Pengusaha Ancam Boikot Minyak Goreng Subsidi, MAKI Minta Pemerintah Lakukan Tiga Hal Ini

NASIONAL5 Dilihat

Jakarta, Mik – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta pemerintah bersikap tegas menyikapi ancaman pengusaha menarik diri dari program minyak goreng subsidi.

Ancaman keluar dari program penyaluran minyak goreng curah disampaikan pengusaha pasca penetapan tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunanya oleh Kejaksaan Agung.

“Cabut hak guna usaha lahan perkebunan dan ijin usaha perkebunan pengusaha sawit yang mengancam boikot program minyak goreng subsidi,” kata Kordinator MAKI Boyamin Saiman melalui pesan elektronik kepada Akurat, Jumat (22/4/2022).

Boyamin mengatakan haruslah disadari bahwa perkebunan sawit seluas 9 juta hektar milik swasta sebenarnya adalah milik negara karena asalnya dari alih fungsi hutan atau pembebasan lahan atas ijin pemerintah. Jadi semestinya, para pengusaha harus taat dan patuh aturan dalam menjalankan bisnisnya serta tidak ada tempat untuk main ancam program pemerintah dalam.

“Dalam program subsidi minyak goreng, pemerintah telah berbaik hati mengganti biaya sehingga pengusaha tetap untung, pengusaha tetap tidak merugi. Janganlah air susu dibalas air tuba,” katanya.

Selain mencabut hak guna usaha lahan dan ijin usaha perkebunan pengusaha sawit, pemerintah harus mencabut ijin ekpor pengusaha crude palm oil atau CPO yang terbukti nakal. Boyamin mengingatkan selama ini Pemerintah telah memberikan fasilitas ekpor kepada pengusaha CPO sehingga mereka bisa memperoleh keuntungan ratusan triliun sejak puluhan tahun lalu, namun justru saat rakyat kesusahan akibat ulah nakal mereka malah mengancam memboikot program pemerintah.

“Sehingga semestinya pemerintah harus tegas mencabut semua fasilitas dan ijin ekpor pengusaha CPO nakal dan mengancam program pemerintah,” tuturnya.

Yang lainnya, kata dia, pemerintah mengambil alih kebun sawit dari pengusaha nakal untuk dialihkan kepada rakyat (koperasi) atau BUMN PTPN. Boyamin lagi-lagi mengingatkan bahwa Pemerintah dalam memberikan ijin alih fungsi hutan untuk jadi kebun sawit mendapat kecaman dari dunia internasional dengan tuduhan perusakan lingkungan dan deforestasi (penghilangan hutan) sehingga tahun kemarin pemerintah berusaha memperbaiki citra dengan program hijau (go greeen).

“Niat baik pemerintah untuk memperbaiki citra malah mendapat balasan ancaman boikot mundur subsidi. Atas hal ini pemerintah harus tegas mencabut HGU dan IUP pengusaha nakal dan kemudian diserahkan kepada koperasi rakyat dan BUMN untuk menciptakan kedaulatan pangan sehingga tidak akan terulang mahal dan langka minyak goreng,” tambahnya.

Khusus Kejaksaan Agung, Boyamin mengatakan harus mengembangkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunanya untuk menambah jumlah tersangka baik perseorangan maupun perusahaan atau korporasi. Bahkan menurutnya, Kejagung perlu menjerat para tersangka dengan dilapisi pasal tindak pidana pencucian uang.

“Ini untuk menjawab tantangan dari ancaman boikot pengusaha sawit bahwa penegakan hukum adalah untuk keadilan seluruh rakyat dan penegakan hukum tidak bisa ditawar apalagi diancam,” demikian kata Boyamin Saiman.

Ancaman menarik diri dari program minyak goreng subsidi disampaikan pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI).

Ketua Umum GIMNI Sahat Sinaga mengatakan akan keluar dari program penyaluran minyak goreng curah karena penetapan empat tersangka tindak pidana korupsi terkait minyak goreng oleh Kejagung dinilainya tidak sah.

Ia mengatakan dirinya sudah melakukan komunikasi dengan Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika untuk membantu menyelesaikan masalah.

“Saya sudah WA (Whatsapp) kepada pak Dirjen Perindustrian Pak Putu kalau ini begini kami akan mengundurkan diri dari curah ini (penyaluran minyak curah),” kata Sahat, Selasa (19/4/2022).

Sahat menjelaskan tiga dari empat orang yang ditetapkan menjadi tersangka merupakan anggotanya. Yakni Togar Sitanggang Sebagai General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas, Stanley sebagai Corporate Affairs Permata Hijau Group, dan Parulian Tumanggor Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia.

Menurutnya, penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kejagung tidak cukup pembuktiannya, terkait definisi tersangka itu sudah melakukan manipulasi untuk mendapatkan izin ekspor.

Sahat kecewa karena pengusaha minyak goreng yang ditetapkan jadi tersangka dinilai sudah menjalankan regulasi yang berlaku. Dia menampik pengusaha mencoba mendekati pejabat untuk mendapatkan izin ekspor.

“Mereka kalau tidak pergi dari ruangan itu untuk menunggu gak bakal dapat izin PE, mereka harus nunggu sampai jam 4 pagi di kantor Kemendag. Itu malah dijadikan alat bukti bahwa mereka mendekati pejabat,” kata Sahat seperti dilansir cnbcindonesia

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *