Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Industri Persampahan Rp72 Milliar Mandek di Kejari Makassar

NASIONAL8 Dilihat

MAKASSAR, RAKYATSULSEL.CO – Enam bulan lamanya kasus dugaan korupsi proyek pembebasan lahan industri persampahan Kota Makassar Rp72 milliar yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Makassar tak lagi terdengar.

Pasalnya, kasus ini diketahui dalam penanganan bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Makassar. Lahan tersebut berlokasi di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea.

Redupnya penanganan kasus ini membuat Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi angkat bicara. ACC mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel segera mengevaluasi kinerja unit Pidsus Kejari Makassar.

Direktur ACC Sulawesi, Kadir Wokanubun, mengatakan, sikap tertutup penanganan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan industri persampahan ini sangat disayangkan. Apalagi dalam kasus ini diketahui telah menguras anggaran besar.

“Kalau dilihat dari lamanya kasusnya ditangani, seharusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Malah menjadi aneh kalau justru perkembangannya tak terdengar lagi. Ada apa sebenarnya dengan Kejari Makassar?,” tegas Kadir Wokanubun, Minggu (12/6).

Tak adanya transparansi progres penanganan kasus ini diminta agar pihak Kejari Makassar memiliki komitmen tinggi dalam pemberantasan kasus korupsi. Yaitu dengan segera menuntaskan kasus ini.

“Kasus ini cukup terang sewaktu ditangani unit intelijen Kejari Makassar, di mana ditemukan dugaan kuat unsur perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan proyek tersebut,” jelasnya.

“Sehingga kasus tersebut kemudian dilimpahkan ke unit pidsus untuk dibuat terang lagi. Tapi anehnya bukan semakin terang tapi malah tak pernah lagi terdengar kabar perkembangannya,” tambahnya.

Ilustrasi. Kasus Pembebasan Lahan Rp72 Miliar Mandek di Kejari Makassar

Bayangkan saja, kata dia, anggaran sebesar Rp70 miliar lebih dihabiskan untuk membebaskan lahan. Tetapi ujung-ujungnya lahan tak bisa disertifikatkan oleh Pemkot Makassar. Artinya dalam kegiatan ganti rugi ada dugaan salah bayar.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Andi Sundari mengatakan, Kejari Makassar optimistis untuk memberantas mafia tanah di Makassar. Sebagaimana dengan instruksi Jaksa Agung untuk tegas dalam memberantas praktik mafia tanah, mafia pelabuhan, hingga mafia bandara.

Hanya saja, dalam proses penyelidikan kasus yang menelan anggaran sebesar Rp70 miliar lebih dari APBD Kota Makassar pada tahun 2012, 2013 dan 2014 ini, Kejari Makassar memilih tertutup.

“Kita masih menyelidiki, tertutup, penyelidikan tertutup belum bisa diekspos, mudah-mudahan penyelidikan ini bisa segera menjadi penyelidikan di Pidsus dalam waktu dekat,” kata Andi Sundari dalam rilis akhir tahun di Kejari Makassar enam bulan yang lalu.

Andi Sundari menyampaikan, dalam memberantas mafia tanah di Makassar, pihaknya mendapat sejumlah tantangan, apalagi melibatkan orang-orang besar.

Pihak-pihak yang diduga terkait disebut terganggu dengan pengungkapan kasus praktik mafia tanah.

“Kita berhadapan dengan berbagai pihak yang mungkin terganggu dengan kegiatan penyelidikan yang kami lakukan. Tapi apapun itu jika kami menilai melanggar atau ada perlawanan hukum didalamnya maka kami akan jalan terus,” ujarnya.

Proyek yang terlaksana di era kepemimpinan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Siradjuddin ini, disinyalir kuat terjadi penyimpangan yang mengarah pada dugaan perbuatan melawan hukum.

Harian Rakyat Sulsel sempat memberitakan kasus pembebasan Lahan Industri Persampahan Kota Makassar yang didalami Tim Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar diduga melibatkan salah seorang oknum Rukun Warga (RW).

Dimana dalam perkara ini, oknum RW inisal AS tersebut diduga berperan sebagai calo atau penunjuk lahan yang akan dibeli oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar saat itu.

“Ada peluncurnya itu barang, ada disitu RW. Itulah yang menunjuk-nunjuk lahan yang ternyata (bukan) lahannya, yang diklaim 12 hektare itu,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar saat itu, Ardiansah Akbar.

Parahnya, lahan 12 hektare yang di klaim itu ternyata sebagian adalah lahan milik orang lain, termasuk didalamnya ada lahan milik salah satu perusahaan (PT) yang tidak tahu kalau lahannya sudah dibeli.

“Itulah yang menunjuk-nunjuk lahan yang ternyata lahan yang diklaim 12 hektare itu ada tanah perusahaan didalamnya, perusaahan ini tidak mengetahui tanahnya dibeli. Bukan cuman PT, ada beberapa masyarakat disitu tidak tahu karena hanya ditunjuk-tunjuk, ini, ini, padahal itu tidak benar, hanya tunjuk saja, sementara dia (AS) bukan pemilik tanah,” jelas Ardiansah.

Bukan hanya itu, pada saat akan dilakukan pembayaran atas lahan tersebut, Ardiansah mengatakan, pihak Pemkot Makassar atau orang yang dipercayakan saat itu juga hanya memanggil enam orang yang dianggap sebagai pemilik lahan. Namun dalam proses tersebut juga menyalahi aturan sebab ada tawar menawar dengan ke enam orang tersebut.

Padahal kata Ardiansah dalam proses pengadaan lahan ini seharusnya dilakukan lelang, dan pembayaran itu sendiri harus melalui tim pelaksana pengadaan tanah yang ditetapkan oleh panitia penilai harga atau jasa penilai publik.

“Dia (pihak pemkot) hanya panggil enam orang yang bersangkutan. Orang ini langsung tawar menawar dan itu tidak boleh. Aturannya itu tidak boleh,” tutur Ardiansah.

Selanjutnya, Ardiansah mengatakan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan industri persampahan Kota Makassar tersebut, sudah ada puluhan saksi yang telah diambil keterangannya di tingkat intelijen.

“20 orang saksi yang telah diperiksa, ada dari RW, pihak pemerintah, pemilik tanah, penerima ganti rugi dan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional),” ujarnya.

Dari keterangan beberapa saksi, diantaranya saksi dari pihak BPN Kota Makassar yang telah diperiksa Selasa 14 Desember 2021, telah mengungkapkan jika pihaknya tak pernah dilibatkan dalam proses pengadaan tanah.

Sementara menurut ketentuan Undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Peraturan Presiden RI (Perpres) No. 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum dan Peraturan Kepala BPN RI No. 5 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah, seharusnya Kepala Kantor Pertanahan setempat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar bertindak selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

“Jadi pemerintah melakukan pengadaan tanah sendiri tanpa melibatkan BPN yang seharusnya dilibatkan selaku Ketua Pengadaan Tanah,” beber Ardiansah.

Selain itu, dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk industri persampahan Kota Makassar itu, kata Ardiansah, juga diduga tidak melibatkan jasa penilai atau penilai publik untuk menilai besaran ganti kerugian yang akan nantinya dibayarkan oleh instansi yang memerlukan tanah. Jasa penilai atau penilai publik tersebut ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

“Sehingga penetapan jasa penilai atau penilai publik diduga tidak pernah ada, karena dalam kegiatan ini, juga diduga tidak ada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang dilibatkan apalagi diketuai oleh Kepala Kantor BPN Kota Makassar,” terang Ardiansah.

Tak sampai di situ, fakta lainnya yang didapatkan dari hasil penyelidikan oleh tim Intelijen Kejari Makassar, yakni ditemukan bahwa pemerintah pernah mengajukan permohonan untuk sertifikasi lahan yang telah dibebaskannya dengan luas sekitar 12 Ha kepada BPN Kota Makassar berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh Pemkot Makassar.

Namun, kata Ardiansah, permohonan tersebut ditarik kembali oleh Pemkot Makassar sendiri karena Pemkot Makassar tak dapat menunjukkan batasan-batasan lahan yang sebenarnya yang telah dibebaskan sebelumnya sebagaimana permintaan dari pihak BPN Kota Makassar.

“Sehingga sampai saat ini, Pemkot Makassar belum dapat menyertifikatkan lahan yang telah dibebaskannya tersebut. Bahkan pencabutan atau mematikan bukti hak milik dari pemilik tanah yang telah dibebaskannya itu sampai saat ini juga belum dapat dilaksanakan,” jelas Ardiansah.

Ia menegaskan pihaknya tak akan pernah bermain-main dalam pengusutan tuntas kasus pembebasan lahan industri persampahan Kota Makassar yang diduga kuat merugikan negara puluhan miliar tersebut karena adanya dugaan praktek mafia tanah di dalamnya.

“Pengusutan yang dilakukan oleh Kejari Makassar terkait proyek pembebasan lahan tersebut, sejalan dengan perintah Jaksa Agung dalam pemberantasan mafia tanah. Kami tegaskan komitmen dan tak akan main-main dalam pengusutan tuntas kasus ini,” tutupnya

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *