Demo di BPK RI, BPI KPNPA RI Pertanyakan Hasil Audit pada Pembangunan Jalan, SP Kulim, Menara 33 dan Sp Semambang Telan Anggaran Ratusan Miliar

NASIONAL241 Dilihat

Palembang, Mik – Puluhan massa tergabung dalam Badan Peneliti Indpenden Kekayaan Penyelenggara Negara dan pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) melakukan aksi demonstrasi di kantor BPK RI perwakilan Sumsel terkait tiga mega proyek yang dikelolah PUMB Provinsi Sumsel ditiga titik yang menelan anggaran ratusan miliar.

 

Ketua DPW BPI KPNPA RI Feriyandi mengatakan, ketiga proyek pekerjaan tahun anggaran tahun 2021-2022 itu yakni pembangunan jalan penghubung pendopo (Pali) SP Kulim (Bts Mura), Pembangunan jalan penghubung SP Kulim (Bts Mura) menara pengamat 33 dan Pembangunan jalan penghubung SP Semambang Menara Pengamat 33 dengan nilai sekitar Rp235 miliar.

 

“Hasil audit hanya keterlambatan pekerjaan dan tidak ada temuan. Sedangkan pada gambar badan jalan 7 meter sementara di lokasi hanya ditemukan badan jalan hanya 6 meter,” ujar Feri sembari mengatakan jika pihaknya telah melakukan pemantauan dilokasi.

 

Selain itu dikatakan, bahwa pada pekerjaan dilapangan juga tidak ada pembuatan bahu jalan dimana sesuai dengan dokumen rencana tender ada pekerjaan bahu jalan dengan lebar 1,50mx2sisi dengan ketebalan bervariasi.

 

Tak hanya itu, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan BPI KPNPA RI diduga kuat pada pekerjaan tersebut sangat rawan terjadi adanya indikasi praktek yang mengarah pada tindak pidana dengan rincian.

 

Lebih jauh dikatakan Feri, pembangunan ditiga titik tersebut dinilai kurang pantas dengan alasan jalan tersebut minim pengguna. Sementara di Sumatera Selatan masih banyak jalan yang rusak namun dibutuhkan warga.

“Setelah kita lakukan penghitungan dan penelusuran, ternyata manfaat jalan itu juga minim. Diduga jalan tersebut merupakan lahan MHP dan semestinya perusahaan yang membangun. Mengapa PUBM Sumsel dengan semangat membangun jalan yang minim pengguna seperti jalan raya dan jalan-jalan yang menjadi tanggungjawab Pemprov Sumsel. Artinya semua ini ada apa? Sumsel masuk kategori provinsi miskin tapi terkesan menghambur-hamburkan uang Negara,” tegasnya.

 

Oleh sebab itu, Feri meminta kepada BPK RI untuk benar-benar melakukan audit diloaksi tersebut.

 

“Bukannya memfitnah tapi kuat dugaan kami terjadinya kekurangan volume pada pekerjaa tersebut. Karena kita sudah melakukan pemantauan dilokasi, bukan hanya asal bicara saja,” tukasnya usai melakukan aksi demonstrasi di BPK RI.

 

Menyambut aksi tersebut, Rita salah satu perwakilan dari BPK RI perwakilan Sumsel mengaku akan berkoordinasi dengan tim auditor

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *