BPI KPNPA RI Tantang Polda Sumsel Usut Dugaan KKN pada Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Sumsel Diduga Tebang Pilih

NASIONAL266 Dilihat

Palembang – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran (BPI KPNPA) RI menantang Kapolda Sumsel untuk mengusut  tuntas dugaan KKN pada Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi Sumsel TA 2020 – 2022. Pasalnya dalam penyaluran diduga tidak adil dan terkesan tebang pilih.

Sebelumnya BPI KPNPA RI DPW Sumsel melakukan aksi demonstrasi sebagai desakan untuk mengusut indikasi KKN pada belanja tersebut.

Ketua DPW BPI KPNPA RI Feriyandi mengatakan, dalam aksinya mereka menyampaikan terkait belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi kepada kabupaten/kota tahun 2022 tidak berdasarkan kriteria yang jelas.

“Pertama penganggaran bantuan keuangan khusus tidak dirinci menurut rincian objek penerima bantuan, alokasi bantuan keuangan khusus yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota belum memiliki kriteria yang jelas,” katanya usai melaksanakan aksi demonstrasi, Senin 26 Juni 2023.

Selain itu, Feri mengatakan realisasi belanja bantuan keuangan khusus tahun 2020-2022 Oku Timur yakni Tahun 2020 Rp275.703.744.236,00, Tahun 2021 Rp264.071.088.266,00 dan Tahun 2022  Rp303.785.596.707,11.

Tak hanya itu, diatakan proses verifikasi pemberian bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten / kota belum diatur dengan kriteria yang jelas dan pemberian bantuan keuangan khusus tidak selaras dengan misi kepala daerah dalam RPJMD.

“kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal tersebut karena TAPD tidak memiliki kriteria yang jelas dalam menentukan alokasi bantuan keuangan khusus untuk masing-masing kabupaten/kota dan Sekretaris Daerah belum menetapkan kriteria yang jelas dalam menentukan syarat verifikasi yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah yang membidangi,” katanya.

Oleh sebab itu, BPI KPNPA RI meminta Kapolda Sumatera Selatan dan Asisten Pidana Khusus Kejati Sumsel untuk menyelidiki Pemberian Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota yang diduga tidak sesuai realisasi dan adanya tembang pilih terhadap Kabupaten/Kota.

“Dan kami meminta Proposal Pengajuan Penerimaan yang dilakukan dan tidak punya kajian yang jelas. Karena kami duga kuat pemberian bantuan itu tidak sebanding dengan Kabupaten lainnya juga. Artinya ada dugaan ini tidak adil,” katanya.

 

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *