Palembang, Mik – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) mendukung H Ratu Dewa menjabat sebagai PJ Walikota Palembang. Bukan tanpa alasan, BPI sendiri telah merasakan dan melihat bagaimana sosok Ratu Dewa kerap memperhatikan rakyat.
Ketua DPW BPI KPNPA RI Sumsel Feriyandi mengatakan, berdasarkan penilaian yang mereka miliki, BPI KPNPA RI telah rekam jejak Ratu Dewa yang bekerja tanpa mengenal lelah dan kerap memberikan perhatian kepada masyarakat tanpa pamrih.
“Kami melihat bagaimana diam-diam pak Ratu Dewa yang turun kelapangan melihat kondisi masyarakat saat ini. Selain itu, sosok Ratu Dewa yang ramah dan mengayomi itu juga dirindukan. Itulah sebab kami sangat mendukung Ratu Dewa untuk memipin kota Palembang,” katanya.
Tak hanya itu Feri membeberkan, melihat pengalaman yag dimiliki Ratu Dewa, pihaknya sangat yakin jika Palembang akan mengalami kemajuan nantinya. “Orangnya sangat sederhana jadi kami meyakini beliau sangat merasakan apa yang dikeluhakan rakyat,” tukasnya.
Sebelumnya diketahui, Gubernur Sumsel Herman Deru mengungkapkan nama Sekda Kota Palembang Ratu Dewa diajukan menjadi Pj Walikota Palembang. Selain Ratu Dewa ada dua nama lainnya yang turut diajukan menjadi Pj Walikota Palembang.
Namun Herman Deru masih merahasiakan kedua nama tersebut. “Diajukan tiga nama, salah satunya Sekda Kota Palembang Ratu Dewa. Dua nama lagi nanti lah ya,” kata Deru saat diwawancarai di Kantor Gubernur Sumsel, Senin (10/7/2023).
Walikota Palembang H Harnojoyo akan mengakhiri masa jabatannya di bulan September mendatang.
Untuk mengisi kekosongan sampai terpilihnya Wako Palembang yang definitif hasil Pilkada pada 2024 mendatang, akan diisi oleh Penjabat (Pj) Walikota Palembang.
Menurutnya, Sekda itu adalah salah satu alternatif yang diajukan, dikarenakan dia tahu kondisi di lapangannya seperti apa. Kemudian dari segi pangkat dan golongannya juga mencukupi.
Menurut Deru, saat ini untuk pengajuan nama-nama Pj Walikota Palembang sudah dalam proses. Termasuk untuk beberapa Kabupaten/Kota lainnya seperti Muara Enim dan lain-lain.
Namun sayangnya ia belum mau membocorkan siapa saja yang akan diajukan jadi Pj Walikota atau Bupati.
“Siapapun yang ditunjuk, kita berharap yang ditunjuk sebagai Pj orang yang paham akan masalah, paham budaya daerah yang akan dipimpin serta paham karakter politik didalam pemerintahan. Karena di situ ada DPRD, membuat perdana, termasuk terkait anggaran,” ungkapnya.
Menurut Deru wewenang Pj Walikota maupun Bupati tak jauh berbeda dengan definitif.
Hanya saja dalam setiap progresnya dia harus lapor, misal setiap tiga bulan sekali melaporkan hasil kerjanya. Kemudian kalau mau memutasikan orang harus seizin dulu gubernur atau Kemendagri. (Rian)
