BPI KPNPA RI Nilai Mafia Tanah Bisa Diberantas Asalkan BPN Daerah tidak Masuk Angin

NASIONAL7 Dilihat

Jakarta, Mik – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto tetap berkomitmen memberantas mafia tanah. Bahkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Hadi meminta Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk beroperasi selama seminggu penuh.

 

Hal itu disampaikan ketika mengunjungi Kantor BPN Kota Surabaya dalam rangka pemeriksaan pelayanan masyarakat yang dilakukan di Kantor BPN Surabaya.

 

Menurut Hadi, dirinya selalu menyampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dia memerintahkan untuk diberikan loket prioritas untuk masyarakat yang mengurus sendiri di setiap kantor pelayanan.

 

“Dan loket prioritas itu pun saya minta dibuka di Sabtu dan Minggu, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang memang bekerja masuk hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu adalah hari mereka libur, mereka bisa masuk sendiri,” tegas Hadi.

 

Selain itu, Hadi meminta Kakantah agar memberikan pelayanan terbaik, senyum, dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, terlebih tidak adanya pungutan liar atau pungli.

 

“Dan satu yang saya wanti-wanti tidak ada pungli. Apabila ada pungli, masyarakat silakan lapor ke saya. Pasti akan saya tindak. Dan itu sudah menjadi komitmen seluruh Kakantah akan melakukan secara profesional dan terbaik untuk rakyat,” tandasnya.

 

Sementara, tentang program Tri Juang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jawa Timur, Hadi masih merapatkan hal tersebut. Hadi menyampaikan program reforma agraria saat ini dilaksanakan dengan melaksanakan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Kata dia, itu dapat berjalan dengan baik karena adanya program dari Tri Juang tersebut.

 

“Sekarang di jawa timur sendiri sudah 64 persen pengurusan PTSL. Sehingga pemetaan, pendaftaran, itu sudah bagus semua tinggal berapa persen. Sehingga harapan kami menjadi kota lengkap, kemudian kabupaten lengkap, untuk provinsi lengkap, Itu segera terealisasi,” papar Hadi.

 

Hadi mengatakan, jika sudah berhasil program itu, maka terdapat dua hal yang sudah bisa dilakukan. Yakni, melawan mafia tanah dan banyak investor yang masuk.

 

“Maka ada dua hal yang sudah bisa kita lawan. Yang pertama, adalah mafia tanah, karena tidak ada tumpang tindih sertifikat. Dan yang kedua, adalah investor banyak yang masuk. Karena mereka sudah memiliki kepastian hukum yang memiliki sertifikat itu. Dua hal itu kan akan meningkatkan pendapatan di wilayah masing-masing,” kata dia lagi.

 

Untuk memberantas mafia tanah di Jawa Timur, Hadi meminta BPN Jatim untuk berkoordinasi dengan Polda Jatim dan Kejaksaan. “Jangan main-main ya mafia tanah,” tambahnya.

Mengenai hal itu, Ketua Umum Badan Peneliti Indipenden Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran (BPI KPNPA) RI, Tubagus Rahmad Sukendar mengatakan, untuk memberantas mafia tanah perlu terobosan yang masif.

“Mafia tanah bisa diberantas asalkan BPN di daerah tidak masuk angin. Terjadinya tumpang tindih surat itu bukan tanpa alasan. Jadi karena alasan-alasan itulah kita bisa belajar dan menelaah agar tidak terjadi kembali di kemudian hari,” katanya.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *