BPI KPNPA RI akan Kawal Kasus Migor Hingga Tuntas

NASIONAL33 Dilihat

JAKARTA, MIK – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran (BPI KPNPA) RI akan mengawal kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm Oil (cpo) hingga tuntas.

Hal ini dikatakan ketua umum BPI KPNPA RI Tubagus Rahmad Sundar kepada awak media.

“Kita akan terus mengawal kasus ini, karena kita ketahui saat ini masyarakat tengah membutuhkan minyak goreng. Sehingga hal inipun terus menjadi perhatian dari elemen masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar juga mengajak masyarakat untuk terus mengawal kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO), bahan baku minyak goreng, yang kini tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Masyarakat harus terus mengawal kasus ini agar tidak berhenti di tengah jalan,” kata Fickar saat dihubungi media, Sabtu (7/5/2022).

Menurutnya, ada dua potensi yang bisa terjadi dalam pengusutan kasus dugaan korupsi CPO di Kejaksaan Agung.

 

Pertama, kasus tersebut dilanjutkan ke Pengadilan Negeri (PN).

Namun, bisa juga dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Di sisi lain, Fickar mengatakan masyarakat bisa meminta masyarakat bisa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyupervisi kasus dugaan korupsi CPO jika ditemukan aspek korupsi.

 

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, komisi antirasuah dapat menyupervisi kasus-kasus korupsi yang ditangani lembaga lain, seperti Kejaksaan dan Kepolisian.

“Masyarakat juga bisa meminta Presiden untuk mengingatkan Jaksa Agung untuk bekerja lebih sungguh-sungguh menangani kasus dugaan korupsi minyak goreng,” katanya.

Beberapa waktu lalu, Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan pihaknya tidak akan pandang bulu dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi ekspor CPO.

Burhanuddin juga menegaskan Kejaksaan Agung tidak memiliki kepentingan politik dalam penyidikan perkara.

Burhanuddin juga pernah mengatakan jika pengusutan perkara tidak akan berhenti pada empat tersangka.

“Siapa pun, menteri pun, kalau cukup bukti, ada fakta, kami akan lakukan itu,” katanya.

Presiden Joko Widodo juga telah meminta Kejaksaan Agung mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas CPO.

Ini agar masyarakat mengetahui siapa saja pihak yang bermain dalam kasus tersebut.

“Saya minta diusut tuntas, sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain, bisa mengerti,” ucapnya.

 

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *