PPDB di Sumsel Diduga Banyak Masalah, BPI Minta Polda Sumsel Periksa Panitia dan Jejak Digital Dugaan Manipulasi Data Siswa

NASIONAL83 Dilihat

Palembang, Mik –  Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) DPW Sumsel akan kembali menggelar aksi deonstrasi di Mapolda Sumsel. Dimana kali ini BPI meminta agar Polda Sumsel memeriksa panitia dan operator Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Demikian dikatakan Ketua DPW BPI KPNPA RI Sumsel Feriyandi.

“Kami meminta Polda Sumsel untuk memanggil dan memeriksa operator Diknas,”katanya.

Feri mengatakan, apalagi belum lama ini ramai diperbincangkan terkait adanya pengunduran salah satu panitia lantaran tidak sanggup menghadapi tekanan-tekanan yang ada.

“Sebgai penggiat kami meminta agar diungkap ada apa, kenapa tidak sanggup sehingga mengundurkan diri. Kami juga mendapat laporan bahwa tidak sedikit titipan-titipan untuk masuk sekolah itu tidaklah sedikit. Kami menduga mundurnya salah satu penitia ini lantaran banyaknya titipan dari oknum pejabat yang terkesan memaksakan sanak keluarga pada sekolah tertentu. Oleh sebab itu kami meminta agar jejak digital audit forensik atas dugaan manipulasi data siswa,” katanya.

Sebelumnya diketahui, Dunia Pendidikan di Sumatera Selatan (Sumsel) Kembali di hebohkan dengan beredarnya surat pengunduran diri Kepala Seksi Peserta Didik SMA di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Anang Purnama Kurniawan, S.T. sebagai salah satu Koordinator Pengelola Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA tahun 2024.

Alasan utama pengunduran dirinya adalah tekanan yang dialami dalam menjalankan tugas serta komitmennya terhadap integritas dan aturan yang berlaku.

Dalam surat yang disampaikan pada Rabu, 22 Mei 2024,  Anang menegaskan bahwa tugas sebagai koordinator pengaduan terkait PPDB sering kali menimbulkan konflik batin dan masalah keluarga. Dia juga menekankan bahwa selama menjalankan tugasnya, ia selalu berpegang teguh pada prinsip tidak mengintervensi siapa pun, baik dari keluarga, teman, maupun rekan kerja, sesuai dengan Pakta Integritas yang telah disampaikan kepada Gubernur, Biro Hukum, Ombudsman, Satgas Saber Pungli, dan BPMP.

Anang juiga menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas segala hal yang terjadi di luar batas kemampuannya dalam mengawal pelaksanaan PPDB sesuai aturan. Ia juga meminta agar tidak ada pihak yang mengintervensi proses PPDB di luar aturan yang berlaku.

Semua laporan dan informasi terkait PPDB yang diterima selama menjabat telah diteruskan ke pihak berwenang seperti Inspektorat, Ombudsman, dan Satgas Saber Pungli untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Keputusan Anang untuk mundur telah disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui berbagai pihak terkait sejak Januari 2024. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dan integritas pendidikan di provinsi ini. Anang juga mengimbau semua pihak yang terlibat dalam PPDB untuk selalu merujuk pada buku panduan PPDB yang telah diterbitkan.

Diakhir surat pengunduran dirinya, Anang menegaskan siap menerima segala konsekuensi dan sanksi yang mungkin timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menanggapi hal ini Ade Indra Chaniago, Pemerhati Pendidikan di Sumsel yang juga Mahasiswa Pasca Doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia mengatakan Pengunduran diri Anang Purnama Kurniawan diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi para pemangku kebijakan di bidang pendidikan di Sumatera Selatan untuk terus meningkatkan transparansi dan integritas dalam pelaksanaan PPDB.

“Jujur saya agak terhenyak ketika membaca surat pengunduran diri Kasi Peserta didik pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang juga Panitia atau salah satu Koordinator Pengelola PPDB tahun 2024 ini. Setidaknya ada 2 catatan saya terkait dengan surat dimaksud. Pertama, bahwa surat pengunduran diri tersebut ditujukan kepada Plh. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, pertanyaannya ada apa dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan definitif, kenapa surat tersebut ditujukan kepada Plh. Pertanyaannya apakah betul Kepala Dinas Pendidikan hanya Boneka karena Faktanya Tugas dan Fungsi Plh. Melebihi kapasitas sebagaimana regulasi yang ada,”Ujar Ade. Minggu 26/05/2024).

Ade juga mempertanyakan diksi Tekanan pada poin ke2 surat pengunduran tersebut. Menurutnya publik berhak dan wajib tau apa yang dimaksud dengan tekanan tersebut, kemudian juga harus dijelaskan siapa yang menekan Koordinator Pengelola PPDB.

“Ini agak aneh menurut saya dan baru kali ini terjadi, institusi yang mengurusi sekolah berubah menjadi pasar atau dengan istilah lain para pendidik kelakuannya berubah menjadi preman. Jadi saya fikir Pj Gubernur Sumsel bertanggung jawab atas apa yang terjadi dan harus menyampaikan kepada publik sebagai pemilik kedaulatan terkait dengan aksi premanisme pada institusi yang dia pimpin,”Jelasnya.

Ade juga menambahkan bahwa dirinya sangat yakin seandainya Pj Gubernur dari awal Peka dan merespon banyaknya tuntutan masyarakat melalui aksi demonstrasi selama ini, hal ini tidak mungkin terjadi.

“Artinya Pj Gubernur Sumsel gagal menjalankan tugasnya karena mengangkat orang gagal sebagai pembantunya. Kalau saja Pj Gubernur Sumsel mau belajar dan melibatkan seluruh stakeholder serta mau mendengar maka saya pastikan hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Sekali lagi Pj Gubernur Gagal dan bertanggung jawab atas semua ini,”Pukasnya.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *