Jakarta, Mik – Dalam waktu dekat, Badan Peneliti Indipenden Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran (BPI KPNPA) RI akan menurunkan tim dan segera melaporkan bangunan Pamsimas tahun 2019 yang diduga bermasalah.
Diketahui, Bangunan program nasional penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) si Desa Tiuh balak, Desa Gunung Katun dan Desa Kabupaten Way Kanan diduga tak berfungsi sejak dibangun pada tahun 2019 lalu.
Masyarakat sanggat mengeluhkan Dan merasa sanggat membutuhkan air bahkan bangunan Pamsimas yang sudah lama berdiri tegak ditengah tengah masyarakat Di (RT 8/RK 3) Tiyuh setempat sejak tahun 2019 lalu pembangunan Pamsimas ini tidak sama sekali berfungsi untuk masyarakat setempat.
“ya di bangun ini dari sejak dibangun hingga saat ini belum difungsikan, sangat lah di sayangkan bangunan tersebut menghabiskan dana miliaran, malah tidak bisa dimanfaatkan masyarakat bukan hanya itu saja kWh meteran PLN sudah tidak ada lagi didalam bangunan tersebut,dan kamipun tidak mengetahui nya,kalau kWh sudah tidak adalagi,” kata Suhadi(40th) warga setempat.
Sebagai warga sangat berharap kepada pihak pemerintah instansi terkait agar bisa meninjau bangunan tersebut karena bangunan Pamsimas ini tidak berfungsi, bahkan pipa untuk penyaluran air ke rumah rumah masyarakat tidak ada dan tidak pernah digunakan.
Saat di temui Kepala Tiyuh berkilah bawasan kWh tersebut sudah ada namun kWh nya rusak dan dia mengatakan bahwasanya Pamsimas tersebut berfungsi dan sudah di nikmati oleh masyarakat untuk pengaliran air nya.
“Iya benar di bangunan Pamsimas tersebut memiliki kWh dan beberapa waktu lalu kWh tersebut rusak,dan saya meminta kepada pihak PLN agar bisa menggantikan kWh yang baru, sebelum kWh nya di pasang kembali untuk sementara saya memintanya untuk mengeloskan sementara kepada pihak PLN”. tutupnya.
Mengenai hal itu, BPI KPNPA RI menilai adanya dugaan kesengajaan dalam melaksanakan pembangunan yang kurang berkualitas. Oleh sebab itu BPI akan menurunkan tim untuk mematau proyek yang dididuga mangkrak itu.
“Akan segera kita turunkan tim untuk melihat keadaan. Sangat tidak wajar jika bangunan menelan anggaran miliaran namun manfaatnya sangat minim. Kemudian kita juga akan melaporkan dugaan mangkraknya bangunan ini, karena saat ini juga sudah mempunyai data,” kata ketua umun BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar kepada awak media.
