BPI : Polda Sumsel Segera Selidiki Terkait Dugaan Carut-Marutnya PPDB SMA Tahun 2024

NASIONAL265 Dilihat

Palembang, Mik – Setelah melakukan aksi demonstrasi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) DPW Sumsel kembali melakukan aksi demonstrasi di Mapolda Sumsel, Jumat 31 Mei 2024.

Ketua DPW BPI KPNPA RI Feriyandi sebelumnya mengatakan aksi demonstrasi dilakukan terkait adanya dugaan carut marutnya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024.

Menurut Feri, saat ini banyaknya keluhan masyarakat terkait PPDB tahun ini tentu menyusahkan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya.

Tak hanya itu Feri membeberkan bahwa adanya dugaan manipulasi PPDB tahun 2024 dan adanya dugaan titipan para anggota DPRD Sumsel ProvinsiSumsel berjumlah 450 siswa.

“Jadi adanya manipulasi data penerimaan siswa baru dan adanya dugaan titipan para anggota DPRD Provinsi Wakil Komisi 5 yang berjumlah lebih kurang 450 siswa yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan tapi Anggota DPRD Sumatera Selatan menyetujui Permendikbud Padahal Pergrub lama belum dicabut Pergrub baru belum ada,” katanya.

Dengan demikian, BPI meminta PLH Kadisdik Sumsel untuk bertanggungjawab adas carut marutnya PPDB tahun 2024.

“Apalagi belum lama ini salah satu kordinator pengelola penerima peserta didik baru mundur akibat banyaknya tekanan dari pihak luar. Melihat dari permasalahan yang ada kami miris untuk menyekolahkan anak terlihat sangat susah. Bagaimana mau maju dunia pendidikan,” tegasnya.

Feri berharap Sebgai penggiat pihaknya meminta Polda Sumsel segera mengungkap dibalik permsalahan yang ada.

“Kenapa tidak sanggup sehingga mengundurkan diri. Kami juga mendapat laporan bahwa tidak sedikit titipan-titipan untuk masuk sekolah itu tidaklah sedikit. Kami menduga mundurnya salah satu penitia ini lantaran banyaknya titipan dari oknum pejabat yang terkesan memaksakan sanak keluarga pada sekolah tertentu. Oleh sebab itu kami meminta agar jejak digital audit forensik atas dugaan manipulasi data siswa,” katanya.

Selain itu sejauh ini menurut Feri terkait PPDB, Kepala Sekolah tidak berhak untuk mengotak-atik PPDB kecuali dari Dinas Pendidikan Sendiri.

“Jadi menurut informasi yang kami dapat bahwa kebijakan semuanya ada di Dinas Pendidikan. Kepala Sekolah hanya menerima hasil saja. Kami ketahui Polda Sumsel segera menyelidki permasalahan ini,” katanya.

Feri meminta kepada PLH Kepala Dinas Pendidikan Sumsel untuk mundur dari Jabatannya jika tidak mampu membenahi dunia pendidikan di Sumatera Selatan.

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *