Palembang, Mik – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) akan mengawal program PJ Walikota Palembang. Demikian dikatakan Feriyandi selaku ketua DPW BPI KPNPA RI Sumsel.
Feri mengatakan, sesuai program PJ Walikota Palembang, BPI selaku kontrol sosial akan selalu memantau kinerja Camat dan Kepala Dinas termasuk PJ Walikota.
“Kita konsisten yang mana tidak serius dalam menjalankan tugasnya akan kita laporkan. Apalagi nanti ada yang bersinggungan dengan korupsi BPI tetap menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan melaporkan kepada APH,” ujar Feri.
Sevelumnya diketahui, Pj Walikota Palembang, Ratu Dewa memberikan deadline selama 15 hari kepada para pejabat turun ke lapangan untuk memetakan masalah dan wajah Kota Palembang.
Hal itu diungkapkannya Ratu Dewa dihadapan seluruh pejabat mulai dari lurah, camat, kadis, kaban hingga pejabat lainnya, Selasa (19/9/2023) di Ruang Parameswara Setda Kota Palembang.
Ratu Dewa mengatakan persoalan kebersihan, air PDAM, jalan, lampu datanya harus ril.
“Saya kasih waktu 15 hari untuk pemetaan dan kendala khususnya wajah Kota Palembang, saya minta lurah dan camat cek lapangan masing-masing,” kata Dewa.
Setidaknya ada empat poin yang disampaikan Pj Walikota Palembang ini untuk perbaikan ke depan.
Pertama, pelayanan publik yang lebih baik di seluruh pelayanan pemerintahan di Pemkot Palembang.
Menurut dia, apabila suatu pelayanan masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik tidak menutup kemungkinan akan ada hal yang terhambat.
Dalam hal ini yang akan terhambat berupa kebutuhan hidup untuk masyarakat, administratif, dan sosial budaya.
“Maka sangat diperlukan fasilitas pelayanan masyarakat yang baik dan aparatur negara yang dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal,” kata dia.
Kedua, infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata yang berwawasan lingkungan jalan dan penerangan merupakan prasarana yang dapat mendukung perekonomian dan membentuk struktur ruang.
“Ke depan dengan membangun dan memperbaiki infrastruktur khususnya di bidang bina marga dapat mendukung segala sektor demi mewujudkan keamanan masyarakat,” kata dia.
Ketiga, mewujudkan smart city. Dewa mengatakan, penata kelolaan lingkungan yang harmonis antar ekosistem terkait, pengembangan masyarakat digital yang sehat, inovatif dan produktif.
“Perlunya fasilitas hotspot atau wifi di beberapa titik sudut Kota Palembang sebagai tempat yang produktif untuk kalangan millenial secara gratis ke depan,” kata dia.
Kemudian keempat, pemerataan kualitas kesehatan dan pendidikan.
Menurut dia, ada sekitar 17 perse pelayanan air bersih di Kota Palembang belum dapat terlayani dengan baik.
Ketersediaan air bersih di perkotaan salah satu hal penting yang harus dipenuhi karena merupakan kebutuhan premier yang diperlukan untuk kelangsungan hidup sehari-hari.
Dewa mengtakan pentingnya juga perhatian infrastruktur pendukung sekolah-sekolah yang kurang baik demi terciptanya generasi penerus yang berakhlak, kompeten dan berintelektual tinggi.
Pungli Langsung Pecat
Pada kesempatan tersebut Dewa juga menegaskan tidak ada toleransi untuk pegawai di lingkungan pemerintah kota (Pemkot) Palembang yang melakukan praktek Pungutan Liar (Pungli).
“Kalau terbukti, ada yang melakukan akan ditindak tegas dengan langsung dipecat,” kata dia.
Menurut Dewa, tidak ada toleransi untuk Pungli karena dari sisi kesejahteraan pegawai dilingkungan Pemkot Palembang sudah diberikan cukup, seperti TPP, gaji dan lain-lain sudah cukup.
