Angin Segar, Mahfud MD Ungkap 3 Kebijakan Pemerintah Atasi Masalah Honorer

NASIONAL6 Dilihat

Jakarta, Mik – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan tiga upaya pemerintah dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi masalah honorer.

 

Mahfud, yang tengah menjadi MenPAN-RB ad interim, pun meminta para kepala daerah untuk mendukung upaya pemerintah tersebut.

 

Berikut tiga kebijakan pemerintah dalam penyelesaian honorer yang terungkap saat rapat koordinasi 24 Juni 2022, dilansir dari JPNN.com, Senin (27/6).

 

1. Diangkat PNS atau PPPK

Mahfud meminta PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK bisa memberi ruang untuk pengalihan status kepegawaian non-ASN yang beragam menjadi PNS maupun PPPK.

 

Tentu, dengan syarat atau ketentuan yang sudah diatur berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta peraturan pelaksanaannya.

 

“Instansi pemerintah pusat dan daerah harus melakukan pemetaan terkait honorer yang bisa diikutsertakan dalam seleksi PNS maupun PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

 

2. Jadi outsourcing

Mahfud mengatakan, honorer juga bisa diatur melalui skema alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga bagi yang kualifikasi tidak memenuhi syarat sebagai ASN.

 

Pegawai yang bisa masuk dalam tenaga alih daya ini di antaranya adalah pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan.

 

Skema ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum, status kepegawaian, serta kepastian penghasilan.

 

3. Pelarangan angkat honorer baru

Mahfud meminta kepala daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak lagi mengangkat honorer lagi.

 

Bagi kepala daerah yang tidak mengindahkan amanat peraturan perundang-undangan dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *