Divonis 12 Tahun Penjara Atas Kasus Masjid Sriwijaya dan PDPDE, Alex Noerdin Akan Ajukan Banding

NASIONAL11 Dilihat

Palembang, Mik – Sidang agenda putusan (vonis) mantan Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin dalam kasus dugaan korupsi Dana Hibah Masjid Sriwijaya dan PDPDE baru saja selesai.

Dalam sidang yang digelar majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang secara virtual meyatakan mantan Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin divonis 12 tahun, dalam kasus dugaan korupsi Dana Hibah Masjid Sriwijaya dan PDPDE.

“Kita sudah dengarkan vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang.”

“Maka kami akan menggambil upaya hukum lainnya, kami pasti banding,” ujar, kuasa hukum Alex Noerdin, Nurmala.

Nurmala juga mengatakan, mantan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin memohon doanya pada seluruh rakyat, khususnya warga Sumsel agar diberikan kemudahan dalam menjalani proses hukum ini.

“Beliau menyampaikan permohonan maafnya pada warga Sumsel.”

“Agar dirinya diberikan ketabahan dalam menjalani proses hukum saat ini,” jelasnya.

Nurmala menjelaskan Alex Noerdin secara fisik dalam keadaan sehat.

Alex Noerdin dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman 20 tahun penjara, denda sebesar 1 miliar rupiah, dengan subsidair 6 bulan kurungan.

Selain itu terdakwa Alex Noerdin juga diwajibkan mengembalikan uang pengganti senilai 3,2 juta USD untuk perkara PDPDE dan uang pengganti Rp 4,8 miliar untuk perkara Masjid Raya Sriwijaya.

Jika kedua denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan hukuman selama 10 tahun penjara.

Alex Noerdin Diklaim tak Terima Uang

Kuasa hukum Alex Noerdin bersikukuh menyatakan mantan Bupati Musi Banyuasin dua periode pelopor berobat dan sekolah gratis ini tidak ada satu alat bukti maupun saksi yang menerangkan kliennya melanggar hukum.

“Hari ini baik dalam kasus PDPDE maupun Masjid Sriwijaya pada prinsipnya tetap dengan isi pembelaan kami bahwa klien kami tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan ke satu primer dan dakwan kedua primer.”

“Oleh karena itu kami minta majelis hakim untuk membebaskan dari segala dakwan tersebut,” tegas Hj Nurmalah SH MH.

Wasekjen Peradi Pusat ini meminta agar kliennya dibebaskan dari tahanan serta membuka blokir rekening karena secara hukum fakta di persidangan tidak terbukti sah dan meyakinkan.

“Persiapan kami seperti layaknya penasehat hukum tentunya menunggu. Tetapi apa yang kami yakini seperti yang dikemukakan rekan saya baik di dalam peristiwa PDPDE maupun Masjid Sriwijaya tak satupun beliau ada menerima sesuatu apakah itu uang yang merugikan negara, sehingga aksiomasi merugikan negara jikalau terjadi perbuatan melawan hukum,” kata Waldus.

Ia menerangkan, kalau tidak merugikan kerugian keuangan negara maka seseorang itu tidak takut dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.

Itulah dalil yang mereka pegang yang ditetapkan kepada kliennya Ir H Alex Noerdin SH.

“Saya kira harapan kita supaya beliau banyak jasanya di Sumsel juga menjadi pertimbangan bagi majelis dalam putusan nanti,” ujarnya.

Sementara tim Penasehat Hukum lainnya Redho Junaidi menyatakan mereka menghormati proses hukum putusan yang akan dibacakan majelis pada minggu depan itu.

“Mengenai upaya hukumnya nanti kita bahas. Kita lihat putusannya seperti apa. Tapi hal yang pasti terungkap di persidangan bahwa untuk masyarakat Sumsel ketahui, tidak ada satu saksipun yang menerangkan bahwa Pak Alex menerima uang segala macam.

Jadi jangan kemudian masyarakat berasumsi bahwa dugaan korupsi pembangunan masjid itu pasti menerima uang Masjid, itu tidak.

Seluruh saksi itu tidak ada satupun mengatakan Pak Alex menerima maupun alat bukti tidak ada sama sekali,” jelasnya. (Mik)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *