Diduga Korupsi Anggaran Rutin, Kejari Bakal Periksa Tiga OPD di Metro

NASIONAL90 Dilihat

Jakarta,Mik – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Metro bakal melakukan pemeriksaan terhadap tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyusul laporan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) anggaran rutin pada tiga OPD di Bumi Sai Wawai.

Data yang dihimpun Kupastuntas.co, tiga OPD di Kota Metro yang kini menjadi sorotan jaksa tersebut ialah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) serta Dinas Perhubungan (Dishub).

Rencana pemeriksaan terhadap tiga OPD tersebut berangkat dari laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ikatan Pemuda Lampung Indonesia (IPLI) Kota Metro.

Isu yang diangkat ialah soal dugaan manipulasi anggaran hibah dan berkas aset di BPKAD. Selain itu ada pula laporan dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta tidak terserap maksimalnya anggaran pemeliharaan hasil pekerjaan rutin di Disporapar dan Dishub.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Metro, Virginia Hariztavianne mengatakan, pihaknya telah mendapatkan laporan dari IPLI dalam bentuk berkas yang berisi data permasalahan penggunaan anggaran di tiga OPD tersebut.

“Berkas ini mengenai OPD bermasalah dalam anggarannya yang tidak sesuai peruntukannya, dan masih kami pelajari dulu,” kata Virginia, saat dikonfirmasi Kupastuntas.co, Selasa (18/4/2023).

Kajari yang intens menggerakkan literasi hukum kepada kalangan pelajar berbagai sekolah di Metro tersebut mengaku bahwa pihaknya bakal sesegera mungkin menindaklanjuti laporan itu dengan melengkapi sejumlah bukti sebagai modal berperang dalam persidangan.

“As soon as possible (sesegera mungkin, red), Kejari menindaklanjuti tentunya dengan mengecek kebenarannya ke OPD tersebut sehingga dapat ditemukan bukti -bukti yang dimaksud, untuk berperang di pengadilan,” tegasnya.

Wanita yang juga merupakan putri dari tokoh Korps Adhiyaksa Republik Indonesia, Harprileny Soebiantoro atau yang akrab disapa Ellen itu juga menyampaikan, pihaknya bakal segera memanggil sejumlah pihak dari tiga OPD yang disorot tersebut. Dirinya juga meminta agar OPD lainnya di Metro dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

“Tentunya akan dipanggil. Kami mengimbau OPD lainnya agar melaksanakan sesuai peruntukannya sehingga dapat memberantas korupsi di Metro tercinta, amin,” ujarnya.

Virginia Hariztavianne mengaku optimis terhadap penyelidikan yang akan dilakukan. Dirinya menyebut, penanganan perkara tiga OPD itu nantinya akan masuk dalam pengawasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Kita tetap optimis yaa, agar Kejari dapat melaksanakan tugas-tugasnya di bidang pidana khusus sebelum ditangani oleh Kejati. Sebagaimana kasus-kasus sebelumnya, setiap penanganan perkara, diawasi dari Kejati dan Kejagung,” bebernya.

Wanita yang juga merupakan saudari dari Kajari Pandeglang, Provinsi Banten, Helena Octaviane itu mengaku mendapat tugas pengungkapan dua perkara di OPD.

“Apalagi kejari mendapat tugas tahun ini, ada dua perkara yang dapat naik. Kiranya teman-teman media dapat membantu Kejari dalam melaksanakan tugas di bidang pidsus dengan memberikan data-data yang valid untuk mempercepat penanganan,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua IPLI Kota Metro, Hermansyah mengungkapkan, berkas berisi data dugaan Tipikor pada tiga OPD di Metro tersebut sebagai tahap awal sebelum jaksa melakukan pemeriksaan terhadap Walikota Metro, Wahdi berkaitan dengan dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sepanjang dirinya menjabat.

“Ini awalan, ujungnya kami harapkan Jaksa juga memeriksa Walikota Metro, pak Wahdi itu berkaitan dengan dugaan KKN di lingkungan Pemkot Metro. Berkas yang kami kirimkan sudah lengkap dan menjabarkan semuanya,” kata Hermansyah.

Herman menerangkan, berkas berisi data dugaan korupsi pada BPKAD memuat informasi tentang dugaan manipulasi anggaran hibah yang diperuntukan bagi kelompok dan kolega Walikota. Selain itu, juga berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen atas sejumlah aset.

“Kalau yang di keuangan itu berkaitan dana hibah yang dikelola, sertifikat dan dana rutin mereka. Dana hibah ini diduga banyak dikuasai oleh pak Wahdi melalui orang-orangnya. Kemudian soal sertifikat, ada dugaan dipalsukan dengan modus perubahan akte aset menjadi sertifikat lalu dijual,” ungkapnya.

Sementara di Disporapar Kota Metro, IPLI melaporkan dugaan sejumlah aset yang hilang dan realisasi anggaran pemeliharaan yang diduga tidak terserap maksimal. Selain itu, dirinya juga menduga terjadinya praktik kolusi dalam lingkungan kantor Disporapar dengan modus lelang proyek yang diduga sudah dikondisikan dan diatur oleh kerabat Walikota berinisial EH.

“Nah di Disporapar itu berkaitan dengan anggaran pemeliharaan aset seperti lampu-lampu taman, bangunan-bangunan yang direncanakan jadi tempat wisata yang malah mangkrak, kaya di Buper dan Capit urang. Lalu barang-barang hasil pengadaan yang harusnya menjadi aset ini justru diduga hilang. Itulah yang kami kumpulkan datanya dan kami serahkan ke Kejaksaan,” terangnya.

“Masih ada lagi di Disporapar ini, ada dugaan kolusi yang mana penyediaan proyek itu banyak dikerjakan oleh orang dalam dan informasi yang masuk ke saya banyak diatur oleh orang-orangnya Walikota yang dikoordinir oleh saudaranya pak Wali. Oknum itu berinisial EH yang mau nyalon anggota DPRD di dapil Metro Utara,” imbuhnya.

Hermansyah juga membeberkan dugaan Korupsi di dalam tubuh Dishub Kota Metro. Pada OPD itu, IPLI menduga anggaran pemeliharaan dan perawatan lampu jalan dikorupsi.

“Di perhubungan itu ada masalah pemeliharaan lampu jalan, yang kita kirim data tahun 2021. Anggaran yang diduga tidak diturunkan untuk pemeliharaan, selain itu ada juga dana rutin Kantor Dishub. Ada juga dugaan pengelolaan proyek yang diduga dikerjakan oleh orang dalam,” ucapnya.

Dirinya berharap, Kejari Metro dapat bekerja cepat melakukan pengungkapan atas dugaan KKN yang melibatkan nama besar Walikota Metro. Tidak hanya itu, Hermansyah mengaku hal tersebut dilakukannya atas dasar kekecewaan masyarakat yang menilai Metro mengalami kemunduran disektor pembangunan infrastruktur.

“Kami harapkan Kejari Metro dapat segera melakukan pengungkapan dan melakukan pemeriksaan terhadap Walikota Metro berkaitan dengan indikasi KKN. Kemudian memeriksa sejumlah aktor yang diduga dilakukan oleh kerabat Walikota itu,” harapnya.

“Saya berani sampaikan itu karena saya kecewa dengan kondisi Metro saat ini. Apa presentasi Walikota, jaga pariwisata peninggalan pak Pairin tidak bisa, jalanan di Metro pada rusak semua, dananya cuma dihabiskan untuk kegiatan seremonial saja,” tandasnya.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *