Kasus Pengrusakan Hutan, Kejari Lahat Elsekusi PT LPPBJ Denda Rp20 M

NASIONAL4 Dilihat

Bertempat di Kantor Bank BRI Cabang Lahat sekira pukul 16.00 WIB, Kepala Kejaksaan Negeri Lahat, Nilawati, SH., MH didampingi Kasi Pidum Kejari Lahat, Frans Mona, SH.,MH sebagai ketua tim Jaksa Eksekutor bersama JPU, M. Abby Habibullah, SH telah melaksanakan Eksekusi Pidana Denda Sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh Milyar Rupiah)

 

Eksekusi tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2439K/Pid.sus/2021 dan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan terhadap terpidana Korporasi PT. Lahat Pulau Pinang Bara Jaya dalam perkara melanggar Pasal 89 ayat (2) UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan Hutan, Rabu (5 April 2022)

 

Sebelumnya pernah diberitakan Tersangka selaku Direktur Utama Lahat Pulau Pinang Bara Jaya [ LPPBJ] perusahaan bergerak dibidang tambang batubara IUP nya di Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.

 

Kasus ini bermula berdasarkan surat laporan nomor : LP/ A/ 0183/ III/ 2020 /Bareskrim tertanggal 31 maret 2020 bahwa pihak tipidter mabes polri melakukan penyidikan adanya dugaan pelanggaran pengrusakan hutan.

 

Sehingga pihak penyidik menetapkan tesangka berdasarkan dari hasil penyidikan dugaan tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 89 ayat [1] dan atau pasal 97ayat [1] dan atau ayat [2] jo pasal 25 Undang – Undang Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pengerusakan hutan yaitu merambah kawasan hutan lindung isau-isau tanpa izin dari menteri di desa Geramat Kecamatan Merapi Selatan.

 

Terdakwa selaku Direktur Utama Lahat Pulau Pinang Bara Jaya berdasarkan putusan Mahkamah Agung divonis  bersalah.

 

Kasi Pidum Kejari Lahat, Frans Mona, SH.,MH  saat itu menjelaskan, terdakwa Muhammad Darmansyah selaku Direktur PT.LPPBJ dan perusahaan PT. LPPBJ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana memboyong alat alat berat lainnya, untuk mengangkut hasil tambang dalam

kawasan hutan tanpa izin dari Menteri Untuk itu.

 

Dalam keputusan Kasasi

MA menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Darmansyah dengan pidana

penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

 

Tidak itu saja, ditegaskannya, Perusahaan PT. LPPBJ juga dinyatakan terbukti bersalah pada putusan Kasasi Mahkamah Agung dan dikenakan pidana denda sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan, maka asset dan harta PT. LPPBJ akan disita jaksa dan akan dijual lelang untuk membayar denda.

 

“Nah, apabila pihak Perusahaan tidak membayar pidana denda sesuai keputusan Kasasi Mahkamah Agung, maka Jaksa akan melakukan lelang aset perusahaan” jelasnya.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *