Palembang – Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) H Herman Deru menilai begitu pentingnya kekayaan intelektual yang dihasilkan dari alam maupun individu.
Karena itu sudah sepatutnya kekayaan intelektual didaftarkan sehingga, kepercayaan konsumen terhadap produk jauh lebih meningkat dan yang tak kalah penting lagi, untuk menghindari klaim pihak lain.
“Setelah kita simak dan kita semakin paham begitu bernilainya setiap kekayaan intelektual itu,” kata Herman Deru pada agenda Mobile Intelectual Property Clinic yang diselenggarakan Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumsel di Hotel Aryaduta Palembang, Selasa (23/5/2023).
Herman Deru menjelaskan, masih ada persoalan yang harus dipahami agar, semua potensi kekayaan intelektual yang dimiliki daerah untuk didaftarkan terutama yang bersifat komunal seperti tari-tarian, makanan, dan lainnya.
“Produk atau karya akan memiliki nilai lebih jika didaftarkan. Berbeda dengan yang tidak didaftarkan,” imbuh Herman Deru.
Herman Deru mengapresiasi kabupaten/kota dan masyarakat Sumsel yang sudah mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya.
Pj Bupati Muba, H Apriyadi Mahmud mengatakan, dirinya sangat bangga motif gambo Muba yang telah didaftarkan dan telah mendapatkan hak paten dari Kemenkumham.
“Hari ini juga ada fashion show dengan menampilkan kain jumputan gambo. Kenapa kami menampilkan jumputan gambo karena, sudah mendapatkan hak paten dari Kemenkumham,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Kakanwil Kemenkumham Provinsi Sumsel, Ilham Djaya mengatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan unggulan, pada event nasional mobile intellectual property clinic ini mengambil tema perempuan Indonesia kreatif dan inovatif ekonomi tangguh.
“Empat bulan yang lalu kami melihat di Muba itu banyak sekali yang mengerjakannya adalah perempuan,” ungkapnya.
Dia menyebutkan, kegiatan yang dilaksanakan dari 23-26 Mei 2023 untuk mendorong UMKM yang ada di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong kekayaan intellectual property clinic.
“Melalui kegiatan ini kita akan mendorong ekonomi kreatif sehingga pendataan intelektual bukan saja dari sisi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB) tetapi perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di Sumsel,” ungkapnya.
