Desak Gubernur Sumsel Hapuskan Komite Sekolah, BPI Nilai Kurangnya Perhatian Pemprov Terhadap Dunia Pendidikan

NASIONAL118 Dilihat

Palembang,Mik – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Negara Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) melakukan aksi demonstrasi di Dinas Pendidikan Sumsel dan Kantor Gubernur Sumsel, Kamis 25 Mei 2023. Dalam tuntutannya mereka mendesak Gubernur Sumsel untuk menghapus komite sekolah khususnya di Sumatera Selatan.

Dalam orasinya Pasaribu mengatakan, bahwa saat ini sudah jelas di dunia pendidikan telah dikucurkan dana bos lebih kurang Rp1,6 juta persiswa.

“Kalau operasional sekolah ini yang kurang maka tanggungjawab gubernur sumsel untuk mensubsisi pendidikan. Mengapa sumsel tidak mampu mensubsidi anggaran sma dan smk di sumsel,” tegasnya.

Lebih jauh dikatakannya, Janji politik Gubernur Sumsel dinilai belum dipenuhi. Nyatanya masih ada yang bayar SPP dan masuk sekolah masih ada terkadang diminta uang pembangunan atau komite.

“Sudah jelas diatur 20 persen APBD dialokasikan ke pendidikan namun nyatanya tidak. Hidup pak Alex Noerdin. Kita tidak akan melupakan sejarah dimana program pak Alex berobat gratis dan sekolah gratis, bahkan program yang nerawal dari Musi Banyuasin ini menjadi program pusat yang disebut dengan kartu indonesia sehat dan kartu indonesia pintar,” katanya.

Dengan demikian, BPI KPNPA RI meminta agar Gubernur membatalkan SPP uang komite dan membubarkan komite sekolah.

Ketua DPW BPI KPNPA RI Feriyandi mengatakan, bahwa aksi yang dilakukan merupakan bentuk perhatiannya terhadap masyarakat.

“Jadi kita bukan tanpa sebab. Bahkan anak anggota dari kita saja ada yang mengurungkan niat sekolah di negeri sehingga berpindah ke swasta. Jadi kita menagih mana program sekolah gratis dan merdeka belajar itu jika masyarakat saja masih kesusahan dalam mengenyam dunia pendidikan,” tukasnya.

Aksi BPI KPNPA RI disambut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Drs H Sutoko Msi didampingi oleh Kabid SMA, Kabid SMK dam Sekdin. Terkait pembubaran komite, Sutoko menyebut hal itu butuh kajian yang lebih mendalam.

“Tuntutan kalian kami terima dan kami diskusikan dengan pimpinan kami. Karena kami punya pimpinan. Pada Permindikbud 75 tahun 2016 ada tentang kontribusi terhadap sekolah artinya kegiatan yang berkaitan dengan sekolah artinya kami butuh kajian. Tentunya hal ini akan kami akomodir,” katanya.

Dikatakan, keberadaan komite telah ada payung hukum, namun dalam perjalanan ini menjadi tugas bersama.

“Telah disampaikan Sekdis namun saran dari saudara akan kami lakukan pengkajian. Kami tidak menolak atau menerima tapi akan dikaji secara komprehensif dengan harapan terapannya tidak bertentangan dengan kebijakan.

Terkait pembubaran komite, Sutoko mengatakan bahwa perlu adanya pembahasan secara kelembagaan dan desain yang cukup besar juga. Selain itu juga Sutoko meminta data akurat terkait jika adanya temuan dlingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *