedang bermasalah bukan izin mengerjakan yang kami tuntut tanahnya itu bayar dulu kepada masyarakat, itu yang kami tuntut itu yang kami minta masyarakat gitu lho.

Jadi apartemen ini sedang saya gugat dipengadilan, sertifikat nya bermasalah jadi disini saya berpikir banyak disini keterlibatan mafia tanah, oleh karena itu seharusnya dengan adanya terkait pemerintah masuk ke ranah pengadilan sebagai pihak seharusnya pemerintah berfikir bagaimana memediasi antar pengusaha apartemen dengan masyarakat. Tapi apa yang terjadi penekanan demi penekanan, penggusuran bukan 1x, 2x tapi sudah 4x, ini juga mau ke 5x. sekarang kalau mereka bawa aparat, bawa TNI, mau nakutin masyarakat? masyarakat tidak pernah takut, mereka punya statement disini. bukan begitu pak RW? “betul” kata pak RW

Jadi saya harap juga teman-teman media mohon ini sebagai perlindungan hukum dari kami, pengacara masyarakat agar ini sampai ke presiden juga jangan semena-mena, Walikota semena-mena, Walikota ambisius tidak membikin rakyat kecil ini harus disampaikan, itu dulu dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak RW sedikit,Ungkap Patuan .

Mediasi itu mereka ngakuin ini tanahnya, tapi mereka mengerjakan hari ini, tapi mereka aparatnya sudah pada pergi semua. Karena saya undang semua teman wartawan supaya blow up sampai ke presiden. Kalau mereka melakukan kesewenangan, mereka Walikota rupanya sudah melakukan kesewenangan, ini ga boleh ini masyarakat ini, binatang apa ini? ini semua manusia hidup disini, yang punya harga diri, punya hak untuk hidup layak jadi bebaskan saja bayar, ini mereka belum bayar, apartemen belum membayar kepada masyarakat, jadi kami kuasa hukum didepan membela masyarakat didepan disini.

Nah itu dia, KSO apartemen ini sudah jual kepemerintahan, kewajibannya sebagai pasum apartemen ini. diserahkan itu, termasuk ini yang mau dikerjakan, pertaannya sejak kapan KSO punya uang? dari mana mereka punya tanah? memberikan fasilitas pasum kepada pemerintah sebagai kewajibannya sebagai pengusaha, darimana? itu persoalannya ini yang masyarakat tuntut agar dibayar.
Ini sudah saya kasih tau surat saya sudah di Walikota, yang pemerintah itu tanahnya tanah bermasalah, tanah masyarakat sudah mulai dari 1938 disini, mulai dari kakek mereka disini lalu KSO mengambil tanah disini, tanpa bayar lalu dijual ke pemerintah bahwa kami melaksanan kewajiban kami sebagai fasos ( fasilitas sosial ) fasum ( fasilitas umum ) nah bayar dulu ke masyarakat ini belum dibayar ini keberatan kita. Makanya kita kecewa dengan Walikota Jakarta Timur, ada apa dengan Walikota Jakarta Timur, betul ada izin dari pemerintah DKI, Pemerintah Daerah sudah datang, sudah ada, itu kami nggak sangkal, persoalannya objek sengketanya itu sedang bermasalah di pengadilan, objek itu milik masyarakat itu belum dibayar oleh KSO, itu persoalannya.

Disini ada ±100 KK, itu 2 RT, luas tanahnya sudah tertera dari sengketa ini ±1000 M. Ini sudah di mediasi dari pengadilan, nah ini hasilnya ya, ini bunyinya “Bahwa tanah yang disengketakan oleh penggugat berada di lokasi luar tanah penggugat bahwa serifikat HDB 219, tergugat 2 jika keberatan proposal mediasi ini dikaitkan dihubungkan dengan kebijakan perkara No.229” itu yang mereka disana sebrang sana tapi yang kita masalah kan ini, dengan apartemen sertifikat nya sedang bermasalah yang sedang kita gugat kan begitu. Saya perdata buktikan dulu PMH nya, perbuatan hukum nya nanti kemudian baru di PTUN. Kalo saya melakukan gugatan kepada itu karena sudah kadaluarsa, jadi tidak bisa saya lakukan, jadi saya lakukan perdatanya dulu membuktikan perbuatan hukumnya nah ini, sangat lucu ini tidak diakui tapi mereka mau pekerjakan hari ini, ini apa? maksudnya apa keterlibatan Walikota? Walikota begitu ambisius tidak memikirkan rakyat kecil, ini kita curiga begitu, Tutup Patuan.

(Ali)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *