Sambut Keluhan Masyarakat Terkait Masalah Dana PKH, BPI: Akan Segera Kita Koordinasikan ke APH

NASIONAL175 Dilihat

Palembang, Mik – Belum lama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Kementerian Sosial (Kemensos) atas dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Selasa (23/05/2023).

Namun siapa sangka, permasalahan PKH justru kian mencuat ditengah masyarkat. Dimana hal ini terbukti setelah puluhan ibu rumah tangga yang mendatangi Sekretariat Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) DPW Sumsel di Jalan Macan Kumbang 3A Palembang.

Puluhan masyarakat dari sejunlah keluarahan yang ada di Kecamatan IT I, IT II dan Plaju Palembang ini meminta BPI KPNPA RI menindaklanjuti laporan mereka atas dugaan permainan dalam pencairan PKH. Sejumlah dari mereka mengaku kalau uang yang semestinya mereka terima justru tidak ada.

Puluhan IRT mengadu ke Kantor BPI KPNPA RI

Terkait hal ini, Ketua DPW BPI KPNPA RI Sumsel Feriyandi mengaku akan menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut.

“Ada puluhan masyarakat yang datang ke kantor kita. Hal ini tentu menjadi PR bagi BPI untuk segera ditindaklanjuti mengingat hal ini merupakan hajat orang banyak,” katanya.

Feri mengatakan, modus penggelapan uang PKH ini memang kerap terjadi di tempat lain.

“Jadi, uang atau dana yang seharusnya menjadi hak dan diberikan kepada KPM tidak disalurkan. Kemudian pelaku menggunakan kartu program PKH yang berfungsi sebagai kartu ATM bank untuk menarik uang para korban pencairan dana dilakukan per triwulan dengan besaran yang bervariatif untuk masing-masing KPM, mulai kisaran Rp 300.000 sampai Rp 750.000. Bukannya disalurkan kepada KPM. Namun, oleh pelaku uangnya malah dipakai untuk keperluannya. Jadi modus seperti itu kerap terjadi di sejumnlah kabupaten lainnya. Oleh sebab itu kita akan menyusun strategi dan segera mengkonfirmasi kepihak bersangkutan terkait aduan masyarakat ini,” katanya.

Feri menegaskan, jika dalam masalah ini terdapat unsru pidana maka pihaknya pun akan segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar modus-modus seperti itu tidak terjadi lagi.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *