Palembang, Mik – Puluhan massa tergabung dalam lembaga Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) melakukan aksi demonstrasi di Sekretariat DPRD Kota Palembang, Senin 20 Maret 2023.
Ketua DPW BPI KPNPA RI Feriyandi mengatakan, kedatangannya ke DPRD Kota Palembang mempertanyakan kinerja Komisi III DPRD Kota palembang terait pengawasan pembangunan dan infrastruktur khsusnya di Kota Palembang.
“Yang kami pertanyakan terkait pembangunan Jalan Dewan Tanjung Barangan Kecamatan Ilir Barat I (Bangub) yang dikerjakan oleh Arkana Sarana Mandiri alamat kantor di Komplek Sukarame Patra Blok N no 12 A Rt 05 Rw 03 Kel. Kebun Bunga Kec Sukarame,” katanya.
Menurut Feri, berdasarkan hasil pantauan timnya dilapangan, pembangunan jalan tersebut dinilai kurang bermanfaat bagi masyarakat. Yang mana pembangunan jalan itu tidak ada penduduknya.
“Jadi sangat kami sayangkan pembangunan yang masih sepi penduduk tapi jalannya mewah, sementara di tengah Kota masih banyak jalan yang rusak dan butuh perhatian,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, feri juga menyayangkan tidak ada anggota DPRD kota Palembang yang menyambut aksi yang dilakukan. Hanya dikirim perwakilan saja untuk menyambut aksi yang dilakukan.
“Kita itu ingin melihat bagaimana pengawasan dari Komisi III ko’ bisa bangun jalan seperti ini. Sangat disayangkan. Apalagi saat kita melakukan aksi tidak ada anggota dewan yang menyambut,” katanya.
Selain itu, kedatangan mereka juga menyampaikan terkait kinerja Komisi III DPRD Kota Palembang tentang pengawasan penggunaan dana untuk pemeliharaan rutin TA 2020, 2021 dan 2022 yang mencapai ratusan miliar.
Kemudian pembangunan jalan Demang tanjung boring, Pemeliharaan jalan pipa reja, pembuatan saluran air di Macan Kumbang, Jalan talang buruk dan sejumlah lainnya di Kota Palembang.
“Jadi kami ingin tahu bagaimana pengawasan yang dilakukan komisi III?,” tambahnya.
Oleh sebab itu, Feri mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi lagi terkait pekerjaan tersebut yang juga tidak sesuai spek ke aparat penegak hukum.
