Palembang, Mik – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) perwakilan Sumsel mendatangi Kantor Walikota Palembang. Puluhan massa ini melakukan aksi demonstrasi menuntut Pj Walikota Palembang Ratu Dewa untuk mengevaluasi sejumlah Kepala Dinas (kadis) berdinas di Pemkot Palembang yang diduga kinerjanya kurang baik.
“Kami minta Pj Walikota Palembang untuk mengevaluasi OPD-OPD (organisasi perangkat daerah) yang tidak memiliki kinerja. Sebab, ini merupakan laporan dari masyarakat,” kata Feriyandi kepada awak media.
BPI juga memberikan tenggat waktu selama 90 hari kerja atau 3 bulan untuk Pj Walikota Palembang Ratu Dewa menindaklanjuti laporannya. Hal ini pun dilakukan sebagai bentuk perhatian BPI, LSM Sira dan SIRA kepada masyarakat.
“Jadi kami meminta agar Kadis dan Camat benar-benar bekerja. Yang terkecil seperti menekan angka atau mempertahankan harga sembako di Kota Palembang. Kalau tidak bisa mengevaluasi, Pj nya yang kita evaluasi ke Mendagri. Kita akan demo juga besar-besaran” tegas dia.
Adapun satuan perangkat daerah (SKPD) Pemkot Palembang yang dilaporkan yakni, Dinas Bapenda, Dinas Catatan Sipil (Capil), Dinas PPAPM, dan Dinas PU Perkim Kota Palembang.
Selain itu, Dinas PSDA, Dinas BPKSDM, Kecamatan Sako, Kecamatan Kalidoni dan Kecamatan Jakabaring Kota Palembang.
Sementara itu, Staf Ahli Walikota Palembang Bidang Pemberdayaan Sosial dan Masyarakat Pemkot Palembang Zanariah mengatakan, terima kasih kepada BPI KPNPA RI perwakilan Sumsel yang sudah mengoreksi SKPD di Pemkot Palembang.
“Terima kasih, sudah mengoreksi SKPD. Bapak-ibu, kami disini diminta mewakilkan untuk menerima aspirasi yang disampaikan. Kami akan memberitahunya kepada Pj Walikota,” pungkasnya.
