Jakarta, Mik – Ketua Umum Projo (Pro Jokowi) Budi Arie Setiadi hadir dalam silaturahmi nasional Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PAN, dan PPP, Sabtu (4/6) kemarin. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya tak ingin mencampuri urusan parpol lain, termasuk kehadiran Projo dalam agenda KIB.
“Bagi PDIP dalam konteks pilpres konstitusi mengatakan bahwa pasangan capres cawapres itu diusung oleh parpol atau gabungan partai politik. Sehingga kami tidak mencampuri rumah tangga orang termasuk Projo. Projo adalah relawan kecuali dia men-declare sebagai partai politik kalau punya keberanian,” kata Hasto di Universitas Pertahanan, Bogor, Minggu (5/6).
Hasto menuturkan PDIP tak merasa takut dengan manuver yang dilakukan Projo di silaturahmi nasional KIB. Ia menyebut PDIP lahir dari sejarah yang panjang.
“PDIP lahir dari suatu proses gemblengan yang panjang. Kantor partai kami pernah diserang sehingga enggak ada ketakutan. Kami kalau seluruh kinerja yang ditunjukkan oleh PDIP tidak diterima oleh rakyat, oleh karena itu, kami terus bergerak ke bawah supaya rakyat dan PDIP menjadi satu kesatuan,” kata dia.
“Bukankah itu sebagai suatu instrumen terpenting dalam pemilu itu adanya kekuatan kolektif,” tuturnya.
Terkait kesepakatan yang dibuat Golkar, PAN, dan PPP, kata Hasto, hal itu merupakan strategi setiap parpol. Yang pasti, PDIP akan bergerak bersama rakyat.
“Terhadap berbagai kesepakatan-kesepakatan yang ada, itu merupakan bagian dari strategi setiap partai politik. Bagi PDI Perjuangan strategi utama saat ini adalah bergerak bersama dengan kekuatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam pemilu,” tutur Hasto.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan seorang pemimpin tak bisa hadir hanya karena didukung segelintir atau parpol tertentu. Ia berpandangan seorang pemimpin harus hadir dari semangat gotong royong.
“Kita enggak bisa ada seorang presiden yang berdiri hanya karena dukungan segelintir orang atau parpol. Kita adalah negara gotong royong, apalagi dukungan mereka yang tidak sebagai partai politik, padahal di tata kelola pemerintah memerlukan dukungan dari DPR,” tuturnya.
“Kita lihat Pak Jokowi periode pertama basis relevannya sangat kuat tapi ketika di DPR kurang dari 50 persen maka sulit untuk melakukan konsolidasi pemerintahan negara,” tutup Hasto.
Sementara Feriyandi yang sebelum ya sempat aktif di Projo meminta agar Ketua Umum Projo untuk mengurusi Ketua-ketua yang ada di Provinsi.
“Ketum projo urusi dulu ketua dpd se indonesia jangan janji, kasian dpd nya dibohongi trus,”kata Feri
