PALEMBANG, MIK – Sebanyak puluhan ribu penerima bansos 2023 dihapus di Provinsi Sumatera Selatan atau Sumsel.
Puluhan ribu penerima bansos 2023 yang dicoret itu karena dinilai tidak layak lagi menerima bantuan.
Pasalnya, ada yang sudah keluarga prasejahtera, hingga karena data tidak valid, termasuk ditemukan data ganda.
Penerima bansos 2023 dicoret itu tersebar di 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan atau Sumsel.
Akhirnya, puluhan ribu penerima manfaat itu dihapus atau dikeluarkan sebagai penerima bansos 2023.
Seperti dikutip dari sumateraekspres.bacakoran.co, di Kabupaten Muratara terdata sebanyak 12.157 penerima bansos 2023.
Yakni terdiri dari 8.308 penerima bantuan PKH 2023, dan sebanyak 3.849 penerima bantuan sosial tunai atau BST.
Namun, dari belasan ribu penerima manfaat itu, ada 1.836 penerima sempat dinyatakan error oleh sistem.
Hal itu ditegaskan Koordinator PKH Kabupaten Muratara, Jalur. “Semua data yang diterima itu berasal dari DTKS Kemensos.
Dan kami hanya menerima saja. Memang banyak yang komplain nama mereka dicoret,” tutur Jalur.
Pencoretan dilakukan karena penerima manfaat tersebut tidak layak lagi menerima bansos dan jamsos.
Bahkan, berdasarkan hasil verifikasi lapangan, ditemukan fakta tidak sesuai dengan data. Ada diantaranya yang pegawai BUMN/BUMD, kepala desa, perangkat desa, bidan, pengacara, dan dosen.
“Sejauh ini dari hasil verifikasi di tingkat desa tidak ada data yang masuk kategori tidak valid,” ujarnya.
Sedangkan bansos PKH atau BPNT merupakan bansos yang sudah rutin diberikan dari pusat.
Diakui Syaiful, memang kadang ada KPM yang melapor tidak menerima bansos meski masuk DTKS. “Ini bisa disebabkan data tidak valid,” ucapnya.
Ada juga yang pernah menerima bansos seperti PKH, atau BPNT tapi setelahnya tidak menerima. Ini bisa saja terjadi karena berbagai faktor.
Terhadap data yang tidak valid bila masih bisa dikoordinasikan dengan Disdukcapil maka akan dibantu.
Tapi ada juga yang perlu koordinasi dengan pusat. “Ada saja setiap hari yang melapor,” ujarnya.
Kemudian, sambung Risma, Kemensos sudah mengantongi data valid padan dengan Dukcapil, yaitu 148.787.758 penerima.
‘’Diantara data itu ada partisipasi perbaikan dari Pemda seluruh Indonesia 33.851.038 penerima. Serta ada juga usulan baru 19.615.874 penerima,” tambah Risma.
Diketahui, data temuan penerima bansos tidak tepat sasaran dikeluarkan dari tiga lembaga pemerintah.
Bahkan, temuan Bansos tidak tepat sasaran itu terungkap dalam rakornas Presiden Jokowi dengan Gubernur, Bupati, Walikota serta Forkopimda se-Indonesia, beberapa hari yang lalu.
Ketiga lembaga yang mengungkapkan temuan penerima bansos tidak tepat sasaran itu, yakni KPK, BPK, dan BPKP.
Dimana, KPK mengungkapkan pihaknya menemukan 16.796.924 data tidak padan atau tidak sama dengan Dukcapil.
Bahkan, KPK menduga pemutakhiran DTKS berpotensi inefisiensi atau tidak efisien dan terjadi tumpang tindih.
Sedangkan BPK menyatakan ada 10.922.479 data NIK ART yang tidak valid. Selain itu, ada juga 16.373.682 penerima bansos yang nomor KK tidak valid.
Kemudian, ada ART NIK ganda pada DTKS 2022 sebanyak 86.465. Serta ditemukan 5.702 nama kosong penerima bansos.
Selain itu, BPK juga mendapati penyaluran bansos tunai Rp500 ribu untuk KPM sembako non PKH terdeteksi NIK ganda.
Yakni sebanyak 14.475 KPM dengan NIK ganda tersebut. Lalu, ada 239.154 KPM yang NIK tidak valid.
Jika dihitung dengan jumlah kerugian negara, bisa mencapai Rp100 miliar. Karena bansos itu dikucurkan kepada orang yang tidak berhak menerimanya.
Seterusnya, tahun 2020 yang lalu, BPKP juga temukan 3.877.975 penerima bansos dengan data tidak valid.
Diantaranya ada 41.985 penerima bansos dengan NIK dan nama ganda. Serta 3.060 orang tidak layak menerima bansos.
Terakhir, ada 6.921 KPM yang tak dikenali lagi. Hal itu bisa karena KPM pindah alamat atau telah meninggal dunia. (Net)
