Dua Kali Paripurna DPRD Prabumulih Tertunda, Ridho Mengaku Tidak Kecewa

NASIONAL6 Dilihat

Prabumulih, Mik – Rapat Paripurna di gedung DPRD kota Prabumulih, pada Rabu (6/7/2022) kembali tidak qourum dan terpaksa harus ditunda.

 

Paripurna dengan agenda pengesahan jadwal kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih tahun anggaran 2021 itu ditunda karena hanya dihadiri sebanyak 10 anggota DPRD Prabumulih.

 

Untuk mencapai qourum semestinya anggota Dewan harus hadir sebanyak 2/3 dari total 25 anggota atau 17 orang.

 

Sebelumnya paripurna dengan agenda yang sama ditunda karena yang hadir hanya 2 orang anggota Dewan.

 

Ketua DPRD Prabumulih, Sutarno SE mengungkapkan setelah sebelumnya tertunda pihaknya kembali menjadwalkan melalui badan musyawarah untuk melakukan paripurna tetapi kembali tidak qourum.

 

“Jadi kita paripurna kembali dan sempat dua kali kita skor namun tetap tidak qourum sehingga terpaksa kita tunda. Nanti akan kita jadwalkan kembali di banmus,” ungkap Sutsrno saat diwawancarai usai paripurna.

 

Sutarno menuturkan, berdasarkan keterangan sekretariat para wakil rakyat banyak tidak hadir dengan berbagai alasan diantaranya ada yang naik haji, ada yang hadir acara partai di Provinsi dan izin lainnya.

 

“Jadi terkait izin, untuk Golkar ada Musda di Provinsi, ada berangkat haji,” bebernya.

 

Disinggung apakah ada batasan paripurna mengingat sudah dua kali tidak qourum dan jika sampai batas tetap tidak qourum apa akan dilakukan, Sutarno batasan hingga akhir Juli 2022 namun akan dijadwalkan kembali untuk paripurna.

 

“Jika tetap tidak quorum maka nanti akan dimediasi oleh provinsi, agenda kita paripurna ini tentang pengesahan jadwal raperda LPJ 2021,” jelasnya.

 

Ditanya terkait isu anggota dewan belum kebagian kue proyek, Sutarno menegaskan hal itu tidak benar.

“Tidak benar dan Hoax terkait masalah itu, Hoax,” tegasnya.

 

Ditambahkan Wakil Ketua DPRD Prabumulih, H Ahmad Palo SE yang membeberkan, berdasarkan permendagri batas pengesahan LPJ Walikota tahun 2021 itu pada 30 Juli.

 

“Jika tetap tidak disahkan nantinya maka akan menggunakan Perkada, karena berkaitan dengan Silva,” ujarnya.

 

Sementara itu, Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM mengungkapkan pihaknya sebagai undangan dalam paripurna dan mengenai qourum atau tidak bukan urusan pihaknya.

 

“Kalau tidak masalah, mau 10 kali (paripurna-red) tetap datang. Kan kita buat surat pemberitahuan bahwa kami telah menyerahkan RAPBD satu bulan lalu, kita ingatkan dan mereka Banmus, dua minggu lagi kita buat surat lagi, lalu 2 minggu sebelum batas habis kita surati lagi untuk pemberitahuan tanggal akhir, jadi tidak salah kita yang penting sesuai mekanisme,” ungkapnya.

 

Ridho mengatakan, dirinya tidak kecewa dengan paripurna dua kali tidak qourum itu dan akan datang langsung tiap kali diundang paripurna.

 

“Kita kalau sudah tertunda sampai batas akhir maka kita nyerahkan ke gubernur tapi kan ini menjadi laporan kita ke mendagri dan gubernur untuk membahas perkada,” katanya seraya no comment terkait isu belum kebagian kue proyek

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *